MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK MENYONGSONG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019 DALAM FATSUN DEMOKRASI PANCASILA DAN DELIBERATIVE 

 Nadir
Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jln. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura Jatim Indonesia
email: mh_dira@yahoo.co.id

Abstrak

Paper ini mengkaji pendidikan politik menyongsong pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam fatsun demokrasi Pancasila dan Deliberatif. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam fatsun demokrasi Pancasila dan deliberatif, dijumpai ajaran diskursus praktis, formasi opini publik dan aspirasi politik masyarakat, serta kedaulatan rakyat secara prosedural sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan tertinggi yang diatur secara konstitusional di Indonesia serta dapat mengontrol keputusan-keputusan pemerintah yang dibentuk melalui pemilihan umum. Pendidikan  politik  merupakan  sarana untuk mengetahui hak dan kewajibannya serta pertanggungan jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara, selain itu tanggung jawab Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia terpilih dalam mengemban kekuasaan sebagai amanah. Tanggung jawab dalam pendidikan politik ini menjadi kewajiban partai politik, KPU-BAWASLU, dan seluruh elemen masyarakat dengan tujuan peningkatan pemahaman visi misi calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia dalam diskursus publik sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang sampai saat ini belum tercapai. 

Kata Kunci:Pendidikan Politik, Pemilu Presiden, Fatsun, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Deliberatif 

Abstract
This paper a study political education to meet presidential elections and vice president of the republic of Indonesia of 2019 in fatsun democracy Pancasila and a deliberative. The results show that in fatsun democracy Pancasila and a deliberative, found the practical discursus, formation public opinion and political aspirations the community, and sovereignty the populace as procedural as the owner of and holder sovereignty highest dealt with in constitutional in Indonesia and can control government decisions that was formed through elections. Political education is a means of to understand rights and obligations and the responsibilities of a citizen in our nation and state, besides the responsibility of presidents and vice president of the republic of Indonesia was elected to carry power as the mandate. The responsibility of in education politics it is it is an obligation of a political party, KPU-Bawaslu, and all elements of the community with the aim of an increase in the understanding of the related the vision mission presidential candidates and a vice president been attained by Indonesia in discursus the public which had bought in accordance with idee and aim of the  Indonesia state that is to date it has not yet been attained.

Keywords: Political education, presidential elections, fatsun, democracy pancasila, deliberative.

Latar Belakang
Genderang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia sudah mulai ditabu yang ditandai dengan pendaftaran calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia. Dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2019 KPU telah menetapkan Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang digelar setiap 5 (lima) tahun sekali dan sekaligus sebagai ciri khas negara hukum Pancasila versi Indonesia adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. Dalam pandangan Fukuyama negara hukum bertalian dengan demokrasi karena esensi negara hukum adalah kesediaan penguasa tunduk pada hukum. 
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia sangat esensial dan massif dalam Negara demokrasi modern versi Indonesia, karenanya selalu menimbulkan problematika sosio-kultural, meskipun selalu menimbulkan problem tetapi harus diadakan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia karena masa jabatan Presiden dan wakil Presiden Indonesia telah berakhir sesuai dengan pembatasan konstitusi, sehingga harus dilakukan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia untuk mengisi jabatan ke-Presidenan di Indonesia. Oleh karena itu, teori negara hukum modern berbasis sistem pemerintahan Presidensiil mengajarkan harus ada pemilihan umum untuk memilih Presiden dan wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, walaupun ada pengisian jabatan kepala negara berdasarkan keturunan seperti di Inggris, tetapi secara umum pengisian jabatan presiden dilakukan melalui Pemilu dengan sistem partai sebagai peserta Pemilu. 
Dalam pemilihan umum secara langsung, maka rakyat dapat mengendalikan dan mengontrol keputusan pemerintahan yang terbentuk melalui pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2019 dan akhir-akhir ini kedua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden sudah sangat menggeliat partai-partai politik dan tim sukses telah mulai menggelar pertemuan menarik perhatian publik. 
 Di lihat dari kedaulatan rakyat, pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang  dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 
     Pemilu dengan sistem kepartaian ini rakyat memilih partai, sedangkan partai-partai yang menjadi kontestan dalam pemilu mengumumkan nama-nama calonnya untuk menjadi anggota Parlemen. 
Dalam kaitan ini, Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan:
“Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. adalatr partai politik”

Kemudian Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan kembali bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU”.

