Indonesian Journal of Contemporary Law is a peer reviewed journal published biannual (------) by Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya. IJCL published both Printed and Online version (Print ISSN..... Online ISSN.....). IJCL is intended to be the journal for publishing of results of research on law both empirical and normative study, especially in contemporary legal issues. The various topics but not limited to, criminal law, constitutional law, private law, economic law, human rights law, international law, tax law, Islamic law, customary law, commercial business law, environmental law, street law, legal education, maritime law, trade law, in the framework of Indonesian legal systems and Indonesian legal studies. Title : Indonesian Journal of Contemporary Law (IJCL) Editor in Chief : Citation Analysis : DOI Prefix : Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Surabaya Frequency
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH PERGURUAN SILAT DI JOMBANG
Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota perguruan silat di Kabupaten Jombang. Meskipun dikenal sebagai kota santri dengan basis pendidikan religius, angka kekerasan yang melibatkan perguruan silat terus meningkat setiap tahunnya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses penegakan hukum berdasarkan Pasal 170 KUHP serta upaya kepolisian dalam menangani dan mencegah tindak pidana tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, pengurus perguruan silat, pelaku, serta dokumentasi laporan resmi Polres Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, namun menghadapi sejumlah kendala seperti sulitnya identifikasi pelaku, kurangnya saksi, minimnya fasilitas, serta peredaran minuman keras ilegal yang memicu kekerasan. Kepolisian telah berupaya berdasarkan KUHP, KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002, dan Perkap No. 6 Tahun 2019, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena keterbatasan sarana, lemahnya dukungan masyarakat, dan budaya hukum yang rendah. Diperlukan langkah preventif seperti patroli terpadu, edukasi hukum, dan pemberantasan miras. Penegakan hukum harus melibatkan sinergi lintas sektor untuk menciptakan keadilan dan ketertiban
Copyright (c) 2025 Achmed Ravi Exavier Wibowo, Pudji Astuti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN SEBAGAI PENDEKATAN PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
Traffic accidents due to negligence often have a major impact on the victim, family, and perpetrator. In Indonesian law, this kind of case is generally handled with a retributive approach, where the perpetrator must be held criminally accountable for his actions. However, with the development of Restorative Justice (RJ), there are alternative solutions that focus more on recovery. This study analyzes the urgency of implementing restorative justice at the investigation stage as an approach to resolving cases, as well as legal protection for victims' families in the implementation of Restorative Justice. With conceptual and legislative-based normative research methods, the results of the study show that the application of restorative justice at the investigation stage has the potential to avoid criminalization of perpetrators who do not have malicious intentions, encourage the recovery of victims as a whole, and reduce the burden on the judicial institution. However, the protection of victims' families must be prioritized through active involvement, the right to transparent information, and the right to recovery. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and supervisory mechanisms so that the application of restorative justice remains within the legal corridor and ensures a sense of justice for all parties Keywords: Restorative Justice, Traffic Accidents, investigations, protection of victims' families.
Copyright (c) 2025 MEYLAND LA'BI ALLO, Emmilia Rusdiana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) MELALUI PERKAWINAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penyelesaian perkara kekerasan seksual berupa pemerkosaan melalui perkawinan antara pelaku dan korban dalam perspektif hukum positif di Indonesia, serta menelaah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedua belah pihak. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya praktik yang menjadikan pernikahan sebagai solusi untuk menghindari proses pidana, meskipun pelaku telah melakukan tindakan perkosaan yang tergolong sebagai tindak pidana berat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, serta mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik penyelesaian perkara pemerkosaan melalui perkawinan tidak memiliki dasar hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkualifikasikan perkosaan sebagai delik biasa, yang berarti tetap dapat diproses meskipun telah terjadi pernikahan. Selain itu, Pasal 10 Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Penyelesaian melalui perkawinan menyebabkan korban kehilangan hak atas rasa aman, serta menciptakan impunitas bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan perlindungan maksimal terhadap korban dalam upaya memberantas kekerasan seksual di Indonesia.
