Indonesian Journal of Contemporary Law is a peer reviewed journal published biannual (------) by Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya. IJCL published both Printed and Online version (Print ISSN..... Online ISSN.....). IJCL is intended to be the journal for publishing of results of research on law both empirical and normative study, especially in contemporary legal issues. The various topics but not limited to, criminal law, constitutional law, private law, economic law, human rights law, international law, tax law, Islamic law, customary law, commercial business law, environmental law, street law, legal education, maritime law, trade law, in the framework of Indonesian legal systems and Indonesian legal studies. Title : Indonesian Journal of Contemporary Law (IJCL) Editor in Chief : Citation Analysis : DOI Prefix : Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Surabaya Frequency
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia minimal capres dan cawapres, merupakan buntut dari permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh seorang Mahasiswa asal Surakarta, yakni Almas Tsaqibbirru Re A. Pada putusan tersebut ditemukan banyak kontroversi terkait pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Tujuan dari pnelitian ini adalah untuk menganalisis dan mempelajari apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta bagaimana akibat dari adanya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konsep teori-teori dan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode perspektif guna memberikan gambaran dan penilaian secara jelas tentang Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ditemukan banyak kontroversi terkait pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara tersebut baik secara legal standing, adanya concurring dan dissenting opinion, serta adanya pandangan keberpihakan pada kaum elite yang tentunya menimbulkan implikasi terhadap politik hukum pengaturanbatas usia calon presiden dan wakil calon presiden. Kata Kunci : Batas Usia, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum
muhammadmuhsin15 Muhammad Muhsin Hafidzuddin
Copyright (c) 2025 muhammadmuhsin15 Muhammad Muhsin Hafidzuddin, Hananto Widodo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERKAPOLRI NO 10 TAHUN 2007 OLEH UNIT PPA POLRES BLITAR
Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Blitar merupakan isu sosial yang signifikan dengan jumlah kasus yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian Resor Blitar dalam menangani dan melindungi anak korban kekerasan seksual. Pendekatan hukum empiris digunakan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi Unit PPA sudah sesuai dengan ketentuan Perkapolri No. 10 Tahun 2007, namun terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan personel, kurangnya fasilitas pendukung, dan koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Faktor budaya dan sosial, termasuk rendahnya kesadaran hukum serta adanya norma patriarki, juga menjadi hambatan dalam pelindungan korban. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih jelas, penyediaan fasilitas rumah aman, serta penguatan edukasi hukum terhadap masyarakat. Implementasi perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Blitar.
Copyright (c) 2025 Siska Wahyu Perdana, Vita Mahardhika http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEKELIRUAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 143 KUHP TENTANG PENCABULAN PADA ANAK SERTA AKIBATNYA. (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 63/PID.SUS/2017/PN.PSB)
Putusan No. 63/Pid.Sus/2017/PN.Psb dinilai kurang tepat karena dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan putusan demi hukum akibat kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan. Di mana berdasarkan teori tempus delicti tindak pidana tahun 2017 seharusnya menggunakan undang-undang yang berlaku pada tahun tersebut. Namun akibat perbuatan terdakwa justru dikaitkan dengan undang-undang baru sehingga muncul perbedaan masa hukuman antara undang-undang lama dan baru, dan hakim sebagai pemegang kewenangan memutus perkara terkesan membiarkan kelalaian Jaksa Penuntut Umum dengan memvonis terdakwa berdasarkan dasar hukum yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum primer dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan serta analisis preskriptif untuk memberikan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan dianggap kurang tepat karena kesalahan penggunaan pasal. Sehingga peneliti merekomendasikan aparat penegak hukum agar lebih teliti dan cermat dalam menangani perkara demi menghindari kesalahan yang berdampak pada pelanggaran asas legalitas dan akibat hukum penting dalam pemenuhan unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Copyright (c) 2025 Siti Durotunnafisah, Pudji Astuti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KESADARAN HUKUM PEMBELI TERKAIT PROSEDUR KLAIM GANTI RUGI BERDASARKAN KEBIJAKAN SHOPEE DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019