Oleh karena itu, partai politik sebagai peserta pemilu dibebani kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada konstituen yang dapat digelar melalui kampanye partai politik atau media lainnya.
	Pendidikan politik bagi konstituen menyongsong pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2019 dimaksudkan agar dapat mengahasilkan Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2019  yang jujur, amanah, kridibel, akuntabel dan berkualitas yang memiliki kekuasaan utama, yaitu memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Jika memperhatikan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia Tahun 2004, 2009, dan tahun 2014 terdapat banyak kelemahan, di antaranya: 
1.	Sistem pemilu dan sistem perpolitikan di Indonesia belum stabil menemukan jati diri yang sepatutnya, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan umum dan sistem partai politik selalu mengalami perubahan di mana setiap menjelang pelaksanaan pemilihan umum selalu membentuk norma hukum baru. 
2.	Gejolak bentur-membentur kepentingan pencalonan Presiden dan wakil Presiden Indonesia karena pencalonan Presiden dan wakil Presiden tidak dipilih melalui konvensi.
3.	Partai politik sebagai peserta pemilihan umum dapat digolongkan berjumlah banyak, sehingga belum menyempitkan ruang gerak partai politik.
4.	Terjadinya kesulitan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk memilih dan menentukan calon yang diusung parpol.
5.	Terjadinya kecurangan dalam segala segmen, sehingga menimbulkan sengketa pemilihan Presiden dan wakil Presiden saat itu. 
6.	Pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden belum membangun dan membentuk partisipasi masyarakat secara komprehensif.
7.	Pemilihan umum tidak serentak sehingga terjadi in-efisiensi anggaran pemilu.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2019 berbeda dengan tahun pelaksanaan sebelumnya, pada pelaksanaan tahun 2019 dukungan terhadap calon Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik ditentukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif, karena Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2019 serentak bersamaan dengan pemilu legislatif dan merupakan model pertama kali digelar di Indonesia dalam sejarah pemilu, sehingga  Partai politik benar-benar eksis dan terus menggalang dukungan ke masyarakat dengan berbagai cara dilakukan untuk mengenalkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang didukung. 
Situasi tersebut sangat menggeliat dan mereka seakan peduli terhadap kepentingan rakyat, karena mereka mencari popularitas semata dan mendapatkan dukungan serta hak suara dari rakyat. Namun demikian, ketika pelaksanaan pemilihan umum selesai, maka terkadang dianggap selesai urusan dengan rakyat dan ber-alih membangun kepentingan kelompok partai politik mereka. Hal inilah tentunya tidak boleh terjadi di negeri ini. 
Ketika momen pelaksanaan pemilu berlangsung eksistensi partai politik sangat jelas menyuarakan kepentingan negara dan rakyat, tetapi ketika momen itu selesai, maka selesai pula tanggung jawab mereka. Seyogyanya fungsi partai politik melakukan pendidikan politik kepada konstituen luas tidak ada batasan waktu pelaksanaan pendidikan politik bagi konstituen baik sebelum pelaksanaan pemilihan umum ataupun setelah pemilihan umum seperti pada masa menjaring dukungan dari rakyat. 
Informasi dasar yang harus diketahui masyarakat di antaranya adalah:
1.	Rekam jejak dari calon Presiden dan wakil Presiden (latar belakang pendidikan, kemampuan keilmuan).
2.	Visi misi para calon Presiden dan wakil Presiden yang seharusnya merujuk kepada cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 sebagai bintang pemandu penyelenggarakan pemerintahan.
3.	Bagi Petanahan seharusnya harus diketahui rekam jejak program kerja yang telah dilaksanakan dan hutang-hutang negara selama memimpin. Jika membangun negara dengan cara hutang ditengah melemahnya perekonomian negara, maka siapapun pemimpinnya pasti bisa.