Copyright (c) 2025 mahbuby benus shaleh shaleh; Vita Mahardhika http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait perubahan frasa waktu penghitungan usia calon kepala daerah telah menimbulkan kontroversi yuridis dan memberlakukan ketatanegaraan yang signifikan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan a quo dengan menitikberatkan pada penerapan asas kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta menilai kewenangan Mahkamah Agung dalam konteks judicial review terhadap peraturan KPU. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode preskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa keputusan tersebut mengandung cacat substansi karena tidak mempertimbangkan secara memadai asas kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b UU No. Putusan ini menunjukkan adanya potensi perluasan tafsir yudisial yang tidak hanya mengganggu independensi kelembagaan KPU, tetapi juga berisiko menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga negara di masa mendatang. Oleh karena itu diperlukan konsistensi metodologis dalam pengujian peraturan serta kehati-hatian dalam merumuskan amar keputusan yang menyentuh ranah teknis lembaga independen agar prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi tetap terjaga. Kata Kunci: Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung, Asas Kelembagaan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Copyright (c) 2025 Kenny Senjaya, Hananto Widodo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KURIR NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 20/PID.SUS.ANAK/2020;/PN.DGL)
Penelitian ini menganalisis putusan hakim dalam kasus anak sebagai kurir narkotika, berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 20/Pid.Sus Anak/2020/PN.Dgl. Permasalahan utama adalah ketidaksesuaian penerapan sanksi denda yang diganti dengan pidana kurungan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan UU SPPA yang mengamanatkan pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku anak sebagai kurir narkotika dalam putusan 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Dgl dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA dan Untuk menganalisis Bagaimana implikasi hukum dari penerapan sanksi denda yang diganti dengan pidana kurungan terhadap pelaku anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Dgl. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus . Teknik analisis menggunakan metode penelitian preskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim kurang teliti dalam mencantumkan amar putusan dasar hukum yang digunakan. Pidana kurungan merusak hak anak untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, berdampak negatif pada psikologis dan sosial. Penelitian ini menyoroti inkonsistensi antara penegakan hukum dan perlindungan anak, mendesak hakim mengutamakan sanksi rehabilitatif seperti pelatihan kerja untuk mengurangi risiko anak terjebak dalam kriminalitas dan mendukung reintegrasi ke masyarakat.
Copyright (c) 2025 Afifa Rachmawati, Emmilia Rusdiana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP KASUS PERDAGANGAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 177/PID.SUS/2024/PN MPW
This study analyzes the public prosecutor's indictment in a child trafficking case in Decision Number 177/Pid.Sus/2024/Pn Mpw. The complexity of this case often causes overlap between the application of Article 76F and 76I of Law Number 35 of 2014. This overlap occurs because child trafficking generally ends in exploitation, allowing both articles to be applied simultaneously in one case. Through a normative juridical approach with statutory and conceptual analysis, this study aims to examine the indictment and offer an alternative form of appropriate indictment. The results indicate that the overlap is caused by the public prosecutor's inaccuracy in distinguishing the elements of exploitation and trafficking, as well as overlapping legal facts that can weaken the evidence. As a solution to avoid this overlap, this study recommends a cumulative indictment form that includes Article 76I of Law Number 35 of 2014, Article 333 of the Criminal Code, and Article 378 of the Criminal Code, due to the existence of other crimes committed by the defendant. This study also recommends the need for increased prosecutorial accuracy in drafting charges, particularly in distinguishing exploitation as a consequence of child trafficking from stand-alone exploitation as this is important to ensure legal certainty and effective protection for child victims, while also supporting fair prosecution of perpetrators.
