Juridical Analysis of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Sexual Violence in Sports Development Environments

Abstract

Kekerasan seksual dalam lingkungan pengembangan olahraga merupakan fenomena yang seringkali tersembunyi di balik dinamika kekuasaan antara pelatih dan atlet. Kasus kekerasan seksual yang menimpa atlet panjat tebing Indonesia menjadi ilustrasi nyata betapa rentannya atlet—terutama atlet muda—terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu yang memegang otoritas dalam proses pembinaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkungan pengembangan olahraga, dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, dan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkungan olahraga harus mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuasaan sebagai faktor pemberat, penerapan UU TPKS sebagai lex specialis, dan perlunya mekanisme perlindungan khusus bagi korban atlet. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan atlet dan pembentukan badan pengawas independen dalam lingkungan olahraga nasional.