Pelatihan Pajak UMKM Bagi Masyarakat Migran Indonesia Di Malaysia
DOI:
https://doi.org/10.26740/abi.v6n`1.p41-49Abstrak
Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban bagi UMKM, namun sayangnya hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM. Di sisi lain, pajak merupakan bagian utama pendanaan pemerintah yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan pembangunan. Peningkatan penghasilan yang di peroleh pelaku UMKM, menuntut peningkatan pemahaman tentang pajak. Penghasilan yang diperoleh pelaku UMKM akan dikenakan pajak apabila sudah mencapai batas ketentuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat dipandang perlu bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai calon pelaku UMKM pada umumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan aspek perpajakan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan dalam aspek perpajakan. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan untuk calon pelaku UMKM, akan membantu negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diharapkan bagi calon pelaku UMKM untuk menguasai aspek-aspek perpajakan.
Kata kunci: UMKM, Pajak, Pekerja Migran Indonesia
Referensi
[1] Ariefianto, L., & Ulum, M. B. (2019). Pelatihan Inovasi Pepaya bagi Perempuan Purna Buruh Migran di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Warta Pengabdian, 13(4): 136. https://doi.org/10.19184/wrtp.v13i4.10777
[2] Arifiartiningsih. (2016). Pemberdayaan mantan buruh migran. Sosiologi Reflektif, 11(1): 109–138.
[3] BP2MI. (2020). Statistik Perlindungan dan Penempatan. https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan
[4] Hennigusnia, & Kurniawati, A. (2021). Strategi Dasar dan Program Pemasaran Pekerja Migran Indonesia (PMI). Seminar Nasional Riset Dan Teknologi Terapan (RITEKTRA) 2021, April, 1–14.
[5] Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
[6] Ikatan Akuntan Indonesia.2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
[7] Laksono, F. A. T., Astuti, S. D., Widagdo, A., & Iswahyudi, S. (2021). Peningkatan Kemampuan Digitalisasi Promosi Dan Pemasaran Produk Kelompok Eks-Buruh Migran Di Kabupaten Wonosobo. Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 17(1): 13–26.
[8] Martiany, D. (2016). Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi. Kajian, 18(4): 389–303.
[9] Pajak.go.id. (2022). Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. In Clinical PET/MRI (pp. 289–312). https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88537-9.00012-X
[10] Pusat Data dan Informasi BP2MI. (2023). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Maret 2023. 0–52.
[11] Wahyono, E., Kolopaking, L. M., Sumarti M. C., T., & Vitayala S. Hubeis, A. (2019). Jaringan Digital dan Pengembangan Kewirausahaan Sosial Buruh Migran Perempuan. Jurnal Ilmu Komunikasi, 16(1): 57–76. https://doi.org/10.24002/jik.v16i1.1837
[12] Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Binamulia Hukum, 8(1): 107–116. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Abstract views: 0
,
PDF Downloads: 0
