Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia

Muhammad Syukur

doi:10.26740/jsh.v2n2.p184-214

Authors

Muhammad Syukur Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p184-214

Abstract

The Covid-19 pandemic is a transnational threat that requires a global response, but the outbreak has laid bare divergent national approaches to exposed broader structural weaknesses in the governance system. The challenges of governance of the state amidst the Covid-19 pandemic is not only on the public health approach but also must face the risk of economic recession. In the present report, the government of the Republic of Indonesia has taken anticipation steps to prevent and overcome Covid-19 through legislation which is then implemented to the public. The focus of this paper is to review how the Republic of Indonesia maintains national economic resilience using the Indonesian tax law approach. Income tax is part of tax classification in Indonesia has rights and obligations attached to the state as well as taxpayers. With using the doctrinal legal research method, this papers analyzes the perspective of the Republic of Indonesia's tax laws on opportunities for corporate taxpayers to get incentives in their income tax, on the grounds that they have contributed to the need to overcome the pandemic Covid-19 and explained the relationship between human rights and taxes on the case. As the papers make clear, the tax revenue paradigm is considered important because it impacts on economic security and national development. The government must be careful in carrying out taxation policies by considering the economic conditions of democracy, globalization, and the synergy of the center and the regions as long as the Covid-19 pandemic continues. Human rights and taxes are related to the realization of the right to the social-economic and social justice in society because Indonesia taxes has rights and obligations attached to the state as well as taxpayers.

Keywords: Covid-19 donations, tax incentive, human rights.

References

Buku

Asshiddiqie Jimly. (1998). Agenda Pembangunan Hukum Naional di Abad Globalisasi. Jakarta: Balai Pustaka.

Bagir Manan. (2001). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: Alumni.

Departemen Keuangan. (2004). Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan.

Harijanti Susi Dwi. “Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945”. (2011) Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof.Dr.H. Bagir Manan, SH., MCL, Cetakan Pertama. Bandung: PSKN FH UNPAD.

Harijanti, Bagir Manan dan Susi Dwi. (2014). Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisas. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ismail Tjip. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Ismail Tjip. “Dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak Di Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia”. Jakarta: Magister Hukum Universitas Indonesia.

Lubis Solly. (2002). Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Maju.

Mamudji, Soerjono Soekanto, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, p. 13-14.

Manan Bagir. (1997). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.

Resmi Siti. (2019). Perpajakan Teori & Kasus, Edisi 11. Buku 1. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

Richard, bird et al. (1964). Reading On Taxation in Developing Countries. Baltimore: The Johns Hopkins Press.

Strong C.F. (1966). Modern Constitution. London: Sidgwick & Jackson. Jo. K.C. Wheare. (1960). Modern Constitution. Oxford: Oxford University Press.

Widjaja H.A.W. (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Broto Sigit Susilo. (2018). “Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia”. On Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara. Vol 1(1).

Harijanti, Bagir Manan dan Susi Dwi. (2016). “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, Pajajaran Jurnal Hukum Vol. 3 (3) [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

Michelman Frank l. (2003). “The contitution, social rights, and liberal political justification”. l.CON, Vol. 1(1).

Nugrono Wahyu. (2013) “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipasif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 10(3).

Pranoto et al. (2016). “Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak”. Yustisia Jurnal Hukum Vol. 5(2).

Suhardin Yohanes. (2007). “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol. 25 (3).

Tenang Haryanto et al. (2013). “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Keppres tentang Perubahan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Keppres No. 9 Tahun 2020.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, Keppres No. 12 Tahun 2020.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, PMK No. 86/PMK.03/2020.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto, PMK No. 76/PMK.03/2011, LN Tahun 2011 No. 205.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perppu No. 1 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 87, TLN No. 6485.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, PP No. 23 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 131, TLN No. 6514.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, PP No. 93 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 160.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Perpres No. 54 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 94.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262 Jo. Diubah terakhir kali dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, UU No. 19 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 62.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak penghasilan, UU No. 7 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 326. Jo Sebagaimana terakhir kali diubah dengan. Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 133.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 66, TLN No. 4723.

World Wide Web

“APBN KITA – Kinerja dan Fakta”, Edisi Juli 2019, Kementrian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/media/12830/apbn-kita-juli-2019.pdf.

“Pedoman Hak Asasi Manusia Di Tengah Pandemi Covid-19”, Available online from: https://lokataru.id/pedoman-hak-asasi-manusia-di-tengah-pandemi-covid-19/.

“Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Covid-19”. http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19.

Centers for Disease Control and Prevention, Saving Lives By Taking A One Health Approach: connetighuman, Animal, and Enviromental Heath. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html.

Chapter IX: International Economic and Social Co-Operation/Article 55 (C). https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/.

Covid-19 Disease outbreak situation. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cjw.

Dian Kurniati. “Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Hingga Desember 2020”. https://news.ddtc.co.id/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-desember-2020-21929?page_y=706.6666870117188.

Dwina Karina. “Menjawab Pemenuhan HAM melalui Pajak”. https://news.ddtc.co.id/menjawab-pemenuhan-ham-melalui-pajak17224?page_y.

Ega Ramadayanti, “Covid-19 Dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement”.http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/.

Gita Laras W, “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?”. https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid19sebagaipand.https://liputanhukum.com/2020/05/12/fiatjustitia-ruat-caelum-walaupun-pandemi-covid-19-melanda-negeri-namuntimjampidsus-kejagung-tetap-lanjut.

Indra Perwira. (2014). “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”. https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia-Dirjen Pajak RI, “Buku Panduan PPh-Pajak Penghasilan”.https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf

Montevido Convention on the Rights and Duties of States. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20165/v165.pdf

Nara Galuh Candra Asmarani, “Perluasan Penerima Insentif Pajak”. https://news.ddtc.co.id/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-desember-2020-21929?page_y=706.6666870117188.

Pedoman HAM di Tengah Covid-19 Available online from: https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf.

Pernyataan Menteri Keuangan. Available online from: https://kemenkeu.go.id/covid19.

Peta Sebaran Covid-19 Indonesia. https://covid19.go.id/peta-sebaran.

Venny Suryanto. (2020). “Kemenkeu Sebut Kenaikan Pajak di Juni Didorong Dua Sektor Utama, Apa Saja?”. Available online from: https://nasional.kontan.co.id.

Wisnu Nagoro. “Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua”. Available online from: https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-kedua.

Surat Kabar

Dalam Surat Kabar Media Indonesia, Edisi Sabtu, 30 Mei 2020, “Status Bencana Nasional Belum Berakhir”.

DDTC Newsletter Vol.04 | No.02 | Juli 2020, “The Expansion of Business Classification of Taxpayers Receiving Covid-19 Tax Incentives”.

Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia

Authors

DOI:

Abstract

References

Downloads

Published

Issue

Section

License