RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS/2024/PN.TRK

Abstract

Penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, salah satunya melalui restitusi. Namun, dalam praktiknya, restitusi seringkali tidak dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sehingga hak korban, khususnya anak, menjadi terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan JPU dalam       menentukan         tuntutannya dalam Putusan   Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN.Trk apabila dikaitkan dengan restitusi, serta untuk menganalisis akibat dari ketiadaan kewajiban bagi JPU dalam mengajukan restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Teknik analisis data yang digunakan adalah preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi hukum atas norma yang berlaku dan kondisi ideal yang seharusnya diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan JPU dalam perkara tersebut tidak sepenuhnya lengkap secara substantif karena tidak mencantumkan permohonan restitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akibatnya, pemenuhan hak korban tidak dapat dijamin melalui putusan pidana, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme tambahan di luar proses peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi yang bersifat imperatif agar JPU diwajibkan mencantumkan tuntutan restitusi dalam setiap perkara perdagangan orang, demi memastikan perlindungan hak korban secara efektif.

Kata Kunci: Restitusi, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Korban