Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris
DOI:
https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p62-85Abstract
Penelitian dengan judul œPenegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT) bertujuan untuk mengetahui penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penegakan hokum yang dilakukan oleh notaris yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek putusan MPW Notaris DKI Jakarta. Teori kepastian hokum, penegakan hokum dan kewenangan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terutama putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penegakan hokum secara administrasi karena sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris hanya berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020. Sedangkan penegakan hokum yang dilakukan oleh Notaris yang merasa dirugikan dengan adanya teguran tertulis tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT yang dimenangkan oleh Notaris selaku Penggugat.Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan sanksi kepada seorang Notaris berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020 adalah produk Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya pejabat administrasi negara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya asas bertindak cermat dan permainan yang layak agar putusan yang diberikan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.Kata-kata Kunci : Penegakan hokum, kewenangan, Majelis Pengawas Notaris;Tata Usaha Negara
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Jurnal Suara Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Author(s) who wish to publish with this journal should agree to the following terms:
- Author(s) retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (CC BY-NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the works authorship and initial publication in this journal for noncommercial purposes.
- Author(s) are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journals published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
The publisher publish and distribute the Article with the copyright notice to the Jurnal Suara Hukum with the article license CC-BY-NC 4.0.