OPTIMALISASI PENGELOLAHAN JDIH MELALUI DIGITALISASI PRODUK HUKUM (STUDI KELURAHAN TINAP KABUPATEN MAGETAN)

Abstract

Transparansi informasi hukum merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik dan memainkan peran penting dalam penyampaian pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mencapai transparansi informasi hukum adalah melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) digital. Namun, pengelolaan JDIH di tingkat kelurahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengelolaan dokumen hukum secara manual, yang mengakibatkan akses publik terhadap informasi hukum yang kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan JDIH melalui digitalisasi dokumen hukum di Kelurahan Tinap, Kabupaten Magetan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara, tinjauan pustaka, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH di Kelurahan Tinap telah mengalami kemajuan melalui pengaktifan kembali situs web JDIH, digitalisasi dan publikasi produk hukum, serta penyediaan fasilitas pendukung yang meningkatkan akses publik terhadap informasi hukum. Namun, optimalisasi pengelolaan JDIH masih menghadapi kendala, seperti kurangnya prosedur operasi standar, keterbatasan dalam digitalisasi semua produk hukum, dan keterbatasan

Kata kunci: JDIH, Digitalisasi Dokumen Hukum, Transparansi Informasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.