HUBUNGAN PERDAGANGAN & EKONOMI NEGARA BLOK TIMUR PASCA KERUNTUHAN UNI SOVIET

Abstract

Abstrak :

Selama masa perang dingin memaksa negara di dunia memilih antara dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dengan ideologi Liberalisme dan Uni Soviet dengan ideologi Komunisme. Hal ini menyebabkan banyak negara yang mengalami perpecahan dan terganggunya sitem hubungan internasional. Dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana hubungan perdagangan internasional didalam negara yang termasuk dalam Blok Timur hingga pasca keruntuhan Uni Soviet dengan melalui metode penelitian berdasarkan kajian pustaka dan memiliki manfaat sebagai sumber belajar dan informasi bagaimana kondisi hubungan perdagangan internasional dalam negara Blok Timur. Melalui berbagai sumber pustaka yang didapat, hipotesis yang didapat bahwa hubungan perdagangan & ekonomi negara Blok Timur selama masa perang dingin menaglami tekanan dan dominasi dari Uni Soviet dan setelah runtuhnya Uni Soviet, negara tersebut mendapatkan otonomi untuk mengatur hubungan internasional & perekonomiannya.

Kata Kunci : Hubungan Internasional, Perdagangan, Ekonomi, Negara Blok Timur

Abstract :

During the cold war period, countries in the world chose between two superpowers, namely the United States with the ideology of Liberalism and the Soviet Union with the ideology of Communism. This has caused many countries to experience division and disruption of the international relations system. This article aims to analyze how international trade relations within countries included in the Eastern Bloc until after the collapse of the Soviet Union by means of a research method based on literature review and has benefits as a source of learning and information on the conditions of international trade relations in the Eastern Bloc countries. Through various sources of literature obtained, the hypothesis is that the trade & economic relations of the Eastern Bloc countries during the cold war period underwent pressure and domination from the Soviet Union and after the collapse of the Soviet Union, the country received autonomy to regulate international relations & its economy.

Keywords : International Relations, Trade, Economy, Eastern Bloc Countries

Pendahuluan

            Perang dingin yang terjadi antara kubu blok barat dan blok timur menimbulkan banyak sekali permasalahan dan konflik. Terjadinya perang ini disebabkan setelah berakhirnya Perang Dunia II, muncul dua pola pikir tentang hubungan antara Uni Soviet dan negara lain serta antar negara. Winston Churchill, seorang realis, menginginkan pembagian yang jelas dari lingkup pengaruh antara AS dan Uni Soviet, terutama di Eropa. Sedangkan Roosevelt, seorang idealis, menginginkan kerjasama dan hubungan yang saling melengkapi bagi masing-masing negara, menempatkan negara-negara besar sebagai penjamin - penjaga perdamaian dunia. Alhasil, Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dengan menempatkan lima negara besar sebagai hak veto. Namun dalam praktiknya, cita-cita ini tidak berjalan dengan baik karena AS dan Uni Soviet selalu tampak curiga dan merasa terancam satu sama lain. Akibatnya, terjadilah Perang Dingin antara Uni Soviet sebagai blok Timur dan Amerika Serikat sebagai blok Barat (McNamara 1989). Baik AS maupun Uni Soviet melihat keduanya saling bermusuhan dan menjadikan negara ketiga sebagai ladang perluasan pengaruh mereka. Amerika serikat yang merupakan Pemimpin dari Blok barat menyebarkan ideologi Liberalisme melalui perluasan perdagangan dan bantuan ekonomi dengan alasan demi perjuangan hak asasi manusia, sementara Uni Soviet yang merupakan pemimpin dari Blok timur menyebarkan Komunisme melalui pemberian persenjataan serta isu membela perjuangan pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme. Konflik di sejumlah negara Dunia Ketiga juga tidak terlepas dari kepentingan serta ambisi kedua negara adidaya  tersebut untuk menyebarkan ideologinya. Perang Dingin adalah situasi dunia yang hidup dalam bayang-bayang perang nuklir. Dalam situasi ini, dunia diwarnai dengan ketegangan "sedangkan kondisi damai bukanlah sebuah perdamaian", karena terdapat pemicu perang nuklir dan konflik di kedua belah pihak siap meletus (Kort 2001). Dalam perkembangannya, Perang Dingin diintensifkan dengan perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setiap orang berusaha untuk mengungguli satu sama lain dalam variasi dan kualitas. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi eskalasi ketegangan, tetapi sejauh ini bersifat kontradiktif.

