ANALISIS AKIBAT HUKUM JABATAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ESCROW

Abstract

Perkembangan transaksi komersial bernilai besar mendorong kebutuhan akan mekanisme penjamin keamanan dan kepastian pelaksanaan prestasi, salah satunya melalui perjanjian escrow. Dalam praktiknya, profesi Notaris kerap dilibatkan sebagai pihak ketiga independen. Namun, terdapat kekosongan hukum karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum mengatur secara spesifik kewenangan Notaris sebagai pemegang escrow. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji batasan, tanggung jawab, serta akibat hukum perjanjian escrow yang melibatkan Notaris selaku pihak ketiga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum sebagai sumber utama. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus secara terbatas, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik konstruksi hukum analogi dan disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak memiliki wewenang secara jabatan sebagai pihak ketiga dalam perjanjian escrow akibat ketiadaan hukum positif yang mengaturnya. Konsekuensinya, Notaris bertindak sebagai penerima titipan (depositary) privat dan bukan dalam kapasitas jabatannya, sehingga tunduk pada ketentuan hukum mengenai perjanjian penitipan. Terkait akibat hukum, perjanjian escrow yang melibatkan Notaris tetap sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (2) dan memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Meski demikian, perumusan dan pencantuman klausula tertulis yang spesifik tetap diperlukan guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian escrow.