Implementasi Pengembangan UMKM Perikanan Di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Tejoasri, Kabupaten Lamongan)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan UMKM perikanan di Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya daya saing dan kemandirian pelaku UMKM berbasis perikanan meskipun terdapat berbagai program pemberdayaan dari pemerintah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan di tingkat desa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa, pelaku UMKM, serta kelompok pembudidaya ikan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, transmisi informasi masih informal dan tidak merata, substansi belum dipahami secara menyeluruh, dan penyampaian belum konsisten. Pada aspek sumber daya, terdapat komitmen pelaksana namun kapasitas teknis masih terbatas, dukungan anggaran belum memadai, bantuan peralatan tidak merata, dan wewenang pelaksana belum diperkuat secara struktural. Disposisi pelaksana cukup baik dan responsif, namun belum inovatif dan belum ada pendampingan berkelanjutan. Struktur birokrasi masih bersifat informal tanpa SOP atau peraturan desa yang mendukung. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada penguatan komunikasi, sumber daya yang memadai, pelaksana yang proaktif, serta pembentukan struktur birokrasi yang resmi. Disarankan agar pemerintah desa memperbaiki sistem komunikasi, memperkuat akses sumber daya, membentuk tim pelaksana tetap, membuat SOP dan Perdes, mendorong inovasi lokal, dan menjalin kemitraan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, UMKM perikanan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of fishery-based MSME development policies in Tejoasri Village, Laren District, Lamongan Regency. The background of this research is the low competitiveness and independence of fishery-based MSME actors, despite various government empowerment programs. The focus is on how policy implementation is carried out at the village level. A descriptive qualitative approach was used, guided by George C. Edwards III’s policy implementation theory, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials, MSME actors, and fish farmer groups, as well as documentation. The findings reveal that implementation has not been optimal. In terms of communication, information transmission remains informal and uneven, the content is not fully understood, and dissemination is inconsistent. Regarding resources, while implementers are committed, their technical capacity is limited, budget support is insufficient, equipment assistance is not evenly distributed, and authority is not structurally supported. The disposition of implementers is positive and responsive, yet lacks innovation and consistent technical assistance. The bureaucratic structure remains informal without standard procedures or village regulations. In conclusion, successful policy implementation depends heavily on improved communication, sufficient resources, proactive implementers, and the formation of a formal administrative structure. It is recommended that the village government strengthen communication systems, strengthening access to resources, establish a permanent implementing team, developing SOPs and drafting village regulations about fisheries MSMEs, promote local innovation, and build cross-sector partnerships to support program sustainability.

Keywords: Policy implementation, fishery MSMEs, communication, resources, disposition, bureaucratic structure.