Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi Desa Karangsari, Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Implementasi kebijakan BUMDes merupakan proses penting dalam pengembangan
ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes Jenggirat Tangi dibentuk pada 18
Desember 2018 yang berlandaskan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang
“Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi”.
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan
Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Jenggirat Tangi. Metode penelitian yang
digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. BUMDes Jenggirat Tangi
bergerak dalam bidang usaha jasa yaitu fotokopi dan kelengkapan ATK, usaha sewa seperti
persewaan sound system, untuk saat ini juga sedang menjalankan program pengelolaan
sampah, selain itu juga usaha pelayanan samsat. Namun, tantangan yang dihadapi yaitu
usaha permodalan yang tidak berkelanjutan dan pendapatan asli desa dari BUMDes yang
masih rendah, hanya mencapai 30% dari total usaha. Hasil penelitian ini menggunkan teori
Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan belum
sepenuhnya tercapai karena masih ada tujuan yang belum tercapai, karena belum ada
program yang terencana dan juga karena dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman
masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana. Sumber daya pada kebijakan
ini juga belum maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun
finansial, Karakteristik organisasi pelaksana dinilai belum efektif, masih terdapat
ketidakpuasan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksana kebijakan.
Komunikasi antar organisasi sudah baik, namun belum menjangkau seluruh lapisan
masyarakat, masih terjadi miskomunikasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait
BUMDes. Sikap para pelaksana menunjukan sikap positif namun keterbatasan waktu dan
beban kerja yang tinggi membuat pelaksana kebijakan tidak maksimal. Lingkungan sosial,
politik, dan ekonomi sangat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Rendahnya partisipasi
masyarakat, politisasi pengelolaan BUMDes, serta keterbatasan ekonomi lokal menjadi
hambatan utama dalam keberhasilan kebijakan ini.