KEDUDUKAN LHA INTERNAL KPK DALAM PEMBUKTIAN TIPIKOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT PST) DITINJAU DARI KEWENANGAN

Abstract

Penelitian ini mengkaji putusan kasus korupsi akuisis PT Jembatan Nasional oleh PT ASDP (Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst) mengenai penggunaan Laporan Hasil Audit (LHA) KPK sebagai alat bukti untuk menentukan kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan LHA KPK dan pertimbangan hukum mayoritas hakim dengan dissenting opinion Hakim Sunoto terkait keabsahan alat bukti LHA KPK apabila ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas objketivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LHA Internal KPK seharusnya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam memutus perkara korupsi PT ASDP karena dua alasan fundamental. Pertama, secara hierarki kewenangan hal ini bertentangan dengan Pasal 23E UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 serta SEMA No. 2 Tahun 2024 yang secara atributif dan mutlak memberikan kewenangan deklarasi kerugian negara kepada BPK. Kedua, Penggunaan LHA tersebut melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Objektivitas karena LHA KPK merupakan dokumen yang diproduksi sendiri oleh institusi penyidik yaitu KPK itu sendiri. LHA KPK kehilangan kemandirian dan nilai kekuatan pembuktian materiilnya akibat adanya benturan kepentingan. dissenting opinion dari Hakim Sunoto yang menolak penggunaan LHA KPK sejalan dengan upaya menjaga kepastian hukum serta prinsip asas objektivitas yang mewajibakan aparat penegak hukum bersikap netral, jujur, dan tidak memihak.

Kata Kunci: Laporan Hasil Audit (LHA), Kewenangan KPK, Alat Bukti, Kerugian Keuangan Negara