Pengunaan e-commerce saat ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan. Shopee memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengatur kegiatan perdagangan online demi memberikan kelancaran serta perlindungan bagi para konsumen. Lewat fitur Pusat Resolusi (Dispute Resolution Center) pembeli dapat mengajukan keluhan terkait produk yang diterima. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa 60% pengguna Shopee tidak menyadari bahwa ketentuan pengembalian dana harus sesuai dengan kebijakan Shopee. Ini menjadi bukti nyata adanya kesenjangan antara peraturan tertulis dan pemahaman pembeli di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesadaran hukum pembeli terkait prosedur klaim ganti rugi berdasarkan kebijakan Shopee serta faktor faktor yang menyebabkan kurangnya kesdaran pembeli dalam melakukan transaksi online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pembeli terkait prosedur klaim ganti rugi berdasarkan kebijakan Shopee dinilai masih sangat rendah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesadaran hukum pembeli terkait prosedur klaim ganti rugi berdasarkan kebijakan Shopee sangat rendah yaitu faktor pengetahuan, faktor pemahaman, serta faktor pendidikan.
Copyright (c) 2025 Mu'jizattun Amaliah, Nurul Hikmah http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI MASYARAKAT SUKU LAUT KABUPATEN LINGGA
Community empowerment is a positive government policy to protect its people, recognition of the legal status of an indigenous community is one of the criteria for empowerment. In the regional regulation of Lingga Regency number 4 of 2022 concerning the empowerment of the sea tribe community, it contains the government's efforts to empower the sea tribe community. Can the empowerment of indigenous communities be carried out if there is no recognition in it? Recognition is a valid requirement for empowerment as is the issuance of this law. This study aims to analyze the form of protection and empowerment of the rights of the sea tribe community in Lingga Regency in the context of regional regulations and applicable laws. This study uses a normative legal approach by reviewing the literature, finding out the form of protection and empowerment of the government in the regulation, and other related documents. The results of the study show that the government protects all indigenous communities even though there are no laws and regulations that specifically regulate them including sea tribes, the existence or existence of the sea tribe community in Lingga Regency can be proven administratively with the issuance of the regional regulation of Lingga Regency number 4 of 2022 concerning the empowerment of the sea tribe community.
Copyright (c) 2025 MIFTAHUL KHOIR, Indri Fogar Susilowati http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE’S DECISION IN A PREMEDITATED MURDER CASE (CASE STUDY OF DECISION NO. 1474/PID.B/2019/PN DPS)
In certain criminal murder cases, judges may lack thoroughness and depth in issuing verdicts, especially when the available evidence is difficult to interpret. One such example is Decision Number 1474/Pid.B/2019/PN.Dps. The author contends that the panel of judges did not exercise sufficient care in sentencing the defendant. It is believed that the judges failed to adequately consider the facts and evidence presented, and that the witnesses brought forward were ineffective, as they lacked direct knowledge of the actual incident. Using this case as a point of analysis, the researcher aims to examine the accuracy of the verdict issued by the panel of judges, particularly whether it was based on factual findings and trial evidence, as well as whether the sentence imposed on the defendant was appropriate. The study finds that the judges were insufficiently meticulous and attentive in evaluating the facts, material evidence, and witness testimonies presented during the trial. Keywords: Premeditated Murder, Judge's Verdict, Criminal Act