            Namun, berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet tentunya merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Penjelasan paling jelas bahwa ekonomi Soviet runtuh di bawah beban kontradiksinya sendiri tidak cukup untuk menjelaskan kecepatan dan tingkat keruntuhan kekaisaran. Banyak penelitian ilmiah masih harus dilakukan sebelum kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang mengapa Uni Soviet runtuh dan apa yang blok Barat lakukan untuk membantu dalam meruntuhkan Uni Soviet . Policy view mewawancarai beberapa spesialis terkemuka Amerika dalam sejarah Perang Dingin untuk membantu mengidentifikasi bidang penelitian utama yang perlu ditangani untuk lebih memahami runtuhnya Uni Soviet. Kemudian dari keruntuhan Uni Soviet tersebut juga berdampak bagi negara-negara komunis lainnya terutama pada hubungan antar negara yang telah dilakukan oleh Uni Soviet. Negara tersebut meliputi negara hasil kekuasaan setelah Perang Dunia ke 2 dan negara yang memiliki ideologi yang sama.

            Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif dalam menjabarkan temuan hasil dari analisi data dan dalam pengumpulan sumber melalui kajian pustaka berupa jurnal ilmiah dan buku. Fokus kajian dari penelitian ini yaitu bagaimana kondisi hubungan antara negara blok timur terutama pada wiayah Eropa timur dengan Uni Soviet sebelum dan pasca keluruntuhannya. Dari adanya penelitian yang menggunakan kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan pengertian bagaimana kondisi hubungan ekonomi dan perdagangan negara wilayah Eropa timur yang masuk ke dalam blok timur apa saja dampak yang diberikan setelah keruntuhan Uni Soviet.

Kondisi negara blok timur pada masa perang dingin di Eropa timur

            Pasca perang dunia kedua, Dunia dikuasai oleh dua negara yang memenangkan perang tersebut yaitu Amerika serikat dan Uni Soviet. Kemudian pada tahun 1947, Amerika Serikat memberikan bantuan luar negeri terhadap Yunani dan Turki yang juga merupakan langkah awal dari berjalannya Marshall Plan/European Recovery Program. Yunani merupakan salah satu negara yang paling awal mendapatkan bantuan finansial dan militer AS. Nilai bantuan yang diajukan oleh Presiden Truman yaitu sebesar 400 juta dollar AS yang digunakan untuk membantu Yunani mengatasi konflik internal yang terjadi di negara tersebut sejak tahun 1946. Selain itu pula tujuan lain diberikannya bantuan tersebut sebagai respon atas semakin berkembangnya ideologi komunisme di Eropa Timur. Hal ini memicu terjadinya respon balik dari pihak Uni Soviet yang pada akhirnya  berujung pada peristiwa Perang Sipil Yunani pada tahun 1946-1949.  Dan dari adanya hal ini membuat kondisi persaingan antara Amerika serikat dan Uni soviet menjadi memanas menyebabkan Yunani dan Turki berperang merupakan dua negara yang terlibat dalam Perang Dingin tanpa ada keterlibatan langsung dari pasukan bersenjata Uni Soviet. Di awal periode Perang Dingin rakyat Yunani mengalami perpecahan dikarenakan perang saudara. Akibat dari perang saudara tersebut, rakyat Yunani kehilangan sepuluh persen dari total jumlah penduduknya dan lebih buruk dari jumlah korban karena Perang Dunia II yang menyentuh hingga angka delapan persen dari jumlah penduduk (Nachmani 1990).

