Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan)

Nindi Achid Arifki

doi:10.26740/jsh.v1n1.p91-104

Authors

Nindi Achid Arifki KPP Pratama Watampone

DOI:

https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p91-104

Keywords:

Taxes, State Revenues, State Losses, Disclosure of Unrighteousness

Abstract

Losses on state revenues are clauses that are explicitly stated in general provisions and taxation procedures. at the praxis level, arrangements relating to the content and limitation of loss clauses on state revenues cannot be found and expressly stated in the construction of tax law or in the realm of state financial law construction. Using the method of doctrinal legal research and by utilizing secondary data and the hermeneutic approach, this paper aims to examine the discourse of settlement of losses in state revenues through disclosure of untruthfulness in juridical construction of state financial law and regulations in the field of taxation. The conclusion obtained is that there are no strict norms that regulate the content and limits of loss clauses on state revenues, so that the discourse of settlement of losses on state revenues through disclosure of untruth can be legitimate and possible.

References

Buku-Buku:

Alrasyid, Harun. (1994). Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara. Jakarta: Universitas Indonesia. Edisi kedua.

Bambang Waluyo. (2002), Penelitian Hukum Dalam Paktek. Jakarta: Sinar Grafika

E. Sumaryono, Hermeneutik. (1999). sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius

Eddy Mulyadi Supardi. (2009). Memahami kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Bandung: Refika Aditama

Harun Alrasyid. (1994). Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara. Jakarta: Universitas Indonesia

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2011. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Tjandra, W. Riawan. (2014). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Soetandyo Wignjosoebroto. “Ragam-Ragam Penelitian Hukum” on Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed.) (2011). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Supardi, Eddy Mulyadi. (2009). Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama

Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Paktek. cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. Sumaryono, E. 1999. Hermeneutik: sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius

W. Riawan Tjandra. (2014). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Jurnal:

Atmaja, A.P. Edi. (2017). Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penyetoran ke Kas Negara: Suatu Kajian Hukum Doktrinal, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 3 Nomor 2, Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. 1968. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Atas Staatsblad 1864 Nomor 106 (Indische Comptabiliteitswet). Lembaran Negara RI Tahun 1986, No.53. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No.4286. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.4355. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.4400. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 1983, No.49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan)

Authors

DOI:

Keywords:

Abstract

References

Downloads

Published

Issue

Section

License