Copyright (c) 2025 Rista Aulia Rahma Rista, Emmilia Rusdiana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS KEDUDUKAN UNIT KARBON SEBAGAI BENDA DAN SISTEM RETIRED CARBON GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BURSA KARBON
Bursa Karbon merupakan bagian dari Pasar Modal yang memperjualbelikan unit karbon sebagai objek. Namun, Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 14 Tahun 2023 mengatur unit karbon sebagai efek, berbeda dengan pasar karbon global yang mengklasifikasikan karbon sebagai komoditas. Hal ini menimbulkan implikasi hukum karena unit karbon harus tunduk pada norma efek yang tidak sesuai dengan karakter unit karbon sebagai benda habis dan sekali pakai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bahan hukum sekunder melalui studi pustaka dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status unit karbon sebagai efek tidak selaras dengan sifat dasarnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait kepemilikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelarasan melalui legal clarification dan reformulasi regulasi yang menciptakan kepastian hukum, serta pengaturan teknis yang bersifat mengikat dan imperatif mengenai mekanisme retirement unit karbon agar tidak diserahkan secara sukarela kepada pengguna jasa.
Copyright (c) 2025 Kumala Sukma Wati, Astrid Ammidiaputri Hasyyati http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGGUNAAN REGULASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN PSSI EDISI 2021 PADA PUTUSAN NOMOR 922 K/PID/2023
This study analyzes the legal reasoning of judges in using the 2021 PSSI Safety and Security Regulations as a basis for Supreme Court Decision Number 922 K/Pid/2023, and examines whether the criminal sanctions imposed align with the principles of penal theory. The case stems from the Kanjuruhan Tragedy, which claimed 135 lives and highlighted the accountability of state officials in crowd control. In the decision, the judges referred to PSSI’s internal regulations to assess police negligence, even though such regulations are not part of the formal statutory hierarchy under Article 7(1) of Law No. 12/2011. Using normative juridical research and a case study approach, this study finds that relying on non-ratified regulations risks violating the principles of legality and legal certainty. Moreover, the sanctions imposed are disproportionate to the gravity of harm and fail to fulfill the preventive, corrective, and educational aims of relative penal theory. The study recommends that judges be more prudent in invoking non-formal legal sources and impose sanctions that promote deterrence and ensure adequate public protection.
Copyright (c) 2025 Saktyo Manjuto Soegeng Prakoso, Emmilia Rusdiana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS KESESUAIAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS/2024/PN.SMN DALAM PERKARA MATCH FIXING
Perbuatan pengaturan skor dalam sepak bola adalah kejahatan yang merusak integritas olahraga dan melanggar hukum pidana, khususnya tindak pidana suap. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sanksi pidana dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Smn terhadap Vigit Waluyo dengan teori tujuan pemidanaan, khususnya teori relatif, karena hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak sebanding dengan dampak perbuatan dan statusnya sebagai residivis. Penelitian ini juga mengkaji apakah match fixing cukup diselesaikan melalui Kode Disiplin PSSI atau perlu penegakan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara 5 bulan dan denda Rp2.000.000 tidak mencerminkan fungsi dari teori relatif tujuan pemidanaan, mengingat Vigit Waluyo adalah residivis korupsi dan inisiator utama. Tindakan pengaturan skor memenuhi unsur tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan juga Kode Disiplin PSSI dan memerlukan kejelasan terkait dengan penyelesaian hukumnya. Berdasarkan dua masalah tersebut, diperlukan adanya sanksi pidana yang lebih berat bagi Vigit Waluyo dan juga kejelasan mengenai penyelesaian dari tindak pidana suap terhadap pengaturan skor.
Copyright (c) 2025 Muchammad Aditya, Emmilia Rusdiana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024
This study aims to analize the ratio decidendi and legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 which states that Article 40 paragraph (3) of Law Number 10/2016 on Pilkada is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. The main focus of this study is to explain the Court's legal considerations in partially granting the petition for judicial review by the Partai Buruh and Partai Gelora, as well as the juridical implications for the regional head nomination system, election organizers, and political parties. The research method used is normative juridical with a statutory approach, through analysis of primary and secondary legal materials. The results showed that the Court considered the principles of electoral justice, equality of political rights, and people's sovereignty as the basis for canceling the norm. The Court also stated that Article 40 paragraph (1) is conditionally unconstitutional, so it needs to be interpreted inclusively so as not to discriminate against political parties participating in the election. This decision has important implications for lawmakers, KPU, Bawaslu, and political parties, especially in terms of adjusting legal norms and technical regulations for nominations in Pilkada. This research reinforces the urgency of protecting the political rights of political parties and upholding the principle of justice in democracy.