            Perang sipil di Yunani dipicu oleh pertarungan antara dua kekuatan besar untuk menentukan jiwa atau ideologi yang akan dianut suatu negara: apakah menjadi komunis yang akhirnya berpihak pada Blok Timur atau liberal dan masuk kedalam Blok Barat. Perang sipil Yunani berakar pada ketidakstabilan politik pasca Perang Dunia II. Segera seusai PD II berakhir, terdapat dua kelompok pemberontak yang ingin meruntuhkan rezim Nazi di Yunani yaitu: kelompok komunis EAM-ELAS (Ethnikón Apeleftherotikón MétoponEthnikós Laïkós Apeleftherotikós Strátos; œNational Liberation FrontNational Popular Liberation Army); dan salah satunya kelompok pro-kerajaan EDES (Ellínikos Dímokratikos Ethnikós Strátos; œGreek Democratic National Army). Setelah keduanya berhasil menjatuhkan pemerintahan Nazi, muncullah perseteruan baru diantara kedua kelompok tersebut. Kelompok komunis menolak untuk membubarkan pasukan gerilyawan, dan memutuskan untuk memberontak terhadap kelompok pro-kerajaan. Meski kelompok komunis tersebut sempat dikalahkan oleh pasukan bersenjata Inggris, pemberontakan kembali terjadi pada tahun 1946. Satu tahun berikutya pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka tidak bisa lagi memberikan bantuan militer dan finansial untuk mendukung rakyat Yunani didalam perang sipil tersebut (Powers 1969).

            Dari terjadinya perang tersebut juga dibaliknya didalangi oleh dua negara adidaya dan dapat diketahui Amerika mengendalikan Yunani dengan memberikan berupa bantuan dan Turki yang merupakan anggota dari Blok Timur dan sekutu dari Uni Soviet yang dibuktikan melalui secara geopolitik Turki merupakan sasaran yang strategis bagi Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya. Terbukti, Uni Soviet mendesak Turki untuk melepaskan kontrolnya atas Selat Bosporus kepada para penguasa Laut Hitam (Satterthwaite 1972). Maka dalam hal ini Turki masih lebih beruntung karena pengaruh komunisme belum sempat berkembang dinegaranya namun masih menjadi incaran Uni Soviet dalam memperluas penyebaran ideologi karena dahulu Turki merupakan negara yang berbentuk Monarki dan masih terdapat di Turki. Selanjutnya pada bulan Mei 1946 berbagai pemberontakan berlanjut. Negara yang terletak di Balkan seperti Yugoslavia, Bulgaria, dan Albania diyakini menjadi pendukung dari kelompok pemberontak komunis Yunani, dikarenakan berbatasan secara langsung dengan wilayah yang kekuasaan EAM - Macedonia, Thrace, Epirus. Daerah tersebut menjadi pusat pertempuran yang menyebabkan hingga ribuan warga negara tersebut mengungsi ke kota besar. Meskipun mengalami banyak kekalahan, para pemberontak komunis tetap bertahan karena dua alasan yaitu: pemerintah Yunani yang saat itu lemah serta adanya konflik perbatasan dengan negara Yugoslavia serta Albania. Momen seperti ini akhirnya digunakan oleh Uni Soviet untuk menyebarkan ideologi dan memperluas jaringan Kelompok Blok Timur.