Pembahasan
A.	Refleksi Perkembangan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

Gagasan Pemilihan Presiden pada awalnya menjadi wacana yang mendapat dukungan, namun  ada yang menolak dan ragu-ragu. Pada dasarnya pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan Pemilu Presiden langsung berpendapat bahwa sistem ini memiliki beberapa kekuatan sebagai berikut: 
1.	Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. 
2.	Presiden terpilih tidak terikat pada konspirasi partai-partai atau fraksi politik yang telah memilihnya, artinya Presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut.  
3.	Sistem ini menjadi lebih  accountable  dibandingkan sistem sebelumnya, karena rakyat tidak harus menitipkan suarannya melalui MPR RI yang para anggotanya tidak seluruhnya terpilih melalui Pemilu. 
4.	Kriteria calon Presiden juga tidak dapat dimiliki secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.  
Sedangkan pihak-pihak yang tidak setuju dengan penerapan sistem ini pada waktu itu memandang bahwa sistem pemilihan Presiden  secara  langsung memiliki kelemahan sebagai berikut:  
1.	Sistem ini memberikan peluang  untuk menguntungkan kandidat tertentu  saja, yaitu kandidat partai besar dengan dana besar, kandidat yang kharismatik. 
2.	Sistem ini akan memperlemah kedudukan MPR RI dengan beberapa permasalahan yang muncul seperti: Apa tugas MPR RI apabila wewenang untuk memilih Presiden tidak lagi berada di tangan MPR RI. Kepada siapa Presiden RI bertanggung jawab apabila ia tidak dipilih oleh MPR  RI. 
3.	Rakyat dianggap belum siap untuk melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung.

Ketika reformasi tahun 1998 yang melahirkan banyak perubahan baik dari segi tatanan pemerintahan maupun tatanan partai politik hingga sistem pelaksanaan pemilu yang ditandai dengan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Pada tahun 1999 pemilu menghasilkan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu KH. Abdurrahman Wahid-Megawati di mana pada saat ini Presiden di pilih oleh MPR sehingga ia sebagai mandataris MPR, sebagai mandataris MPR Presiden dengan mudah dicabut mandatnya sebagaimana terjadi pada pemberhentiannya Abdurrahman Wahid di tengah jalan pemerintahannya, sehingga Megawati naik sebagai Presiden Indonesia hingga habis masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2004.
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2004 untuk periode tahun 2009 sangat berbeda dengan sebelumnya. Pemilihan umum ini adalah pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden tahun 2004 untuk periode 2009 sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik, peserta pemilihan umum legislatif. Untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden, maka partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara tersebar di setiap provinsi yang tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, maka ia ditetapkan sebagai presiden dan wakil Presiden, tetapi jika  tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua  pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden.
Sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 untuk periode 2014, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil Presiden Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. 
Penentuan suara pasangan calon terpilih pada pemilu Presiden tahun 2009 adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum putaran kedua. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan dari peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. 
Sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 untuk periode tahun 2019 yang dipilih secara langsung ketiga oleh rakyat di Indonesia. Pada saat pemilu Presiden tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh mencalonkan kembali dalam pemilihan Presiden karena UUD RI Tahun 1945 memberikan batasan masa jabatan Presiden. Hal ini diatur di dalam Pasal 7 UUD RI Tahun 1945, bahwa:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa  jabatan”.

Pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono tidak maju kembali dalam pemilihan umum Presiden, maka pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Jusuf Kalla, dan KPU memutuskan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden Indonesia yang dilantik tanggal 20 Oktober 2014 setelah melalui proses sengketa Pilpres tahun 2014.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara demokrasi harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa alasan Pemilu Presiden dan Wakli Presiden perlu diselenggarakan secara berkala: 
1.	Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai kebijakan negara.
2.	Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah baik dinamika di dalam negeri dan eksternal manusia. 
3.	Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat dapat terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk dan rakyat dewasa terutama para pemilih baru  (new vother)  atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan generasi terdahulu. 
4.	Agar terjadi pergantian kepemimpinan Negara di cabang kekuasaan eksekutif.