Copyright (c) 2025 Moch. Alif Firmansyah, Hananto Widodo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMUTUS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH
Secara struktural, lembaga negara Indonesia memiliki banyak komponen, di mana hal tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Lembaga negara telah banyak melakukan adaptasi dan pembaharuan kebijakan sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini pasca-reformasi. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga negara di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan merupakan lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk di Indonesia, sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai salah satu peradilan yang dibentuk paling akhir, pastinya dibutuhkan sejumlah adaptasi dan pembaharuan yang relevan untuk proses peradilan dalam praktiknya. Salah satu pembaharuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintah bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka, perlu adanya penjabaran mengenai kewenangan, serta batas kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili sengketa tindakan pemerintah tersebut, berikut juga proses penyelesaian sengketa yang sistematis dan sesuai dengan hukum yang relevan.
Copyright (c) 2025 Rabbenstain Izroiel, Hananto Widodo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS KLAUSULA PELARANGAN NIKAH SESAMA PEKERJA PADA SATU PERUSAHAAN DALAM PKWT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PT MASA)
This research discussed the clause prohibiting marriage between employees within the same company as stipulated in a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT). The issues examined include the conformity of the clause with applicable laws and regulations, as well as the legal remedies available to employees who are disadvantaged by its enforcement. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. This findings indicate that the marriage prohibition clause contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law, Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017, and is further reinforced by the Job Creation Law, rendering the clause legally non binding. The legal remedies that may be pursued by affected employees include non-litigation industrial relations dispute resolution through bipartite negotiation, mediation, and if these fail, a lawsuit filed with the Industrial Relations Court. Kata kunci: Marriage Clause, Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), Worker’s Rights, Rights Dispute, Dispute Resolution.
Copyright (c) 2025 Intan Ardila Mei Tivani, Ahmad Nailul Author http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 230/PID.B/2023/PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Pembunuhan diatur dalam Bab XIX Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang mencakup dari pasal 338 hingga pasal 350. Salah satu jenis pembunuhan adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, karena antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini akan dilakukan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pid.B/2023/PN.Sda terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ainul Yaqin terhadap korban Deny Suhariono. Kasus ini berawal dari rasa cemburu terdakwa setelah mengetahui adanya komunikasi antara istrinya dan korban melalui aplikasi WhatsApp. Terdakwa kemudian merencanakan pertemuan dengan korban dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam yang berujung pada kematian korban. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, namun dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya terbukti melakukan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terutama terkait unsur perencanaan dalam pembunuhan tersebut. Hal ini menimbulkan akibat hukum yang berbeda serta tidak mencerminkan keadilan putusan serta penerapan hukum pidana materiil secara tepat.