Hubungan Perdagangan & Ekonomi negara blok timur sebelum keruntuhan Uni Soviet

            Unit Soviet banyak sekali melakukan perjanjian-perjanjian yang mengatas namakan kebebasan dan keadilan dari rakyat. Namun, dalam hubungan antar negara sebenarnya Uni Soviet bertujuan menduduki atau mendominasi jalannya negara yang menjadi sekutunya. Salah satunya yang telah terjadi yakni pada negara di Eropa timur yang dimana mengatur segala hal salah satunya dalam media cetak. Selama era Komunis, media cetak memiliki tujuan utama peran politik memenuhi fungsi propaganda dan pendidikan. Meskipun pentingnya fungsi ini bervariasi antara negara yang berbeda dan selama berbagai fase era Komunis, mereka mendominasi selama periode tersebut dengan mengorbankan peran lain, seperti hiburan dan fungsi komersial. Hal ini juga berlaku pada negara dengan yang di Eropa Timur terutama negara yang tergabung dalam blok timur. Selain itu, Uni Soviet dalam hubungan internasional antar negara blok timur  juga memengaruhi hubungan negara lainnya contohnya pada negara Jerman. Untuk menjelaskan pengaruh internal pemerintahan Jerman Timur dari perspektif sejarah jangka panjang Jerman, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) percaya bahwa Jerman Timur terdiri atas dua kekuatan dominan yaitu Uni Soviet dan tradisi Jerman. Dengan adanya pengalaman dua perang dunia, maka ternbagilah Jerman menjadi dua dan salah satunya yaitu Jerman utara yang menganut komunisme. Perubahan nyata dalam pemerintahan Komunis terutama di Jerman adalah mengakhiri ideologi kapitalisme, mengubah sistem industri dan pertanian, serta mengubah sistem pendidikan dan juga media massa dan cenderung semiua itu melalui invasi ke negara sasarannya. Di sisi lain, bidang yang tidak ada hubungannya dengan sejarah, seperti sains, teknik, gereja Protestan, dan gaya hidup kebanyakan borjuasi, relatif tidak berubah. Ritter percaya bahwa dalam dekade terakhir, kebijakan sosial telah menjadi alat legitimasi yang penting. Dari adanya hal ini, secara tidak langsung Uni Soviet menduduki Jerman Utara karena memiliki ideologi yang sama dan buah hasil dari kemenangan pada perang dunia ke 2.

            Selain German utara terdapat negara negara lainnya yang memiliki hubungan yang sama pula antara lain pada tahun 1939, Uni Soviet dan Nazi Jerman menandatangani Perjanjian Molotov-Ribbentrop, yang mencakup perjanjian rahasia yang membagi Rumania, Polandia, Latvia, Lituania, Estonia, dan Finlandia ke dalam wilayah pengaruh Jerman dan Uni Soviet. Polandia Timur di utara Rumania, Latvia, Estonia, Finlandia, dan Bessarabia dianggap sebagai bagian dari pengaruh Soviet. Lituania ditambahkan ke perjanjian rahasia kedua pada September 1939 (Christie dan Cribb 2003). Dua minggu setelah Jerman menginvasi Polandia barat, Uni Soviet menginvasi bagian timur Polandia yang diberikan oleh Perjanjian Molotov-Ribbentrop, dan kemudian berkoordinasi dengan pasukan Jerman di Polandia. Selama pendudukan Soviet di Polandia Timur, Uni Soviet melikuidasi negara Polandia, dan Konferensi Jerman-Soviet membahas struktur masa depan "Wilayah Polandia". Otoritas Soviet segera memulai gerakan Sovietisasi (penyebaran paham komunis) di daerah yang baru dianeksasi. Otoritas Soviet mengumpulkan pertanian, menasionalisasi dan mendistribusikan kembali properti pribadi dan negara Polandia. Namun, Pada tahun 1939, Uni Soviet gagal menginvasi Finlandia, dan kedua belah pihak menandatangani perjanjian perdamaian sementara, yang kesepakatan akirnya memberikan Uni Soviet sebagian wilayah timur dari Karelia (10% dari wilayah Finlandia) dan mendirikan Republik Sosialis Soviet Karolo-Finlandia. Pendirian negara tersebut engan menggabungkan wilayah yang menyerah terhadap KASSR. Setelah Uni Soviet meminta Rumania untuk menyerahjkan wilayah Bessarabia, Bukovina dan Hertza. Dan pada bulan Juni 1940, Uni Soviet memasuki wilayah tersebut, disertai tuntutan kepada Rumania menyerah, dan akhirnya Uni Soviet menduduki wilayah tersebut.