Copyright (c) 2025 Yosia Retno Wahyuningtyas, Pudji Astuti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1417 K /Pid/2024 TENTANG PENGADUAN FITNAH
Seseorang yang melakukan pengaduan fitnah diatur perlindungannya dalam hukum, namun ketika pengaduan tersebut telah diketahui dan dilaporkan dengan sengaja akan mengakibatkan pengaduan tersebut fitnah. Dalam kasus yang akan diteliti adalah pengaduan fitnah yang laporkan kepada pihak penguasa hingga terserangnya kehormatan yang dimiliki, dengan 3 putusan baik di putusan pertama, banding dan kasasi memiliki perbedaan pendapat terkait pengertian Pasal 317. Sehingga dalam amar putusannya memiliki perbedaan putusan, peneliti akan melakukan penelitian terhadap Pasal 317 mengapa terdapat perbedaan pendapat dalam putusannya. Rumusan masalah lainnya juga mencari apakah tujuan dari pemidanaan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Metode penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif dengan Study Kepustakaan, menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual dari kasus tersebut, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi Nomor: 1417 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, Apakah Putusan Bebas pada Terdakwa dalam Putusan Kasasi Nomor: 1417 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hasil penelitiannya adalah adanya kesalahan penerapan yang digunakan dalam hakim Banding dan Kasasi dan memiliki amar putusan bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari gugatan, dan telah terjadi ketidak sesuai-an dalam perbuatan terdakwa. Ditulis dalam bahasa Inggris, font Times New Roman 12, miring, justify, 1 spasi, terdiri dari 150-200 kata, berisi latar belakang masalah, urgensi penulisan, metode penelitian (untuk artikel penelitian) dan hasil atau simpulan penelitian].
Copyright (c) 2025 Maolana Ali Mashudi, Vita Mahardhika http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMAGANGAN PROGRAM MSIB KAMPUS MERDEKA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan pengalaman dunia kerja bagi mahasiswa sebelum lulus. Namun, pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan hukum, khususnya terkait keabsahan dan perlindungan hukum dalam perjanjian pemagangan. Penelitian ini menganalisis Pasal 3 perjanjian pemagangan mitra “L” yang menyatakan bahwa para pihak “terikat dalam hubungan kerja”. Permasalahan muncul ketika ketentuan ini dibandingkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2020 yang menyebut bahwa peserta pemagangan adalah pencari kerja atau pekerja yang ditingkatkan kompetensinya, tidak termasuk mahasiswa. Frasa “terikat dalam hubungan kerja” menimbulkan kekaburan norma dan potensi konflik dengan hukum ketenagakerjaan, sebab peserta magang bukanlah pekerja dan tidak menerima upah, melainkan uang saku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik mitra “L” dan regulasi ketenagakerjaan, yang berdampak pada kejelasan status hukum, hak, serta perlindungan peserta magang.
Copyright (c) 2025 Prevista Princess Rikhsa Sambaila, Arinto Nugroho http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEKERJA ASING YANG MENGUNDURKAN DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 75 K/PDT.SUS-PHI/2024)
Penelitian ini mengkaji perselisihan hubungan industrial antara John William Anderson, seorang pekerja asing, dan PT Energi Sengkang, yang berpusat pada klaim hak pensiun. Permasalahan timbul akibat penolakan perusahaan yang mengklaim Peraturan Perusahaan terkait telah kedaluwarsa, serta klasifikasi John William Anderson oleh Mahkamah Agung sebagai "pengusaha" berdasarkan status direkturnya, meskipun ia tidak memiliki saham. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menyelaraskan kepastian hukum dengan keadilan substantif bagi pekerja asing dengan masa kerja panjang, serta menganalisis relevansi klasifikasi direktur sebagai pekerja atau pengusaha dalam konteks hak ketenagakerjaan. Mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa John William Anderson lebih tepat dikategorikan sebagai pekerja, bukan pengusaha, mengingat karakteristik hubungan kerja subordinatifnya. Meskipun hak pensiun bagi pekerja asing PKWT umumnya tidak diakui, potensi ganti rugi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat menjadi landasan hukum alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk menjamin keadilan.