Muhammad Fiernandiansyah Putra Kurniawan
Copyright (c) 2025 Muhammad Fiernandiansyah Putra Kurniawan, Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN NLA TENTANG PENGIDAP SKIZOFRENIA SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAAN
Pengidap skizofrenia berpotensi melakukan tindak pidana penganiayaan ketika penyakitnya sedang kambuh. Kasus penganiayaan yang melibatkan pengidap skizofrenia sebagai pelakunya adalah dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla (Namlea). Pada putusan tersebut pelaku dijatuhi pidana penjara selama enam bulan tanpa diberikan perawatan atas masalah kejiwaannya. Dalam pertimbangan, hakim menilai pelaku sehat secara rohani dengan menggunakan fakta notouir dan mengesampingkan keterangan ahli jiwa yang menyatakan bahwa pelaku mengidap skizofrenia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pegidap skizofrenia sebagai pelaku penganiayaan dan ketepatan penggunaan fakta notouir yang mengesampingkan keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yaitu skizofrenia merupakan gangguan jiwa psikosis yang termasuk dalam klasifikasi Pasal 44 KUHP, berdasarkan pasal tersebut penderita skizofrenia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Kemudian, dalam menentukan kondisi pengidap gangguan jiwa diperlukan pembuktian berupa pemeriksaan kejiwaan. Berdasarkan keterangan ahli dan hasil pemeriksaan, tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla disebabkan oleh gangguan jiwa yang kambuh. Oleh karena itu, sanksi yang seharusnya diterapkan bukanlah pidana penjara melainkan perawatan di rumah sakit jiwa
Copyright (c) 2025 Wanda Widyastuti, Gelar Ali Ahmad http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DALAM UPAYA PENYELARASAN RTRW DENGAN PENETAPAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
Meningkatnya kebutuhan lahan akan menyebabkan banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan. Untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan lahan sawah yang dilindungi. Tujuannya agar lahan pertanian tidak menyusut, sehingga ketahanan pangan dapat ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebijakan penetapan lahan sawah yang dilindungi. Ketidaksesuaian antara RTRW dengan peta LSD yang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 menimbulkan hambatan dalam pemanfaatan ruang dan berdampak pada kepastian hukum dan investasi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah menyelaraskan antara perlindungan lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam rangka menyeimbangkan perlindungan lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dengan kebutuhan pembangunan daerah, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi kewenangan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan untuk memastikan kewenangan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan.
Copyright (c) 2025 Feby Ayu Kusumawati, Hananto Widodo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DENGAN PASAL PORNOGRAFI DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH RELEVAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 91/Pid.B/2023/PN Tub.
This study examines the inconsistency between the charges filed by the public prosecutor and the facts proven during trial in Decision No. 91/Pid.B/2023/PN Tub. The defendant was charged under the Pornography Law and the ITE Law, without including provisions on child molestation as stipulated in the Child Protection Law. However, the evidence clearly revealed that the defendant coerced a child to send explicit images and later disseminated them.Using a normative legal approach, this research shows that the judge's reasoning was bound by the formal legality principle under Article 182(4) of the Criminal Procedure Code, which restricted the decision strictly to the charges filed. As a result, the court could not legally address the molestation offense, despite its clear factual presence. The study concludes that inaccurate indictments limit judicial reasoning and prevent full legal accountability. It underscores the need for more precise and comprehensive prosecutorial practices to ensure substantive justice, especially in cases involving children.
Copyright (c) 2025 Salsabila Putri Alexandra Salsa, Emmilia Rusdiana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 310/PID.B/2020/PN MTR TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK
This thesis analyzes the judge’s considerations in the acquittal decision of the Mataram District Court, Case No. 310/Pid.B/2020/PN Mtr, regarding human trafficking involving a child victim. The study focuses on whether the judge’s reasoning aligns with the legal elements of exploitation and child protection principles under Indonesian law. A normative juridical method is used, applying statutory and case approaches. Primary legal sources include Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Legal materials were gathered through library research and analyzed prescriptively to assess the compatibility between legal facts and the legal norms applied. The findings indicate that although there was evidence of child exploitation, the judge ruled that the defendants were not proven to have committed the crime. This shows weak legal protection for children and inadequate judicial understanding of the exploitation element. Therefore, improving judges’ comprehension of child protection laws and providing clearer legal guidelines in similar cases is necessary to ensure better protection for child victims in the justice system.
