Indonesian Journal of Contemporary Law
type: channel
description: Indonesian Journal of Contemporary Law is a peer reviewed journal published biannual (------) by Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya. IJCL published both Printed and Online version (Print ISSN..... Online ISSN.....). IJCL is intended to be the journal for publishing of results of research on law both empirical and normative study, especially in contemporary legal issues. The various topics but not limited to, criminal law, constitutional law, private law, economic law, human rights law, international law, tax law, Islamic law, customary law, commercial business law, environmental law, street law, legal education, maritime law, trade law, in the framework of Indonesian legal systems and Indonesian legal studies. Title : Indonesian Journal of Contemporary Law (IJCL) Editor in Chief : Citation Analysis : DOI Prefix : Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Surabaya Frequency
publisher: Universitas Negeri Surabaya
language: en-US
publication name: Indonesian Journal of Contemporary Law
items: TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI DPD PADA TAHAP PEMBAHASAN DALAM PERSPEKTIF CHECK AND BALANCES
items: KEBERLAKUAN PIDANA TUTUPAN DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
items: KUALIFIKASI YURIDIS PHISHING SEBAGAI KEJAHATAN MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN PEROLEHAN DATA PRIBADI SECARA MELAWAN HUKUM

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI DPD PADA TAHAP PEMBAHASAN DALAM PERSPEKTIF CHECK AND BALANCES
type: item
description: Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan undang-undang merupakan isu konstitusional yang terus berkembang dalam dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan legislasi DPD pada tahap pembahasan rancangan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta mengkaji kedudukannya dalam perspektif prinsip check and balances. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan kewenangan DPD berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan peran DPD dalam proses legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi kewenangan DPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut masih bersifat terbatas dan belum mencerminkan sistem bikameral yang seimbang. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat posisi DPD dalam tahap pembahasan, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan kewenangan DPD guna memperkuat representasi daerah serta mewujudkan mekanisme check and balances yang lebih efektif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.
creator: maulana abdi hanifa
creator: Intan Lovisonnya
rights: Copyright (c) 2026 maulana abdi hanifa, Intan Lovisonnya http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
volume: 3
number: 05
starting page: 1
ending page: 18

KEBERLAKUAN PIDANA TUTUPAN DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
type: item
description: Pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 10 KUHP lama. Jenis pidana ini lahir dalam konteks sosial-politik pasca kemerdekaan sebagai bentuk pemidanaan yang lebih humanis bagi pelaku tindak pidana yang bertindak karena dorongan maksud yang patut dihormati. Meskipun memiliki legitimasi yuridis yang kuat, dalam praktiknya pidana tutupan hampir tidak pernah diterapkan kembali setelah Putusan Mahkamah Tentara Agung Tahun 1948. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pidana tutupan kembali ditegaskan sebagai pidana pokok. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan analitis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pidana tutupan pada masa awal kemerdekaan dan menilai kesesuaiannya dengan asas kejelasan rumusan serta asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis pidana tutupan memiliki kedudukan setara pidana penjara dengan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis. Namun dalam KUHP Nasional, meskipun secara formal sah berdasarkan Pasal 65 dan 74 UU No. 1 Tahun 2023, masih terdapat kelemahan normatif. Frasa 'maksud yang patut dihormati'—yang dalam penjelasan resmi disebut sebagai 'kejahatan politik'—tetap tidak memiliki definisi operasional, sehingga menimbulkan kekaburan berantai yang menunjukkan belum terpenuhinya asas kejelasan rumusan. Selain itu, belum tersedianya peraturan pelaksana dan kesiapan kelembagaan menunjukkan asas dapat dilaksanakan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, keberlakuan kembali pidana tutupan dalam KUHP Nasional secara yuridis sah, namun memerlukan penguatan normatif agar tidak menjadi norma simbolik.
creator: michael brillian
creator: Vita Mahardhika
rights: Copyright (c) 2026 michael brillian, Vita Mahardhika http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
volume: 3
number: 05
starting page: 1
ending page: 11

KUALIFIKASI YURIDIS PHISHING SEBAGAI KEJAHATAN MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN PEROLEHAN DATA PRIBADI SECARA MELAWAN HUKUM
type: item
description: The development of digital technology has encouraged the emergence of various forms of cybercrime, one of which is phishing conducted through the manipulation of electronic information to unlawfully obtain victims’ personal data. The urgency of this study lies in the limited legal approach to phishing crimes, particularly the use of provisions oriented toward illegal access under Article 30 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which has not fully addressed the characteristics and modus operandi of phishing. This study aims to analyze the application of Article 35 of the ITE Law and Article 65 paragraph (1) of the Personal Data Protection Law (PDP Law) to phishing crimes, as well as the element of intent in phishing as a form of electronic information manipulation and unlawful acquisition of personal data. This study employed a normative juridical method using statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that phishing constitutes an intentional act (dolus directus) involving electronic information manipulation and unlawful acquisition of personal data. Therefore, Article 35 of the ITE Law and Article 65 paragraph (1) of the PDP Law are more appropriate for prosecuting phishing offenders in Indonesia.
creator: Agus Setyawan
creator: Vita Mahardhika
rights: Copyright (c) 2026 Agus Setyawan, Vita Mahardhika http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
volume: 3
number: 05
starting page: 1
ending page: 17