            Pendudukan awal Uni Soviet di Negara Baltik terjadi pada pertengahan Juni 1940, ketika Pasukan Pertahanan Rakyat Soviet menduduki pos perbatasan Lituania, Estonia, dan Latvia, dan kemudian melikuidasi administrasi negara dan menggantinya dengan para pejabat Soviet. (Wettig 2008). Majelis rakyat yang dibentuk secara curang segera meminta persetujuan Uni Soviet untuk memasuki Uni Soviet, dan pada akhirnya menjadi negara Republik Sosialis Soviet Estonia, Republik Sosialis Soviet Latvia, dan Republik Sosialis Soviet Lituania. Komunitas internasional mengutuk aneksasi awal Negara-negara Baltik dan menganggapnya ilegal. Dari adanya hal ini dapat dibuktikan bahwa Uni Soviet dalam mengendalikan negara lain dengan mngendalikan pemerintahannya dan mengganti sistem pemerintahan didalam negara tersebut menjadi negara yang berlandaskan ideologi komunis.

            Sedangkan dalam perekonomiannya, negara di blok timur sama Seperti halnya ekonomi pada negara Uni Soviet, para perencana perekonomian di Blok Timur diarahkan untuk menerapkan Rencana Lima Tahun yang dihasilkan untuk mengikuti jalur pengembangan yang ekstensif daripada yang intensif, serta dengan fokus pada industri berat seperti yang telah dilakukan oleh Uni Soviet, yang akhirnya menyebabkan inefisiensi dan kekurangan pada sektor ekonomi (Myant dan Drahokoupil 2010). Negara-negara Blok Timur dapat mencapai kemajuan ekonomi dan teknis, industrialisasi, dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan standar hidup selama penerapan rencana perekonomian ini. Namun, karena kurangnya sinyal pasar, perekonomian pada negara-negara di Blok Timur mengalami mis-pembangunan oleh perencana pusat yang menurut banyak penulis, merupakan properti intrinsik dari adanya ekonomi Marxian. Negara-negara Blok Timur juga bergantung pada Uni Soviet untuk sejumlah besar bahan insustri (Hardt dan Kaufman 1995). Keterbelakangan teknologi mengakibatkan ketergantungan pada impor dari negara-negara Barat dan ini menyebabkan tingginya permintaan mata uang Barat. Negara-negara Blok Timur banyak meminjam dari Club de Paris (bank sentral) dan Klub London (bank swasta) dan kebanyakan dari mereka pada awal 1980-an dipaksa untuk memberi tahu kreditor mengenai kebangkrutan mereka. Namun informasi ini dirahasiakan dari masyarakat dan disembunyikan melalui propaganda agar memastikan negara-negara tersebut berada di jalan terbaik menuju sosialisme.

Dalam perdagangan internasional, Pola perdagangan negara-negara Blok Timur berubah drastis semenjak setelah berakhirnya Perang Dunia ke II. Sebelum Perang Dunia II, tidak lebih dari 1% -2% perdagangan negara-negara tersebut dilakukan dengan Uni Soviet. Namun, Pada tahun 1953, pangsa perdagangan tersebut melonjak menjadi 37% (Black 2018) yang disebkan karena pada tahun 1947, Joseph Stalin mencela Rencana Marshall dan melarang semua negara Blok Timur berpartisipasi di dalam program tersebut. Dominasi Uni Soviet dalam perdagangan internasional negara Blok timur selanjutnya yaitu mengikat ekonomi Blok Timur lainnya menuju Moskow melalui Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) atau Comecon, yang menentukan alokasi investasi bagi negara dan produk yang akan diperdagangkan di negara Blok Timur (Frucht 2003).  Meskipun Comecon dimulai pada tahun 1949, namun perannya menjadi ambigu karena Stalin lebih menyukai hubungan perdagangan langsung dengan kepala partai lain daripada kecanggihan dewan secara tidak langsung dan dari hal itu, Comecon tidak memainkan peran penting pada 1950-an dalam perencanaan ekonomi. (Turnock 2003)