Copyright (c) 2025 Talitha Fildzah Setiawan Talitha, Gelar Ali Ahmad http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT KETIDAKPATUHAN PEMBACAAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP DAN SAKSI
Penelitian ini mengkaji fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) menurut UU Jabatan Notaris (UUJN) dalam menangani pelanggaran kode etik khususnya pelanggaran kewajiban pembacaan akta di hadapan penghadap dan minimal dua saksi. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, studi mendalami teks UUJN, kode etik, dan regulasi turunannya. MPD berperan sebagai penerima pengaduan awal dari masyarakat, melakukan pemeriksaan awal secara obyektif dan transparan. Meski tidak menjatuhkan sanksi langsung, MPD menghasilkan rekomendasi untuk Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Pusat agar sanksi dapat diterapkan sesuai ketentuan. UUJN mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan minimal dua saksi kecuali jika penghadap sudah membaca sendiri dan menyatakan secara resmi. Pelanggaran ini menyebabkan akta kehilangan status autentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. MPW dapat memberikan teguran lisan atau tertulis, sedangkan Majelis Pengawas Pusat (MPP) atau Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara atau permanen, tergantung beratnya pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjenjang ini menciptakan efektivitas dan efek jera dalam menjaga integritas profesional notaris. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya kesadaran publik terhadap prosedur notaris dan kurangnya partisipasi dalam proses pengaduan. Oleh karena itu, rekomendasi diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan MPD; (2) peningkatan sosialisasi UUJN dan kode etik kepada masyarakat; dan (3) peningkatan kapabilitas anggota MPD dalam supervisi dan pembinaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.
Copyright (c) 2025 Diana Putri Sofia, Dita Perwitasari http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
DWANGSOM (UANG PAKSA) PADA PERKARA EKSEKUSI ANAK AKIBAT PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1026 K/Ag/2023
Pelaksanaan eksekusi (hadhanah) di Indonesia masih menghadapi kekaburan norma, terutama karena anak tidak dapat diperlakukan sebagai objek eksekusi layaknya benda sebagaimana pada Pasal 1033 R.v (Reglemen op de Rechtsvordering), salah satunya yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1026 K/Ag/2023. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana urgensi penerapan dwangsom (uang paksa) dalam kendala pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak (hadhanah) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:1026 K/Ag/2023 dan kedua, bagaimana kewenangan hakim dalam menetapkan dwangsom (uang paksa) pada perkara hak asuh anak (hadlanah) menurut hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk urgensi penerapan dwangsom (uang paksa) dalam kendala pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak (hadhanah) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:1026 K/Ag/2023 dan kewenangan hakim dalam menetapkan dwangsom (uang paksa) pada perkara hak asuh anak (hadlanah) menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dwangsom pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1026 K/Ag/2023 adalah sah dan penting untuk diterapkan sebagai upaya menjamin pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (hadhanah). Penerapan ini sejalan dengan Pasal 606 a dan 606 Rv (Reglement op de burgerlijke rechtvordering), Pasal 259 ayat (1) R.B.g, Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI di Manado pada Tahun 2012. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556/ K/SIP/1971 tanggal 8 Januari 1972, dan Mahkamah Agung Nomor: 291/Pdt.G/2018/PA.Klk, Hakim diperbolehkan memutus melebihi petitum sepanjang demi keadilan, sehingga tidak melanggar asas ultra petita. Penerapan ini juga sejalan dengan kaidah fiqh islam Dar’ul Mafasid Muqoddamun ‘Al-Jarbil Masalih.
Copyright (c) 2025 marcella selvi arliani, nurulhikmah http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 662 PK/PDT/2023 SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH DAN TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BANK BRI
Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon, MUH. IKHWAN BIN H. ISMAIL, terkait dengan sengketa objek lelang yang dibeli oleh orang tua Penggugat, H. Ismail. Mahkamah Agung memutuskan untuk mengakui Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas objek lelang yang dibeli orang tuanya dan menyatakan bahwa pembelian tersebut sah serta beritikad baik, sehingga hak-haknya dilindungi oleh hukum. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengungkapkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima dan memberi jaminan atas objek lelang yang ternyata tidak memiliki alas hak yang sah, yang akhirnya merugikan Penggugat dan ahli warisnya.Dalam putusannya, Mahkamah Agung menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp16.040.000.000,00. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan dengan itikad baik harus dilindungi, sementara perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain harus diberi sanksi yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam putusan ini serta memberikan saran terkait penerapan prinsip keadilan dalam sengketa properti. Penelitian ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap transaksi properti guna mencegah sengketa serupa di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Rizky Akbar, Mahendra Wardhana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0