Copyright (c) 2025 Agnes Silvia Munika, Arinto Nugroho http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JASA TITIP PENJUALAN TIKET KONSER
Perkembangan teknologi dan media sosial telah mendorong peningkatan transaksi online, termasuk layanan jasa titip tiket konser. Namun, sistem ini seringkali menghadapi kendala hukum, terutama ketika pihak jasa titip tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak memberikan tiket atau gagal mengembalikan dana. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: keabsahan perjanjian jasa titip tiket konser dan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi wanprestasi, perjanjian antara konsumen dan pihak jasa titip tetap sah karena telah memenuhi unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pelanggaran terhadap isi perjanjian memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pengaduan ke BPSK, serta jalur litigasi melalui pengadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas dan peningkatan kesadaran hukum konsumen dalam transaksi digital guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 lasya kayla azzahra, Dita Perwitasari http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALYSIS OF THE INDONESIAN SUPREME COURT DECISION NUMBER 2137K/PDT/2020 ON GARAP RIGHTS DISPUTE
Land is a crucial natural resource for life and the economy, but its limited availability and unclear transfer of cultivation rights can trigger legal disputes, as happened in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Cassation Decision Number 2137K/Pdt/2020. This study aims to analyze the basis for the Supreme Court Judges' reasoning in Supreme Court Cassation Decision Number 2137K/Pdt/2020 and understand the legal consequences for the parties in the dispute over the transfer of cultivation rights on state land. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The data sources used consist of primary legal materials such as Law Number 5 of 1960, Government Regulation No. 224 of 1961, and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature and legal journals. The results showed that the Supreme Court declared the cassation lawsuit unacceptable because the plaintiff could not prove that there was a legal and written transfer of cultivation rights. Thus, Yusran's lawsuit was declared vague (obscuur libel) and did not fulfill the elements of formal legality. The legal consequences of the decision are that the land cultivation rights did not transfer to the plaintiff, and the legal status of the land remains a state object without any change in the transfer of rights. This research emphasizes the importance of the strength of written and authentic evidence in the national land system to ensure legal certainty.
Copyright (c) 2025 Anisha Okta Widyaningsih, Tamsil http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1603/PID/2020/PTMDN TENTANG HAK TERDAKWA DALAM MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM KASUS PIDANA
Pada dasarnya setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia tersebut tidak terkecuali juga untuk para terdakwa yang mana dalam konteks hukum, terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Adanya pendampingan penasihat hukum juga diperlukan untuk menghindari paksaan dan perilaku tidak manusiawi disetiap tingkat pemeriksaan. Dalam Putusan 1603/Pid/2020/PTMDN tentang kasus pencurian dengan kekerasan ditemukan bahwasanya Terdakwa Satria Mandala alias Rambo tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan dan ditemukan adanya paksaan serta perilaku tidak manusiawi pada terdakwa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa apakah keberadaan pendampingan penasihat hukum dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam putusan Nomor 1603/Pid/2020/PTMDN dan apakah hak terdakwa berupa pendampingan penasihat hukum yang tidak diberikan dalam proses pemeriksaan dapat membuat suatu surat dakwaan dikatakan cacat hukum yang mana akan dikaji dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach). Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil kesimpulan bahwasanya adanya pendampingan penasihat hukum dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 114 KUHAP. Kemudian telah diketahui bahwasanya suatu surat dakwaan dapat dikatakan cacat hukum ketika surat dakwaan tersebut berasal dari BAP yang cacat hukum karena pada proses pemeriksaannya, terdakwa tidak mendapatkan haknya berupa hak pendampingan penasihat hukum. hal tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Pid/1995.
