KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILU 2019: TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA
DOI:
https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34Keywords:
Voting organizers group, 2019 elections, duties and authoritiesAbstract
The Voting Organizing Group (KPPS) is the spearhead of voting and counting in the 2019 Election. This includes serving the voting rights of the community an election partisicipants.This study aims to explain the responsibilities and burdens of KPPS in the 2019 Election after describing the KPPS journey so far. Within the framework of qualitative policy studies, this study will analyze the regulations of the EMB as well as the responsibilities and duties of KPPS. This study found that the work of KPPS will greatly determine the quality of the 2019 Election and have the opportunity to be sued by the public and participants of the 2019 Election if the implementation of elections does not fulfill the principles: independent, honest, fair, legal certainty, orderly, open, proportional, professional, accountable, effective and efficient. The tasks, authorities anf obligations of such a wide and severe KPPS in the 2019 Election would be offset by changes in organization and facilities and welfare received by the Chair anf Members of the Voting Organizing Group (KPPS).
References
Anon. n.d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Mengenai Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Anon. n.d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Pemililhan Umum.
Anon. n.d. Sesuai Dengan Amanat Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Anon. n.d. Setelah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Periksa Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Anon. n.d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Mengenai Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
Anon. n.d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum.
Anon. n.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Mengenai Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Endang, Sulastari. 2017. œPola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 3(1):7388.
Fauzi, Agus Machfud. 2018. " Voters Participation Target Vs Democracy Election organizer program on the use of voting rights in East Java 2018." Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018). 3(1): 311-315.
Fauzi, Agus Machfud. 2018. "Pengembangan Integrasi Sidalih Antara Pilwali Surabaya Dan Pilgub Jawa Timur: Optimalisasi Pelayanan Publik Kpu Kota Surabaya." JPSI (Journal of Public Sector Innovations). 3(1): 1-5.
Hamimah, Siti. 2018. œMemperkuat Peran Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4(3):80328.
Handitya, Binov. 2018. œNo Title. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4(2):384365.
Haryanti, Dewi. 2015. œKonstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori S Tufenbau. Jurnal Pembaharuan Hukum 2(2):27078.
IDEA, International. 2006. Electoral Management Design-An Overview of the International IDEA Handkbook. Stockholm Sweden: International IDEA.
Ola, Eduard. 2017. œKualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014. Jurnal Imu Politik.
Pandiangan, Andreas. 2017. Pengantar Ilmu Politik: Suatu Pengantar. Semarang: UNIKA Soegijapranata.
Pandiangan, Andreas. 2018. œAkurasi Daftar Pemilih Pilgub 2018 Dan Kestabilan Pilkada, Makalah Pada Seminar Nasional Tahun 2018 ˜Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas Yang Diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Pratama, Maslekah. 2016. œPeran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Komunikasi 4(1):3043.
Ramlan Surbakti, Kris Nugroho. 2015. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif. Jakarta: Kemitraan.
Solihah, Ratnia. 2016. œPeluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3(1).
Susanto, Andrie. 2017. œDisproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu. Jurnal Politik Indonesia 2(1):919.
Umum, Komisi Pemilihan. 2004. Pemilihan Umum 2004 Dalam Angka Dan Gambar Peristiwa. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Umum, Komisi Pemilihan. 2009. Pemilihan Umum 2009 Dalam Angka Dan Gambar Peristiwa. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Abstract views: 3466
,
PDF Downloads: 6164
