REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KEDIRI

Authors

  • Prasetyo Isbandono Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
  • Agus Prastyawan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p35-39

Abstract

Geographically Indonesia is a meeting of four tectonic plates, namely the Asian Continent, the Australian Continent, the Indian Ocean and the Pacific Ocean. The South and East parts have volcanic arc extending from Sumatra-Java Island-Nusa Tenggara-Sulawesi, in the form of volcanic mountains. These conditions are potentially at the same time prone to disasters such as volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods and landslides. Data shows that Indonesia is one of the countries with high risk of earthquakes in the world, more than 10 times the risk of earthquakes in the United States (Arnold, 2014). According to the Chief Executive of the East Java Regional Disaster Management Agency there are various disaster risks from earthquakes, tsunamis, landslides, floods, droughts, tornadoes, fires, volcanic eruptions (Sudarmawan, 2014). For this reason, it is necessary to improve disaster management, both regulations that are the legal basis and management of disaster management institutions in a more professional manner.

References

Arnold T. 2014, Bencana Skala Besar atau Kecil adalah Bencana, dalam http://utama.seruu.com/read/2014/02/05/202166/form ama-bencana-skala-besar-atau-kecil-adalah-bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2014, Data Kejadian Bencana Tahun 2014, Jakarta.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, 2009, Rencana Strategis Penanggulangan Bencana 2009-2014, Dokumen BPBD Jawa Timur, Surabaya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2010, Rencana Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2014, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2014, Statistik Indonesia 2013, Jakarta.

Haryati, E, 2013, Materi Sosialisasi Peraturan Daerah Nmor 3 Tahun 3010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur, diselenggaraka oleh DPRD Provinsi Jawa Timur.

Meyer, Robert. R, dkk (1980), Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekom Dikbud & CV Rajawali, Jakarta.

Miles B. Mathew dan A. Michall Huberman. (1992), Analisa Data Kualitatif, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Parsons, Wayne, 2006, Public Policy (Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah..

Sudarmawan, 2014, Materi Pelatihan Jurnalis Siaga Bencana, dokumenBadan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis 17 April 2014.

Sugiono, 2003. Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta, Bandung

Syamsul Maarif, 2012, Materi Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Jawa Timur, Dokumen BPBD ProvinsiJawa Timur, Surabaya.

Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Downloads

Published

2019-01-22
Abstract views: 669 , PDF Downloads: 566