Copyright (c) 2025 CHIQUITA NABILAH, Gelar Ali Ahmad http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
Terdapat dua metode penyelesaian hukum, melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.. Pada tahun 2020 mulailah ada upaya pembaharuan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi pada tingkat penuntutan yakni penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut restorative justice. Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi titik balik lahirnya hukum di Indonesia. Pada pelaksanaanya Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah menyelesaikan 9 perkara melalui pendekatan Restorative Justice sepanjang tahun 2022. Namun pada pelaksanaanya, upaya restorative justice masih terdapat banyak hambatan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan hambatan pelaksanaan restorative justice pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesembilan perkara tersebut telah melalui proses perdamaian yakni secara sukarela dengan musyawarah serta telah melalui delapan tahapan proses restorative justice. Faktor penghambat restorative justice yang dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro disebabkan karena faktor substansi hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dapat dilakukan dengan mengkaji kembali Perja No. 15 Tahun 2020, pelaksanaan pelatihan kepada jaksa yang menangani perkara, penambahan rumah restorative justice, serta penyaluran informasi pada masyarakat bahwa suatu perkara bisa diupayakan untuk diselesaikan memalui restorative justice, sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kata Kunci: Restorative Justice, Non Litigasi
Copyright (c) 2025 M. Rifa'i Ridwan, Emmilia Rusdiana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
LEGAL ANALYSIS OF NGAWI DISTRICT COURT DECISION NUMBER 204/PID.B/LH/2018/PN NGW REGARDING THE DETERMINATION OF THE STATUS OF VEHICLES USED IN FORESTRY CRIME
This study is examines whether the judge’s legal reasoning in Decision Number 204/PID.B/LH/2018/PN NGW aligns with the evidence presented during the trial and what the implications are of the judge’s failure to impose additional criminal sanctions in that ruling. The research method used is normative juridical, employing both statutory and case approaches. Legal materials, consisting of primary and secondary sources, were collected through document analysis and literature review. The analytical technique applied is prescriptive analysis. The research findings indicate that the judge’s reasoning in Decision Number 204/PID.B/LH/2018/PN NGW essentially referred to the evidence submitted during the trial, such as witness testimonies, expert opinions, and physical evidence. However, the reasoning did not fully reflect the principles of ecological justice, as it failed to comprehensively address environmental restoration aspects. One of the main shortcomings was the non-application of legal provisions mandating the confiscation of transport equipment used in forestry-related criminal acts. The absence of additional criminal sanctions in the form of confiscating transportation means negatively affects the effectiveness of environmental and forestry law enforcement. As a result, the decision fails to create a significant deterrent effect, the likelihood of similar offenses recurring remains high, and the state loses the opportunity to secure assets used in the commission of the crime. Furthermore, the failure to apply such sanctions constitutes a violation of Law Number 18 of 2013, which imposes mandatory confiscation of transport means used in forestry crimes.
Copyright (c) 2025 DEWI SEJATI KUSUMANINGRUM, Pudji Astuti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MEDIATION AS AN EFFORT TO SETTLE THE CRIME OF CHILD BULLIYING IN INDONESIA
Bullying that often occurs in Indonesia is of various types, such as in children, they usually only bully verbally by teasing and in adults, they do it by teasing related to body shaming or saying words that will hurt the victim related to their physical appearance. However, in some cesia. To find out the concept of the mechanism for resolving criminal cases through penal mediation at the investigation stage in the juvenile criminal justi 016 concerning Information and Electronic Transactions which regulates various acts with acts of violence originating from information media and social media, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 65 of 2015 concerning the Implementation of Diversion and Handling of Children Under 12 (Twelve) Years of Age." Data analysis techniques are content analysis. Data analysis was carried out by means of a literature study obtained from the law. The results of the study show that penal mediation in resolving criminal cases of bullying in children in Indonesia has great potential to provide a fairer and more humane solution. The implementation of penal mediation in cases of bullying in children in Indonesia based on the SPPA Law provides a fairer and more educational alternative solution compared to conventional legal processes
Copyright (c) 2025 Serlina, Gelar Ali Ahmad http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI HAK TERKAIT PELAKU PERTUNJUKAN BERKAITAN DENGAN PENAYANGAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM
The rapid advancement of digital technology has led to an increase in violations of related rights held by performers in films, particularly through the Telegram platform, which facilitates the illegal distribution of films without authorization. This study aims to analyze the forms of legal violations against performers’ related rights through the Telegram application and to formulate appropriate legal protections based on the applicable regulations. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, and it relies on primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that broadcasting films through the Telegram application without the consent of the related rights holders constitutes an unlawful act, as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code and Article 9 paragraph (1) in conjunction with Articles 95 and 99 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Such actions harm performers who hold economic rights to the cinematographic works in which they appear. Legal protection for performers can be pursued through civil lawsuits for damages and through the termination of illegal distribution via commercial courts. In addition, there is a need to strengthen regulation and digital supervision to prevent the misuse of messaging-based applications for the illegal distribution of films.
