PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN HARTA BERSAMA SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 31 K/AG/2026

Abstract

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan sering menimbulkan sengketa, terutama apabila objek harta bersama telah berubah bentuk menjadi uang hasil penjualan. Permasalahan hukum muncul ketika hasil penjualan harta bersama masih dikuasai oleh salah satu pihak dan pembagian harta bersama tidak dilakukan bersamaan dengan perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/AG/2026 mengenai penetapan dan pembagian hasil penjualan harta bersama dan akibat hukum tidak diajukannya permohonan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian terhadap hak suami dan istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif terhadap ketentuan hukum dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan uang hasil penjualan dua unit ruko sebesar Rp25.000.000.000,00 tetap merupakan harta bersama, karena berasal dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Perubahan bentuk objek tidak menghilangkan status hukumnya sebagai harta bersama, sehingga setiap pihak berhak atas seperdua bagian. Selain itu, tidak diajukan permohonan pembagian harta bersama saat perkara perceraian tidak menghilangkan hak mantan suami dan mantan istri atas harta bersama dan tetap dapat dituntut melalui gugatan tersendiri hingga diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Harta Bersama, Hasil Penjualan Harta Bersama, Perceraian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/AG/2026.