PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEDIA KATERING MAKAN BERGIZI GRATIS YANG MENGAKIBATKAN KERACUNAN DI KABUPATEN NGANJUK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum pidana oleh Polsek Kertosono terhadap penyedia jasa katering dalam program makan bergizi gratis yang menyebabkan keracunan makanan di SDN Banaran 1, serta mengidentifikasi konsekuensi hukum akibat penghentian kasus tersebut. Studi ini menggunakan metode yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fenomena sosial konkret melalui pendekatan sosiologis untuk memperoleh data primer dari lapangan dan data sekunder dari literatur guna mengkaji penerapan regulasi keamanan pangan dalam lingkup program pemerintah. Polres Nganjuk dan Polsek Kertosono telah melakukan penyelidikan menyeluruh dengan mengumpulkan sampel makanan, memeriksa saksi-saksi, dan meminta keterangan dari pihak katering untuk membuktikan adanya unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP. Kendala teknis, seperti hilangnya bukti utama berupa sisa makanan dan ketiadaan subjek hukum, menghalangi penyidik ​​untuk menetapkan bukti permulaan yang cukup, sehingga berujung pada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian ini membawa konsekuensi hukum berupa penghapusan status pidana dan pengakhiran segala tindakan paksa kepolisian, yang secara efektif mengalihkan fokus penyelesaian kasus ke ranah non-litigasi melalui kesepakatan damai antara penyedia katering dan orang tua korban. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana atas peristiwa keracunan massal tersebut tidak dapat diproses di pengadilan, sehingga upaya pemulihan bagi para korban terbatas hanya pada pemulihan kesehatan dan pemberian kompensasi secara perdata.