Evaluation of Owner Estimated Reviews Effectiveness by Inspektorat Kabupaten Jombang to Reduce Corruption Potential (Case Study on 10 Regional Strategic Projects of Kabupaten Jombang In 2023 Financial Year)
Evaluasi Efektivitas Reviu Harga Perkiraan Sendiri oleh Inspektorat Kabupaten Jombang Guna Mengurangi Potensi Korupsi (Studi Kasus 10 Proyek Strategis Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023)
DOI:
https://doi.org/10.26740/proteksi.v7n2.p131-140Keywords:
Badan Pemeriksa Keuangan, corruption potential, Inspektorat, owner estimated, reviewAbstract
Owner Estimated Reviews are conducted to provide limited assurance that Owner Estimated was prepared by Pejabat Pembuat Komitmen with correct procedures, reasonable price, accounted with applicable regulations, no additional price, and no unnecessary cost items. To ensure the review can be achieved, work steps are used to guide for review review assignment. The method that used in this research is comparative analysis of the results of the Owner Estimated Reviews are conducted by Inspektorat with the Audit Reports are conducted by Badan Pemeriksa Keuangan. The review work steps are also used as a media for make review result conclusions through review procedures that have been carried out systematically. Owner Estimated Reviews that conducted by Inspektorat Kabupaten Jombang has analyzed the use of unit prices, the relevance between work items and work objects, and the use of the Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) that used in making Owner Estimated. It has been optimal in the use of the finance because even though there is efficiency, but the work can be conducted well by contractor. And it has effectiveness to reduce corruption potential based on case study 10 Regional Strategic Projects of Kabupaten Jombang In 2023 Financial Year with percentage of 90%.
References
Alfianto, D. (2019). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa. http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/kpk-modus-korupsi-terbanyak-
Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/41/415.10.1.3/2023 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2023. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Drainase/Trotoar Jl. KH. Abdurrahman Wahid. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Blimbing Kecamatan Kesamben. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kabuh - Tapen. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan K.H. Romli Tamim. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Made - Asemgede. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Cukir - Godong. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Wonosalam - Jabung. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Gudo - Kesemen. (2023).
Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sentul - Kesamben. (2023).
Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2019). www.peraturan.go.id
Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Inspektorat. (2024).
Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang. (2021).
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. (2021).
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021).
Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. Jurist-Diction, 3(3), 1123. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18641
Rakhmadian, F. (2022). Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Riyanto, W. (2022). Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. In JPBJ) (Vol. 1, Issue 2). https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj86Journalhomepage:https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj
Pedoman Penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) TAHUN 2023. (2023).
Tjahjono, M. E. S., & Adawiyah, D. R. (2019). Pengaruh Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Vol. 12, Issue 2).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Elsa Khoirun Nisa, Maulidya Octaviani B, Wisnu Abiarto N
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Abstract views: 0
,
PDF Downloads: 0
