Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p105-133

Abstract

Acts against the law have a wider scope than criminal acts. Provisions regarding acts against the law are regulated in Article 1365 of the Civil Code which states "every act against the law that brings harm to others, obliges the person because of the mistake of issuing the loss, compensating the loss". In the North Jakarta District Court Decision Number 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr) "The judge stated that PT. Karya Citra Nusantara and the Ministry of Transportation have committed acts against the law to PT. Kawasan Berikat Nusantara by entering into a concession agreement Number HK.107/1/9 KSOP.Mrd-16 Number 001 / KCN KSOP/ Concession/XI/2016 concerning Exploitation of Port Services at the PT Karya Citra Nusantara Public Terminal in Marunda Port. There are three problem formulations in this study including; (1) What is the legal provisions for the port concession agreement in Indonesia? (2) Is the North Jakarta District Court Decision in accordance with the provisions of the law in force in Indonesia? (3) What is the legal effect of the investment made by investors against PT. Karya Citra Nusantara based on the North Jakarta District Court Decision? Based on the three formulation of the problem, the writer conducts an analysis of unlawful acts in the concession agreement based on the decision of the North Jakarta District Court Number 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr". This study uses a type of legal/juridical research approach

Keyword: Act against the law, Agreement Concession, Decision, Investment, Company

Author Biography

Jeffry P Samosir, University of Indonesia

Student at Faculty of Law University of Indonesia

References

Buku:

Fuady, Munir. 2002. Perbuatan Melawan Hukum Pndekatan Kontemporer (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung RI 2009,

Setiawan, Rachmat 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung.

Soerjono, Soekanto. 2007 Pengantara Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.

Subekti. 2003. Hukum Pembuktian Penerbit: Pradnya Paramita Jakarta.

Valerine, J.L.K. Modul. 2009. Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Disertasi:

Rosa Agustina. 2003. “Perbuatan Melawan Hukum”, Disertasi Program Doktoral Universitas Indonesia.

Jurnal:

Deasy Soeikromo. 2014. Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol.II/No.1/Januari-Maret.

Firdaus Jufrid, et al. 2016 Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 2 Nomor 1, Maret.

Freddy Harris. 2015. Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-35, No. 1 Januari-Maret, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Nindyo Pramono. 2010. Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2 Juni.

Ramli Usman. 2016. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 4, No.3. Agustus.

Tri Hayati. 2019. Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-49, No. 3 Juli-September, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Internet:

https://thelawdictionary.org/consseion.

https://money.kompas.com/read/2019/06/14/114347426/pengusaha-harap-investasi-pembangunan-pelabuhan-marunda-berjalan

Peraturan Perundang-Undangan:

Herziene Inlandsch Reglement.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara LN Nomor 77 Tahun 1986, TLN 3344.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LN Nomor 82 Tahun 2011 TLN 5234.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran LN Nomor 64 Tahun 2008, TLN 4849.

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN 4724.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN 4756.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan LN Nomor 151 Tahun 2009, TLN 5070.

Peraturan Menterï Perhubungan Republïk Indonesia Nomor: 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhan.

Peraturan Menterï Perhubungan Republïk Indonesia Nomor: 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Downloads

Published

2020-09-20

Issue

Section

Articles
Abstract views: 370 , PDF Downloads: 1075