PROBLEMATIKA PELAKSANAAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA.

Abstract

Praktiknya penanganan perkara narkotika Pasal 127 UU Narkotika umumnya selalu terdapat Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merupakan tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim inilah yang menentukan tersangka dinyatakan sebagai pecandu, pengedar narkotika, atau penyalahguna narkotika. Kedudukanya dalam proses peradilan pidana menjadi sangat krusial. Namun dalam praktek dilapangan TAT tidak berjalan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Meskipun TAT diamanatkan dalam regulasi sebagi instrumen penting dalam menentukan status hukum penyalahguna narkotika, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, melalui pendekatan yuridis empiris dan pengumpulan data primer dari informan. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antar instansi, serta belum optimalnya pemahaman aparat terhadap rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas aparatur, dan konsistensi penegakan hukum berbasis keadilan restoratif.