Evaluasi Dampak Kebijakan Pengadaan Tanah Di Kota Surabaya (Studi Kasus : Desa Tambak Langon)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengadaan tanah yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Desa Tambak Langon, Kecamatan Asemrowo. Kebijakan

ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembangunan rumah pompa dan normalisasi sungai sebagai solusi

penanggulangan banjir. Namun dalam pelaksanaannya, muncul beragam dampak sosial yang kompleks.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga terdampak, tokoh

masyarakat, serta pihak dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Analisis dilakukan dengan

menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari Samodra Wibawa yang mencakup empat dimensi

utama: dampak terhadap individu, dampak terhadap organisasi, dampak terhadap masyarakat, serta

dampak terhadap lembaga dan sistem sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, warga mengalami tekanan psikis, kehilangan

pekerjaan, serta ketidakpastian masa depan. Pada aspek organisasi, terjadi pelemahan fungsi RT/RW,

disintegrasi organisasi sosial, dan hilangnya koordinasi antar lembaga lokal. Dampak terhadap

masyarakat mencakup menurunnya kohesi sosial, ketimpangan informasi, ketidakadilan kompensasi, serta

turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pada tataran lembaga dan sistem sosial, terjadi

penurunan legitimasi pemerintah lokal, disfungsi sistem sosial warga, serta ketiadaan skema pemulihan

sosial pasca relokasi. Dengan demikian peneliti memberikan rekomendasi dan saran pada dampak untuk

individu, perlu disediakan layanan psikososial seperti konseling dan program trauma healing guna

mengatasi tekanan psikis dan ketidakpastian masa depan, program pelatihan keterampilan dan bantuan

pencarian kerja juga penting untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan. Pada tingkat organisasi,

penguatan fungi RT/RW harus menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan dan dukungan agar

mereka dapat kembali menjalankan peran koordinasi dan memfasilitasi komunikasi antarwarga serta antar

lembaga lokal. Untuk masyarakat, perlu dibangun kembali kohesi sosial melalui kegiatan bersama dan

transparansi informasi, serta memastikan kompensasi yang adil dan tepat waktu agar menumbuhkan rasa

keadilan dan kepercayaan warga. Pada lembaga dan sistem sosial, pemerintah lokal harus meningkatkan

legitimasi dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses pengmbin keputusan dan perencanaanpasca relokasi. Selain itu, peru dirancang skema pemulihan sosial yang menyeluruh agar sistem sosial

warga dapat berfungsi kembali dengan baik. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan

pentingnya pendekatan partisipatif dan berkeadilan dalam kebijakan pengadaan tanah agar dampak

negatif dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, pengadaan tanah, dampak sosial