B.	Pendidikan Politik Menyongsong Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019 dalam Fatsun Demokrasi Pancasila dan Deliberative
1.  Membangun Pendidikan Politik Menuju Pemberdayaan Masyarakat
Istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah political sosialization. Istilah political sosialization jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Karenanya  istilah political sosialization disamakan dengan pengertian pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik. Sebenarnya sosialisasi politik tidak dapat disamakan dengan pendidikan politik karena dalam sosialisasi politik bisa bermakna penyampaian keinginan politik para calon Presiden dan wakil Presiden itu sendiri yang menjurus kearah mobilisasi masyarakat ke dalam satu calon Presiden dan wakil Presiden tertentu yang dapat bermakna positif atau negatif.
Dalam pandangan Khoiron, Pendidikan politik sering disebut dengan istilah political forming atau politische building. Disebut forming karena di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status, kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan disebut building (pendidikan diri sendiri) karena istilah ini menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik.
Pendidikan politik menurut Alfian (1986:235) dalam bukunya Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Menurut (Kartini Kartono, 2009:65), pendidikan politik merupakan aktivitas pendidikan diri, sadar dan terencana yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya. 
Pendidikan politik dalam hal ini dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi masyarakat dan calon Presiden dan wakil Presiden, melalui proses dialogis yang dilakukan oleh partai politik dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab pemajuan bangsa. Atau dapat dikatakan pendidikan adalah sarana atau wadah meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban warga negara termasuk politik bagi rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam menggunakan hak politik mereka dalam pemilihan di Indonesia
Dalam kaitan ini Sudarwo menilai pendidikan politik pemberdayaan masyarakat, merupakan proses peningkatan daya masyarakat dalam meningkatkan kwalitas kehidupan. Bukan proses memberi bantuan masyarakat untuk meningkatkan kwalitas kehidupan, melainkan menghilangkan potensi dan daya masyarakat sendiri. Oleh karena itu, metode dan media pendidikan politik dalam perspektif pemberdayaan adalah memiliki 2 (dua) output. Pertama, output strategis ideologis dan kedua, adalah output praktis pragmatis basic need. Dengan demikian, ada 5 (lima) model pendidikan politik berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu:
1.	Menggerakkan dan meningkatkan daya warga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. 
2.	Analisis kesadaran kritis terhadap lingkungan sosial, ekonomi, politik dan ekosisitem lingkungan warga. 
3.	Meningkatkan pembangunan akses ke dalam berbagai pos-pos sumberdaya yang mampu mendukung kehidupan warga. 
4.	Meningkatkan partisipasi organisasi warga sehingga dapat berafiliasi dan berganing politik dengan partai poltik. 
5.	Meningkatkan dan membangun kontrol sosial dalam berbagai kebijakan publik.

Kurangnya pendidikan politik masyarakat Indonesia menyebabkan masyarakat tidak mengetahui visi misi calon Presiden dan wakil Presiden bahkan tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pmilihan umum Presiden dan wakil Presiden sehingga mudah dimobilisasi untuk kepentingan calon-calon tertentu tanpa mengetahui track recordnya. Dalam demokrasi modern proses demokrasi yang baik dan sehat menentukan syarat terjadinya partisipasi politik yang merespon semua kepentingan masyarakat atau rakyat melalui komunikasi ruang publik. Untuk membangun partisipasi politik yang responsif, maka diperlukan pendidikan politik masyarakat warga yang memadahi dan kemapanan lembaga partai politik. 

2. Model Pendidikan Politik Dalam Fatsun Demokrasi Pancasila
Lembaga-lembaga politik membentuk aturan main bagaimana demokrasi dipraktikan, dan sering dikemukakan bahwa lembaga politik yang paling gampang dimanipulasi, untuk tujuan baik atau buruk, adalah sistem pemilu. Dalam mengonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi di badan legislatif, pilihan sistem pemilu bisa sangat menentukan siapa yang terpilih dan partai mana yang meraih kekuasaan. Walaupun banyak aspek kerangka politik suatu negara sering disebutkan dalam konstitusi dan oleh karena itu sulit diamandemen, perubahan sistem pemilu kerap hanya membutuhkan legislasi baru.
Pendidikan  Politik  adalah  proses  pembelajaran  dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap  warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara serta tanggung jawab sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia dalam mengemban kekuasaan sebagai amanah. Dalam mengemban kekuasaan sebagai amanah, maka calon Presiden dan wakil Presiden tidak melupakan visi misi yang sesuai dengan cita nasioanal Indonesia, bahkan visi misi dalam kampanye itu menjadi pacta sunservanda antara calon Presiden dan wakil Presiden yang terpilih dengan rakyat sebagai pemilih, pemegang-pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi modern.
Dalam demokrasi Pancasila, pendidikan politik harus berintikan:
1.	Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ajaran-ajaran lain masuk dan disebarkan melalui sarana pendidikan politik.
2.	Penghormatan, pengakuan dan pemartabatan hak asasi manusia sebagai pemilih dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden
3.	Persamaan dan kelayakan bagi setiap pemilih baik dari golongan partai pengusung Presiden maupun bukan. 
4.	Mencirikan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai hakiki. 
5.	Mengagungkan moral dan budi pekerti yang luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6.	Membangun partsipasi dan transparansi dalam setiap proses pengambilan kebijakan bagi pemerintah sebagai ciri khas negara hukum Pancasila (asas musyawarah-mufakat).
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak menyebutkan seperti apa dan bagaimana bentuk pendidikan politik yang harus dilakukan, tetapi cukup menegaskan, yaitu:
1.	Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan  pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
2.	Pendidikan Politik berkaitan dengan kegiatan:
a.	Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.	Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan 
c.	Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.. 