            Pada Awalnya, Comecon berfungsi sebagai pelindung dalam pengambilan bahan dan peralatan milik Uni Soviet dari negara Blok Timur lainnya, tetapi keseimbangan tersebut berubah ketika Uni Soviet menjadikan subsidi bersih dari sisa perdagangan Blok timur pada tahun 1970-an melalui pertukaran bahan baku berbiaya rendah pada pengembalian barang jadi yang diproduksi namun berkualitas jelek (Turnock 2003). Sementara sumber daya seperti minyak, kayu dan uranium pada awalnya membuat akses ekonomi dari Uni soviet ke negara Blok Timur lainnya tertarik, Namun Uni Soviet harus segera mengekspor bahan mentah dari Uni Soviet ke negara-negara Blok timur tersebut untuk menjaga kohesi di dalamnya .  Setelah penolakan terhadap rencana Comecon untuk mengekstraksi sumber daya mineral di Rumania dan memanfaatkan secara penuh produksi pertaniannya, Rumania mulai mengambil sikap yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada import pada tahun 1964. Meskipun tidak menyangkal, Comecon tidak mengambil peran penting dalam operasinya, terutama setelah naiknya kekuasaan Nicolae CeauÅŸescu sebagai Sekretaris Jenderal Republik Rumania (Crampton 2002).

Kondisi Hubungan Perdagangan & Ekonomi negara Blok timur Pasca Keruntuhan Uni Soviet

            Selama pertengahan hingga akhir 1980-an, Uni Soviet yang melemah secara bertahap dan mulai berhenti mencampuri urusan internal negara-negara Blok Timur dan berbagai pergerakan kemerdekaan terjadi di negara negara lain. Dengan disusulnya stagnasi Brezhnev, pemimpin Soviet yang berpikiran reformasi yakni Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 mengisyaratkan tren menuju liberalisasi yang lebih besar lagi. Gorbachev menolak Doktrin yang diajukan oleh Brezhnev, yang menyatakan bahwa Moskow akan campur tangan apabila sosialisme terancam di negara bagian mana pun (Crampton 2002).  Gorbachev mengumumkan kepada negara-negara terutama di Blok timur untuk memungkinkan negara-negara Eropa Tengah dan Timur menentukan urusan dalam negeri mereka sendiri selama periode pemerintahan Gorbachev.

