MEMAKNAI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEBIJAKANKERJASAMA SWASTA DENGAN PEMERINTAH DAERAH(PEMDA) MELALUI PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) BIDANG PASAR

Authors

  • Muhammad Dzikirullah H Noho Universitas Hasyim Asy'ari

DOI:

https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p51-67

Keywords:

Regional cooperation, BOT contracts, interpretative approach

Abstract

Rights and obligations in the Regional Government cooperation agreement with Swata can be seen from the balance of contract, the balance itself is the principle that requires both parties to fulfill and implement the agreement. This balance is important to build equality for the parties involved in relation to rights and obligations. However, interpreting this equality is still difficult. Both parties have their own interests. This study uses a qualitative method with an interpretive approach, where through this approach there is an emphasis to see one text relation with another text. Based on this approach, to illustrate the text in the policy of between cooperation regional government and the sector private in BOT contact, it can be done using the signifiying order and three-dimensional analysis triggered by Danesi and Perron. Understanding the rights and obligations of BOT contracts is seen as a reality both social and legal. This reality as a balancing ground operates a private cooperation agreement. Through the relationship between text as rights and texts as an obligation, it will be illustrated if the roles of the parties in private cooperation with the local government are mutually aware of their respective duties and functions.

Author Biography

Muhammad Dzikirullah H Noho, Universitas Hasyim Asy'ari

semoga dapat terus menjaling komunikasi dengan pihak pengelola jurnal

References

REFERENSI
Abbas, Moeh. Yafie. n.d. œPublic Private Partnership Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT. Indraco). 1.
Abdullah, Ignas Kleden dan Taufik. 2017a. œParadigma Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Di Indonesia. 46466.
Abdullah, Ignas Kleden dan Taufik. 2017b. œParadigma Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Di Indonesia. 477.
Abdullah, Ignas Kleden dan Taufik. 2017c. œParadigma Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Di Indonesia. 464.
Abdullah, Ignas Kleden dan Taufik. 2017d. œParadigma Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Di Indonesia. 465.
Abdullah, Ignas Kleden dan Taufik. 2017e. œParadigma Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Di Indonesia. 466.
Adha, Lalu Hadi. 2011. œKontrak Build Operate Transfer Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah Dengan Swasta. Jurnal Dinamika Hukum 11(3):549.
Anon. 2011. œDokumen Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Malang Dengan PT Citra Gading Asritama Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu Dinoyo.
Durbar, Singa. 2000. œNational Planing Commision. 1.
Justisia, Vita. 2015. œPerjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer) Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pihak Swasta. Jurnal Nurani 15(1):7384.
Kusumohamidjojo, Budiono. 2015. œPerbandingan Hukum Kontrak (Comparative Cotract Law). 1011.
Lutfi, Mochtar. n.d. œPemahaman Konseptual Dan Metodologis. Jurnal Hermeneutika 4.
Masitoh, Hidayatul. 2014a. œPublic Private Partnership (PPP) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif Tentang Kemitraan Antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya Dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Darmo Trade Centre(DTC) Surabaya. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 2(1):1.
Masitoh, Hidayatul. 2014b. œPublic Private Partnership (PPP) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif Tentang Kemitraan Antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya Dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Darmo Trade Centre(DTC) Surabaya. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 2(1):2.
Mulyati, Etty. 2016. œAsas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil. Jurnal Bina Mulia Hukum 1(1):39.
Prasetyo, Sudikno Mertokusumo dalam Hananto. 2017. œPembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional Di Indonesia). Jurnal Pembaharuan Hukum 4(1):67.
Santoso, Budi. 2008. Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Metode BOT (Build Operate Transfer). Yogyakarta: Genta Press.
Setlight, Mercy Maria Magdalena. 2011. œKarakteristik Perjanjian Bangun Guna Serah , Lex et Societatis. Jurnal Dinamika Hukum 1(4):146.
Smith, C. Walker and A. J. 1999. œThe Build Operate Transfer Approach. Privatized Infrastructure 5.
Thohir, Mudjahirin. 2007a. œMemahami Kebudayaan Teori, Metodologi, Dan Aplikasi. 49.
Thohir, Mudjahirin. 2007b. œMemahami Kebudayaan Teori, Metodologi, Dan Aplikasi. 54.
Thohir, Mudjahirin. 2007c. œMemahami Kebudayaan Teori, Metodologi, Dan Aplikasi. 313.
Thohir, Mudjahirin. 2007d. œMemahami Kebudayaan Teori, Metodologi, Dan Aplikasi. 314.
Thohir, Mudjahirin. 2007e. œMemahami Kebudayaan Teori, Metodologi, Dan Aplikasi. 483.
Urbanus Ura Weruin, Dkk. 2016. œHermeneutika Hukum:Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum. Jurnal Konstitusi 13(1):103.

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

H Noho, M. D. (2019). MEMAKNAI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEBIJAKANKERJASAMA SWASTA DENGAN PEMERINTAH DAERAH(PEMDA) MELALUI PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) BIDANG PASAR. The Journal of Society and Media, 3(1), 51–67. https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p51-67
Abstract views: 1148 , PDF Downloads: 2138