ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 15/KPPU-I/2022 TERKAIT DUGAAN KARTEL MINYAK GORENG

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelangkaan dan kenaikan
harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021
2022. KPPU melakukan penyelidikan terhadap 27 perusahaan
yang diduga melakukan praktik kartel melalui perjanjian
penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, dalam Putusan KPPU
Nomor 15/KPPU-I/2022, Majelis Komisi menyatakan para
terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran karena tidak
terpenuhinya unsur perjanjian. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pertimbangan hukum Majelis Komisi serta mengkaji
akibat hukum putusan tersebut bagi pelaku usaha dan aparat
penegak hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa
undang-undang yang terkait mengenaai persaingan hukum tidak
sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan KPPU
Nomor 15/KPPU-I/2022, sedangkan bahan hukum sekunder
berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan
secara preskriptif dengan memberikan argumentasi hukum
terhadap pertimbangan Majelis Komisi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi didasarkan
ii
pada tidak terpenuhinya unsur perjanjian sebagai unsur utama
dalam Pasal 5. Majelis menilai kesamaan kenaikan harga lebih
disebabkan oleh faktor ekonomi seperti kenaikan harga CPO
global dan mekanisme pasar, bukan karena adanya kesepakatan
antar pelaku usaha. Bukti tidak langsung yang diajukan
Investigator KPPU belum cukup kuat membuktikan adanya
perjanjian penetapan harga. Akibat hukum putusan ini
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bahwa kebijakan
harga independen tidak dapat dikategorikan sebagai kartel tanpa
bukti kesepakatan, sekaligus menjadi evaluasi bagi KPPU untuk
memperkuat metode pembuktian di masa mendatang.