            Gorbachev memprakarsai kebijakan baru yakni glasnost (keterbukaan) di Uni Soviet, dan menekankan perlu adanya perestroika (restrukturisasi ekonomi) dalam perekonomian di Uni Soviet. Pada saat itu pula Uni Soviet sedang berjuang secara ekonomi setelah perang panjang di Afghanistan dan tidak memiliki sumber daya untuk mengendalikan Eropa Tengah dan Timur lagi karena Gorbachev yang menolak doktrin yang diajukan Brezhnev dan menolak ikut campur urusan dan kepentingan negara lain. Pada tahun 1989, gelombang revolusi yang terkadang disebut "Musim Gugur Bangsa", melanda negara-negara Blok Timur (Lefeber, Fitzmaurice, dan Vierdag 1991). Reformasi besar terjadi di negara Hongaria setelah penggantian János Kádár yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Komunis pada tahun 1988. Sedangkan di Polandia pada bulan April 1989, organisasi Solidaritas disahkan dan diizinkan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan untuk berebut kursi parlemen dan hasil akhirnya organisasi Ini merebut 99% dari kursi parlemen yang telah tersedia (Crampton 2002). Pembukaan Tirai Besi antara Austria dan Hongaria terjadi pada Piknik Pan-Eropa pada tanggal 19 Agustus 1989 kemudian menimbulkan reaksi berantai, yang pada akhirnya tidak ada lagi Jerman Timur dan Blok Timur telah hancur. Iklan ekstensif untuk piknik yang direncanakan dibuat dengan poster dan selebaran di antara para wisatawan Jerman Timur di Hongaria. Cabang Persatuan Pan-Eropa Austria, yang saat itu dikepalai oleh Karl von Habsburg, membagikan ribuan brosur yang mengundang masyarakat Jerman Timur untuk berpiknik di dekat perbatasan di Sopron  (Cramer 2009). Kegiatan Itu adalah gerakan pelarian terbesar dari Jerman Timur semenjak Tembok Berlin dibangun pada tahun 1961. Setelah piknik, yang didasarkan pada ide Otto von Habsburg untuk menguji reaksi dari Uni Soviet dan pemimpinnya yaitu Mikhail Gorbachev terhadap pembukaan perbatasan, puluhan dari ribuan orang Jerman Timur yang mendapat informasi tersebut langsung berangkat ke Hongaria (Cramer 2009). Hongaria kemudian tidak lagi siap untuk menjaga perbatasannya tetap tertutup atau meminta pasukan perbatasannya untuk menggunakan kekuatan bersenjata. Erich Honecker mendiktekan kepada Media Daily Mirror untuk memberitakan kegiatan Piknik Paneuropa: œHabsburg membagikan selebaran jauh ke Polandia, tempat para wisatawan Jerman Timur diundang untuk piknik. Ketika mereka datang ke piknik, mereka diberi hadiah, makanan dan Deutsche Mark, dan kemudian mereka dibujuk untuk datang ke Barat. Pimpinan GDR di Berlin Timur tidak berani memblokir sepenuhnya perbatasan negaranya sendiri dan Uni Soviet tidak merespon sama sekali dengan adanya kegiatan tersebut. Dengan demikian pembatas koalisi Blok Timur akhirnya dipatahkan.  (Cramer 2009) Dan pada tanggal 9 November 1989, menyusul protes massal di Jerman Timur dan pelonggaran pembatasan di Cekoslowakia, puluhan ribu warga Berlin Timur membanjiri pos pemeriksaan di sepanjang Tembok Berlin untuk menyeberang ke Berlin Barat. Dan setelah sekian lama akhirnya Tembok yang memisahkan antar Jerma timur & barat dirobohkan dan Jerman akhirnya bersatu kembali. Di Bulgaria, sehari setelah penyeberangan massal tersebut melalui Tembok Berlin, pemimpin Todor Zhivkov yang merupakan pemimpin pemerintahan komunis saat itu di Bulgaria juga digulingkan oleh Politbiro yang merupagan organisasi komunis di Bulgaria dan kemudian digantikan oleh Petar Mladenov. (Crampton 2002)