Copyright (c) 2025 Nabila putri Septiasari, Budi Hermono http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEABSAHAN SERANGAN MILITER ISRAEL TERHADAP JURNALIS DI JALUR GAZA MENURUT ASAS PROPORSIONALITAS (STUDI KASUS ISMAIL AL-GHOUL DAN RAMI AL-RIFI)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan serangan militer Israel terhadap jurnalis di Jalur Gaza berdasarkan asas proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Fokus kajian ini tertuju pada kasus jurnalis Ismail Al Ghoul dan Rami Al Rifi yang menjadi korban dalam serangan militer Israel pada tahun 2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, serta analisis terhadap instrumen hukum internasional seperti Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma 1998, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Hasil analisis menunjukkan bahwa jurnalis sebagai warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan memiliki perlindungan khusus dalam konflik bersenjata. Serangan yang mengakibatkan kematian atau cedera terhadap jurnalis tanpa pembenaran militer yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas, yang mewajibkan keseimbangan antara keuntungan militer yang diharapkan dan kerugian terhadap warga sipil. Dalam kasus ini, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa kedua jurnalis menjadi sasaran sah secara militer. Oleh karena itu penelitian ini juga membahas tentang bnetuk pertanggungjawaban negara Israel kepada kedua keluarga jurnalis tersebut, serangan tersebut dinilai tidak proporsional dan melanggar hukum humaniter internasional, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang memerlukan pertanggungjawaban hukum dari pihak yang terlibat.
Copyright (c) 2025 Nova Arifiana Ramadhani, Elisabeth Septin Puspoayu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2149 K/PDT/2024 TERKAIT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH BANGUNAN GUDANG
Pembelian suatu properti tak jarang juga menggunakan bantuan kredit dari bank. Tak jarang pembelian properti yang menggunakan fasilitas kredit ini terjadi wanprestasi. salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2149 K/PDT/2024 yang mana disini Pihak penjual maupun bank melakukan wanprestasi. untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta untuk mengetahui apa akibat hukum dari putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini berisi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta akibat hukum putusan tersebut bagi para pihaknya. Kesimpulannya, hakim yang memutus sengketa ini sudah benar dan tepat dalam memberikan pertimabangannya. Namun masjelis hakim tidak memberikan dasar hukum yang jelas dalam pertimbangannya
Copyright (c) 2025 Bryan Faustairgi Yuka Paundrakresna, Mahendra Wardhana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BERDASARKAN PENETAPAN HAKIM NO 412/PDT.P/2024/PA.SBS
Most marriage dispensation requests are approved by judges when the reasons are deemed urgent. However, some requests are rejected, such as the one issued by the Sambas Religious Court in Decision No. 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs. The author believes that the applicant's reason was sufficiently urgent, considering that Religious Courts also adhere to Islamic principles, where public benefit (maslahah) is prioritized over harm (mafsadah), known as the principle of maqashid syariah. This decision raises the main issue of whether the judge’s consideration in rejecting the dispensation aligns with the maqashid syariah principles and whether the marriage is legally valid. The purpose of this study is to analyze the judge’s reasoning in Decision No. 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs in relation to the maqashid syariah and the legal validity of the marriage. The research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. The findings conclude that the judge’s reasoning did not align with the maqashid syariah principles. Consequently, the marriage is not valid under state law and is also not valid under Islamic law, as the couple had not previously married before applying for the dispensation.
Copyright (c) 2025 Marfuatul Silvia, Dita Perwitasari http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0