Implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)

Abstract

Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan
Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam
mengurus adminstrasi kependudukan melalui RT Rintisan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
dan menganalisis Implementasi Kalimasada di Kelurahan Semolowaru. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi,wawancara,dokumentasi.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan lembar observasi. Teknik analisis
data mencakup reduksi data,penyajian data,penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada enam
indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan, komunikasi antar
organisasi, sikap (disposisi), lingkungan ekonomi,sosial,politik. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa
pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan target pencapaian belum terpenuhi karena rendahnya
partisipasi masyarakat dan kurang efektifnya layanan RT rintisan. Adanya keterbatasan sumber daya
seperti sarana dan prasarana pada balai RW tidak adanya web cam dan komputer yang sering erorr
menyebabkan keluhan warga tentang pelayanan yang lambat. Karakteristik badan pelaksana di Kelurahan
Semolowaru termasuk DispendukCapil Surabaya, serta Ketua RT menunjukkan kemampuan dalam
mengelola administrasi kependudukan. Komunikasi antar organisasi memberikan sikap positif dan
motivasi yang tinggi dari pelaksana. Koordinasi antara Kelurahan dan RT rintisan cukup efektif, meskipun
beberapa RT menghadapi tantangan responsivitas warga. Sikap (disposisi) yang positif dan profesional
pelaksana, termasuk staff administrasi dan ketua RT rintisan, namun beberapa ketua RT kurang responsif
dan ada ketidakpatuhan masyarakat terkait adminisrasi kependudukan. Lingkungan ekonomi,sosial dan
politik masyarakat di perumahan besar kurang responsif karena lebih memprioritaskan pekerjaan,
sementara warga di perumahan menengah tetap kooperatif. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
implementasi Kalimasada belum optimal dalam capaian target di bawah capaian yang sudah ditentukan
serta ketidakteraturan administrasi di beberapa wilayah. Saran yang diberikan meliputi peningkatan
pelatihan bagi petugas administrasi, sosialisasi program kepada masyarakat dan perbaikan sistem
manajemen administrasi kependudukan.