Seiring dengan ketentuan tersebut dalam perspektif menyongsong Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2019 setidak-tidaknya dapat direkonstruksikan cita pendidikan politik bagi masyarakat sebagai konstituen sebagai berikut:
1.	Peningkatan pemahaman visi misi calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia dalam diskursus publik kepada semua elemen masyarakat guna diketahui capaian akhir visi misinya sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang sampai saat ini belum tercapai.
2.	Peningkatan daya pengetahuan masyarakat mengenai track record calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia tentang: latar belakang pendidikan, kompetensi pedagogi, kompetensi personal, kompetensi sociocultural, kompetensi pengetahuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya, kompetensi moral, kemampuan mengelola negara.
3.	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai track record hutang negara selama menjadi Presiden dan wakil Presiden Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar hutang negara, semakin kecil membangun kesejahteraan.
4.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan. 
5.	Moral dan budi pekerti yang luhur bagi calon Presiden dan wakil Presiden  
6.	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang janji-janji kampanye yang tidak terealisasikan dengan baik.
7.	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman etika politik dan budayanya di Indonesia.
8.	Peningkatan  pengetahuan dan pemahaman mengenai hak memilih dan hak dipilih serta kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9.	Peningkatan pemahaman mekanisme pemilihan.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda disebutkan bahwa Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Karenanya, pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (national character building).
Nilai-nilai tersebut di atas merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai abstraksi dari realitas sosial masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara yang merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the faounding people Indonesia yang dituangkan dalam satu kesatuan sistem filsafat Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi antara sila yang satu dengan sila Pancasila lainnya. Asas-asas pokok yang dipergunakan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan politik pada prinsipnya didasarkan atas asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia. 
Ada pun asas-asas pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda tersebut seperti tercantum dalam Inpres Nomor 12 Tahun 1982, adalah asas umum, demokrasi, keterpaduan, manfaat, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan, aman. 
Dalam hubungan ini Gaffar menilai, sedikitnya ada 3 (tiga) alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu: 
1.	Dalam masyarakat Indonesia anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali.  
2.	Tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat Indonesia sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih  terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting. Karenanya tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kongnitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Karenanya kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam kaitan ini, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa partai politik memiliki sejumlah fungsi yang dapat difungsikan untuk melaksanakan pendidikan politik di antara beberapa fungsi yang lain, di mana dalam negara modern, partai politik mempunyai beberapa fungsi:
1.	Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di pandang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, “perumusan kepentingan” (interest articulation).
2.	Sebagai Sarana Sosialisasi dan Pendidikan Politik 
Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses dari seseorang   memperoleh   sikap   dan   orientasi   terhadap  fenomena politik di dalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.
Seiring dengan fungsi partai politik di atas, maka partai politik dibebani tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat berupa arahan kepada masyarakat bagaimana menjadi warga negara yang beradab, demokratis, jujur, dan amanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu atas nama negara berkewajiban mendidik masyarakat agar menjadi warga yang demokratis, beradab menyongsong pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia Tahun 2019 dikarenakan perkembangan masyarakat Indonesia menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi konstitusional yang berbasis Pancasila sebagai sarana partisipasi politik masyarakat bangsa Indonesia.
Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, Jazim Hamidi menilai partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan wujud dari demokrasi, di mana kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Implementasi dari prinsipnya ini bahwa seharusnya rakyat dalam proses politik berhak mengetahui, berpendapat, berperan serta, bereaksi baik positif maupun negatif dalam setiap kebijakan pemerintah sesuai dengan hati nurani mereka.

