ANALISIS KEKOSONGAN NORMA REHABILITASI SOSIAL PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstract

Rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum pidana itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan normatif terkait rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta untuk meneliti interpretasi sistematis rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang memiliki implikasi terhadap reintegrasi sosial para pelaku. Di mana, dalam praktiknya, peraturan mengenai rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual belum diterapkan; oleh karena itu, penting untuk dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan dua pendekatan: statuta dan konseptual. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian pustaka Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual belum diatur secara eksplisit dalam UU TPKS, karena peraturan pelaksana mengenai rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual belum dirumuskan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud dan mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera merumuskan peraturan pelaksana atau pedoman teknis dan memberlakukan peraturan pelaksana mengenai Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual, yang secara khusus mengatur rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual.