ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (DD) DI DESA DAWUHAN KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Dana Desa Pembangunan Fisik)

Abstract

Pembangunan di berbagai tingkat wilayah, termasuk desa, menjadi fokus utama dalam

setiap negara. PMK No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa menetapkan bahwa

desa, sebagai entitas hukum, mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk kepentingan

masyarakat lokal. Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Regulasi ini mengatur tahapan pengelolaan dana desa meliputi: 1)

penganggaran, 2) pengalokasian, 3) penyaluran, 4) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan

pelaporan, 5) penggunaan, 6) pemantauan dan evaluasi, serta 7) penghentian dan/atau

penundaan penyaluran dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi

Dana Desa di Desa Dawuhan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri (Studi Kasus Dana Desa

Pembangunan Fisik). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data

yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini

menunjukkan Pengelolaan dana desa di Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

tahun 2023 dalam tahapan PMK No.145 Tahun 2023 pada tahap penganggaran, pengalokasian,

dan penyaluran dana yang menunjukkan perlunya perbaikan administratif. Penundaan proyek

dan kurang akurat dokumen pada tahap penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan

serta penggunaan mencerminkan tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Untuk tahap pemantauan dan evaluasi, penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa

menunjukkan bahwa proses administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik

peningkatan transparansi dan efisiensi diperlukan untuk memastikan bahwa semua tahapan

pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan standar peraturan dan memberikan manfaat

maksimal bagi masyarakat.