            Setelah kejadian tersebut maka secara resmi kelompok negara Blok timur dibubarkan dyang kemudian disusul oleh jatuhnya pemerintahan Uni Soviet. Setelah kejadian tersebut, Komisi Eropa merasa semakin sulit untuk terus menekankan 'pendalaman' (melanjutkan integrasi negara-negara anggota saat ini) dibandingkan dengan 'pelebaran' (memperluas keanggotaan EC). Masalah yang diciptakan oleh penyatuan Jerman yang bermasalah dapat meningkatkan ketidakstabilan didalam negara tersebut, yang pada akhirnya memunculkan kecenderungannya untuk menutup diri terhadap dunia luar. 'Rumus Bruges', yang diusulkan untuk menghindari hal ini, menyatakan bahwa setiap gerakan menuju pelebaran hubungan ekonomi dan keuangan dengan negara Eropa Timur harus diikuti oleh langkah lain menuju integrasi politik juga dengan Eropa Barat. Sekarang telah jelas bahwa masuknya kembali Eropa Timur ke dalam ekonomi dunia akan menyababkan kekacauan dan menyebabkan luka parah pada jaringan ekonomi dan sosial dari negara Eropa Timur, mempertaruhkan kemungkinan involusi dan bahkan kerentanan terhadap solusi otoriter kiri atau kanan. Biaya transformasi ekonomi Eropa Timur tidak mudah dihitung: dua triliun ecu adalah perkiraan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (BERD), sementara Sachs telah menghitung bahwa bantuan dari Negara barat senilai US $ 30 miliar akan dibutuhkan setiap tahun setidaknya untuk periode lima tahun mendatang (Sachs, 1991). Menurut sejarawan Jerman, Philipp Ther menegaskan bahwa kebijakan neoliberal liberalisasi, deregulasi, serta privatisasi "memiliki efek bencana bagi negara-negara bekas Blok Soviet", dan bahwa penerapan "terapi kejut" yang diilhami oleh Konsensus Washington tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang (Ther 2016). Hasil Jajak pendapat Pew Research Center pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 72% orang Hongaria dan 62% orang Ukraina dan Bulgaria merasa kehidupan mereka lebih buruk setelah tahun 1989, dimana ketika pasar bebas menjadi dominan. Jajak pendapat lanjutan oleh Pew Research Center dilakukan pada tahun 2011 yang kemudian menunjukkan bahwa 45% orang Lituania, 42% orang Rusia, dan 34% orang Ukraina menyetujui perubahan ke ekonomi pasar. Dengan adanya hal ini membuat hubungan perdagangan di negara di eropa terutama yang dulu tergabung dalam blok timur menjadi lebih leluasa dalam melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain tanpa adanya tekanan yang mengatur dengan negara mana yang boleh atau tidak diperbolehkan dalam menjalin hubungan perdagangan dalam skala internasional salah satunya yaitu ikut dalam organisasi  Eurasian Economic Union (EAEU).

Pada 1990-an, Rusia dan republik Asia Tengah melemah secara ekonomi dan menghadapi penurunan PDB. Negara-negara anggota serikat mengalami reformasi ekonomi dan privatisasi dalam hubungan internasional.  Proses integrasi Eurasia dimulai segera setelah Runtuhnya Uni Soviet. Setelah Uni Soviet mulai jatuh pada tahun 1991, presiden Belarus, Kazakhstan, dan Rusia yang merupakan republik pendiri dari Blok Timur menandatangani Perjanjian Belavezha pada tanggal 8 Desember 1991, yang menyatakan bahwa Uni Soviet akan tidak ada lagi dan akan memproklamasikan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang berada pada kekuasaannya.

Pada tahun 1994, didalam pidatonya di Universitas Negeri Moskow, Presiden pertama dari Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, menyarankan gagasan untuk menciptakan "Persatuan Eurasia" sebagai blok perdagangan regional kawasan Eropa dan Asia untuk terhubung dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Eropa dan Asia Timur. Visinya adalah untuk menyederhanakan aliran perdagangan bebas barang di seluruh Eurasia. Ide tersebut dengan cepat menarik dan ditinjau sebagai salah cara untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan investasi di Asia Tengah, Armenia Serta Belarusia, dan berfungsi sebagai pelengkap Kemitraan di Asia Timur. Pada tahun 1999, Belarusia, Kazakhstan, Rusia, Kyrgyzstan dan Tajikistan menandatangani Perjanjian tentang Serikat Pabean dan Ruang Ekonomi Tunggal dengan menjelaskan tujuan dan kebijakan yang akan dilakukan oleh negara-negara untuk membentuk Uni Bea Cukai Eurasia dan Ruang Ekonomi Tunggal. Dalam perdagangan antar negara fokus utama dari kelompok ini yaitu Uni Ekonomi Eurasia harus bernegosiasi secara keseluruhan untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Sedangkan Pemain kunci untuk Uni Ekonomi Eurasia adalah Uni Eropa, Turki, Iran, Cina dan semenanjung Korea. EAEU telah berusaha untuk meningkatkan perdagangannya dengan mitranya di Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang berkembang antara Eropa dan Asia. Komoditas yang cenderung dijual melalui perdagangan antar negara yaitu berupa hasil industri persenjataan, bahan mentah, cadangan gas dan minyak, dan kereta api sebagai aset utamanya untuk diperdagangkan dengan negara asing terutama pada negara berkembang di Asia tenggara.