Policy Synergy between The Provincial Government of East Java and The Central Government on Health Quarantine in The Treatment of Covid-19
DOI:
https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p43-51Keywords:
Policy Synergy, Health Quarantine, Covid-19Abstract
ABSTRACTThis study aims to examine the policy synergy between the Provincial Government of East Java and the Central Government in dealing with Covid-19. The urgency of this study is to explain to what extent policies between the Local Governments and the Central Government are in sync. This research uses legal research methods. Primary data includes statutory regulations, especially the Law on Health quarantine and secondary data such as previous research, expert opinion, and other relevant document data. This study concludes that the East Java Provincial Government and the Central Government have a synergy in dealing with Covid-19 in Indonesia. However, neither the legal products that are produced nor policies that are political in nature do not conflict with one another.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat dan dalam menghadapi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sinkron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang karantina Kesehatan dan data sekunder seperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan data dokumen lain yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat memiliki sinergi dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Baik produk hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan satu sama lain.
References
Abdy Yuhana, 2007, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca, Perubahan UUD 1945, Fokus Media: Bandung
Adityo Susilo, 2020, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Terkini, Universitas Indonesia
Anwar, 2015, Teori dan Hukum Konstitusi, Setara Press: Malang
Ellydar, 2007, Hukum dan Teori Konstitusi, Total Media: Yogyakarta.
Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K), FISR (PDPI) dkk, 2020, Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Direktoran Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes
Jimly Asshiddiqie, 2011, Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika.
Nimatul Huda, 2016, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Yogyakarta, FH UII Pres.
Otong Rosadi, 2012, Studi Politik Hukum, Yogyakarta: Thafa Media.
Riris Catarina, 2020, Relasi Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Didalam Menanggulangi Covid 19, Pusat Badan Keahlian DPR RI
Sabian Utsman, 2008, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Solly Lubis, 2011, Serba-Serbi Politik Hukum, Soft Media: Jakarta
Dian erika, Update: Kasus Covid-19 di Indonesia kini 177.571 bertambah https://nasional.kompas.com/read/2020 /09/01/15110111/update-kasus-covid-19- indonesia-kini-177571-bertambah-2775?page=all diakses 2 September 2020
Ihsanuddin, Jokowi Menegaskan Bahwa Keputusan Karantina Wilayan adalah Pusat, Jakarta: Kompas. https://nasional.kom pas.com/read/2020/03/30/15063361/presiden jokowi-kembali-tegaskan-karantina-wilayah wewenang-pusat
Hilda Meilisa, 6 Kabupaten/Kota Kembali Zona Merah, Ini data Terbaru Covid-19 di Jatim, Surabaya: Detik. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d 5168540/6-kabupatenkota-kembali-zona-merah-ini data-terbaru-sebaran-corona-di-jatim diakses 29 September 2020
Jatim Tanggap Covid-19, http://infocovid19.jatimprov.go.id/ diakses 29 September 2019
Kominfo Jatim, Gubernur Jatim Siapkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Covid-19, http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubern ur-jatim-siapkan-program-bantuan-untuk-warga terdampak-covid-19 diakses tanggal 30 September 2020
Nusa Daily, Covid-19 Jatim: Kesembuhan Meningkat, Rata-rata Positif Turun, https://nusadaily.com/jatim/covid-19-jatim kesembuhan-meningkat-rata-rata-positif-turun.html. Diakses 08 Oktober 2020
Rahmat Nur Hakim, Menlu Sebut Pengadaan Vaksin Covid-19 atas Kerjasama dengan UEA, Jakarta: Kompas.https://nasi onal.kompas.com/read/2020/08/24/19340371/me nlu-sebut-pengadaan-vaksin-covid-19-atas-kerja sama-dengan-china-dan-uea?page=all
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
KBRI BELGIA, Kebijakan Pemerintah RI terkait Covid-19, Brussel: Kemenlu,https://kemlu.go.id/brussels/id/news/634 9/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait wabah-covid-19, diakses tanggal 29 september 2019
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/Kpts/013/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section