3. Model Pendidikan Politik Dalam Fatsun Demokrasi Deliberative 
Jika memperhatikan gagasan demokrasi deliberative yang cetuskan oleh Jurgen Habermas tentunya tidak lepas dari faktor socio-kultural saat itu, di mana melihat keringnya partisipasi masyarakat di dunia barat yang tidak memiliki ruang konsultasi publik dalam ranah politik, ekonomi, dan hukum pada dasarnya bukan hal baru bagi demokrasi Pancasila. Karena demokrasi deliberatif menekankan urgennya mekanisme komunikasi untuk memperoleh legitimasi hukum di dalam sebuah proces pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural.
Secara harfiah istilah deliberative berasal dari kata “deliberation”. Dalam bahasa Inggris menjadi “deliberation”. Istilah ini berarti konsultasi, menimbang-nimbang atau musyawarah. Teori demokrasi deliberative tidak memusatkan diri pada daftar aturan-aturan, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Di sisi lain, teori demokrasi deliberative  ini meletakkan bagaimana keputusan politik itu diambil dalam kondisi-kondisi manakah aturan itu bisa dihasilkan, sehingga warga negara mematuhi aturan itu. 
Demokrasi deliberative memiliki makna tersirat, yaitu diskursus praktis, formasi opini publik dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Opini publik bisa jadi opini mayoritas yang mengklaim legitimasi mereka. Opini itu dapat memiliki suatu bentuk yang logis dan koheran yang dianggap sahih secara universal. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif mengacu pada formasi opini dan aspirasi secara demokratis itu sendiri. Dengan demikian, demokrasi deliberatif ingin membuka ruang yang lebih lebar bagi partisipasi warga Negara, dan keputusan politis harus diuji secara publik, sehingga alasan-alasan itu diterima secara intersubjektif oleh semu warga negara dan tidak menutup diri kritik-kritik masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya untuk semakin mendekat menuju cita-cita demokrasi itu sendiri.
Bagi Habermas ruang publik suatu jaringan yang mengkomunikasikan informasi dari berbagai cara pandang yang disaring sedemikian rupa, sehingga menjadi opini publik yang relevan dengan permasalahan masyarakat. Ruang publik merupakan fenomena sosial seperti tindakan, pelaku, atau kolektivitas, tetapi ruang publik melampaui konsep sosiologi konvensional tentang tatanan sosial.
Cita pendidikan politik yang ingin dibangun dalam konsep demokrasi deliberatif paling tidak, yaitu: 
1.	Diskursus publik antara calon Presiden dan wakil Presiden dengan masyarakat sebagai konstituen dalam menyampaikan visi, visi yang akuntabel. 
2.	Partisipasi masyarakat sebagai konstituen dalam menyampaikan aspirasi kepada calon Presiden dan wakil Presiden guna menghasilkan kebijakan yang responsif. 
3.	Kedaulatan rakyat sebagai konsekuensi fasilitasi diadakannya pelaksanaan pemilihan umum, karena rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan tertinggi. 
4.	Harmonisasi antara pemerintah dengan yang diperintah (pemerintah dengan warga negara). 
5.	Uji publik kebijakan pemerintah sebelum dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Dalam demokrasi deliberative, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat mengontrol keputusan-keputusan publik. Rakyat secara umum dapat mengkritik keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemegang mandat. Jika rakyat sudah berani mengkritik kebijakan pemerintah, maka secara tidak langsung mereka sudah menjadi rakyat rasional, bukan lagi rakyat irasional. Opini publik atau aspirasi rakyat berfungsi mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Jika tidak ada keberanian untuk mengkritik kebijakan politik, maka berarti rakyat tunduk dan patuh terhadap system.
Dalam kaitan ini Fatkhurohman berpendapat, bahwa dalam demokrasi deliberative negara tidak menentukan hukum dan kebijakan-kebijkan politik dalam ruang tertutup yang tidak dapat dikendalikan rakyat, melainkan rakyat bawah sudah mampu memainkan pengaruh yang sangat signivikan dalam proses pembentukan norma hukum dan kebijakan politik itu melalui media dan organisasi yang vokal dan mantap. Area publik menjadi arena di mana peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis dipersiapkan dan diarahkan secara diskursive. 
Seiring dengan diskursus demokrasi, maka Kranenburg mengemukakan, paling tidak dijumpai tiga ciri demokrasi modern, yaitu:
1.	Representative popular government with a parliamentary system.
2.	Representative popular government with separation of power.
3.	Representative popular government subyect to some direct popular influence (e.g. referendum, or popular initiative).
Dalam kaitan ini Carlyle mengemukakan bahwa aspek pertama dan utama yang mendasar dari pemikiran politik pada abad pertengahan adalah otoritas politik merupakan ekspresi dari keadilan sebuah prinsip yang diperoleh langsung dari hukum Romawi, prinsip penting yang kedua adalah hanya ada satu sumber otoritas politik, yaitu masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan ini John Salisbury seorang filsuf Inggris di mana ia seorang pejuang ambisius demi kebebasan individual menyatakan bahwa setiap penguasa memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya.

