Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)

Main Article Content

Dimas Rizky Gunawan

Abstract

Abstrak

Surabaya adalah salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui pelaksanaan e-budgeting. Surabaya juga salah satu kota yang memiliki transparansi anggaran yang baik dan dilakukan secara online dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Penerapan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah di kota Surabaya telah terwujud. Realisasi akuntabilitas bisa dilihat dari upaya pemerintah mempublikasikan pelaksanaan proses penganggaran dan program kegiatan Pemerintah Kota secara menyeluruh. Perwujudan transparansi informasi anggaran dalam penelitian ini dapat dilihat melalui informasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur operasional standar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemerintah kota Surabaya.

Article Details

Section
Articles

References

Sutedi, A. (2009). Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sinar Grafika.
Mustopadidjaya, A. R. (2003). Manajemen proses kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja. Lembaga Administrasi Negara.
Arikunto, S. P. Dr.(2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010). Jakarta: PT Rineka Cipta.
Tjokroamidjojo, B. (2001). Reformasi administrasi publik. Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana.
Pinnington, E., Lerner, J., & Schugurensky, D. (2009). Participatory budgeting in North America: the case of Guelph, Canada. Journal of public budgeting, accounting & financial management, 21(3), 454.Terdapat pada: pracademics.com
Endrayani, K. S., ADIPUTRA, I. M. P., Si, M., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 2(1).Terdapat pada: https://ejournal.undiksha.ac.id
Gallego-Álvarez, I., Rodríguez-Domínguez, L., & García-Sánchez, I. M. (2010). Government Information Quarterly. Government Information Quarterly, 27(4), 423430. DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.011
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Roskadaya, 5466.
Mukhtar, P. D., & Pd, M. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
Musmade, M. (2015). Participatory Budgeting Concept and practice, 8693.
Adrianto, N. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Goverment, Edisi Pertama.
Krina, P., & Lalolo, L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Qadriyanti, N. L. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Kesehatan Surabaya.
Syahrudin, R. (2003). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Terdapat pada: www.bpkp.go.id
Rinaldi, R. R. (2016). Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Terdapat pada: eprints.ums.ac.id
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 11thed. In Bandung:Alfabeta.
Sistem E-Budgeting. (2017). Alur Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Surabaya (https://ebudgeting.surabaya.go.id/new_portal/ diakses tanggal 13 Juni 2017)
Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta.