PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR PADA PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) DI KOTA SURABAYA
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan strategi pencegahan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih maraknya praktik pungli dalam pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan yang merugikan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa kelurahan di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar dalam pengurusan SKT terjadi karena lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur administrasi. Upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui penerapan sanksi administratif dan pidana, serta pembentukan saluran pengaduan publik. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala berupa ketakutan masyarakat untuk melapor dan belum optimalnya pengawasan internal. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi pelayanan SKT, peningkatan transparansi biaya, penguatan pengawasan internal, pelaporan masyarakat yang responsif, dan sosialisasi masif kepada masyarakat sebagai strategi pencegahan yang efektif. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan pengurusan SKT di Kota Surabaya dapat terbebas dari praktik pungli dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kata Kunci: Pungutan Liar, Surat Keterangan Tanah, Penegakan Hukum, Pelayanan Publik
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Sugeng Agung Widodo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