Simpulan
Pendidikan  Politik  merupakan sarana untuk memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, disamping itu tanggung jawab Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia terpilih dalam mengemban kekuasaan sebagai amanah. Tanggung jawab dalam pendidikan politik ini menjadi kewajiban partai politik, KPU-BAWASLU, dan seluruh elemen masyarakat. Bentuknya seperti pengarahan kepada masyarakat pada waktu kampanye dan penyebaran informasi pemilu guna menjadi warga negara yang beradap, demokratis, adil dan humanis. Adapun cita dari pendidikan politik ini adalah: (1) Peningkatan pemahaman visi misi calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia dalam diskursus publik kepada semua elemen masyarakat guna diketahui capaian akhir visi misinya sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang sampai saat ini belum tercapai. (2) Peningkatan daya pengetahuan masyarakat mengenai track record calon Presiden dan wakil Presiden Indonesia tentang: latar belakang pendidikan, kompetensi pedagogi, kompetensi personal, kompetensi sociocultural, kompetensi pengetahuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya, kompetensi moral, kemampuan mengelola negara. (3)Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai track record hutang negara selama menjadi Presiden dan wakil Presiden Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, semakin besar hutang negara, semakin kecil membangun kesejahteraan. (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan. (5) Moral dan budi pekerti yang luhur bagi calon Presiden dan wakil Presiden. (6) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang janji-janji kampanye yang tidak terealisasikan dengan baik. (7) Peningkatan pemahaman mekanisme pemilihan. Dalam fatsun demokrasi Pancasila dan deliberative, dijumpai kesamaan di mana sama-sama mengajarkan diskursus publik, partisipasi politik masyarakat, serta kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang diatur secara konstitusional di Indonesia dapat mengontrol keputusan-keputusan melalui kedaulatan rakyat. 

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budi Hardiman, F.  Demokrasi Deliberatif, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
Gaffar, Afan. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Indonesia, 1999.
Hamidi, Jazim. Pembentukan Perda Partisipatif,  Jakarta: Prestasi Pustaka,  2008.
M. Ketchum, Richard (ed), Pengantar Demokrasi, Yogyakarta: Niagara, 2004.
Mahfud MD, Moh. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,  Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Mr. R. Kranenburg & Tk. B. Sbaroedin, Ilmu Negara Umum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.
Nur Agustyati, Khoirunnisa (ed),  Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA, 2005, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005.
Nur Khoiron, M.   et.al,  Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja).  Yogyakarta: IKIS.
Wattimena, Reza A. A. Melampaui Negara Hukum Klasik, Yokyakarta: Kanisius, 2007.

Artikel:
Sudarwo, Fajar. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penekatan Pendidikan Politik Untuk Mencegah Konflik Pemilukada, dalam  http://fajardesa.blogspot.com/2010/10/pemberdayaan-masyarakat-sebagai.html diakses 22 November 2018

Jurnal:
Abu Tamrin, “Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi”, dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440, 2013.
Fatkhurohman, Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional, dalam Jurnal Konstitusi: Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Volume IV Nomor 2 November 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD Negara RI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik