Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik. ISSN: 3026-1805
Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Lestari di Dusun Seketi Mojokerto
Penelitian ini mengkaji seberapa efektif pelaksanaan program Bank Sampah Lestari di Dusun Seketi, Mojokerto dalam menangani permasalahan sampah dan mendukung ekonomi warga. Program ini mengadopsi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program memiliki dampak positif dalam mengurangi volume sampah dan memberi insentif ekonomi, meskipun masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi warga, keterbatasan akses lokasi, dan kurangnya penyuluhan. Meski menghadapi tantangan, Bank Sampah Lestari tetap memiliki potensi sebagai contoh praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan apabila mendapat dukungan sosialisasi yang intensif, peningkatan sarana prasarana, serta kerja sama aktif antara masyarakat dan pemerintah setempat. Hasil evaluasi ini menyoroti pentingnya kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lokal dan perlunya penguatan sumber daya manusia untuk menunjang kelangsungan program. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan model serupa di wilayah lain.
Copyright (c) 2025 Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Analisis Kualitas Layanan Program Sedudo (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk
Peningkatan kualitas layanan publik melalui implementasi E-Government merupakan fokus utama, sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden No. 01 Tahun 2014. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nganjuk mengimplementasikan program SEDUDO (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) sebagai upaya transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kualitas layanan elektronik SEDUDO berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna serta petugas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (petugas teknis dan manajerial) serta informan pendukung (masyarakat pengguna), dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dengan kerangka dimensi e-SERVQUAL (Efisiensi, Reliabilitas, Ketanggapan, Jaminan, dan Empati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Reliabilitas (keandalan sistem dan akurasi data) telah terwujud secara optimal. Namun, dimensi Ketanggapan dan Empati ditemukan sebagai tantangan utama, di mana pengguna sering mengeluhkan lambatnya respons petugas helpdesk daring dan kurangnya komunikasi personal dalam penanganan kendala. Disimpulkan, Program SEDUDO berhasil menciptakan layanan yang reliable, tetapi perlu penguatan pada aspek humanware (SDM) untuk mencapai kualitas layanan yang optimal dalam konteks pelayanan publik digital.
TATA RUANG KANTOR DI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Studi pada Bidang Kesehatan Hewan)
Tata ruang kantor adalah sistematika penataan dalam ruang kantor, termasuk asas, bentuk dalam ruang kantor, serta faktor lingkungan fisik. Tata ruang kantor menjadi bagian penting dari terlaksananya kegiatan adiminstrasi dalam organisasi. Namun, adanya kendala dalam penerapan tata ruang kantor yang ideal berupa penerapan asas jarak terpendek yang begitu dekat antar pegawai dan penataan perabot berupa lemari dalam ruangan kantor yang kurang sesuai sehingga membuat pegawai kurang nyaman, serta penempatan kulkas yang kurang ideal dalam ruang rapat di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Studi pada Bidang Kesehatan Hewan). Tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis tata ruang kantor yang meliputi bentuk, asas, dan faktor lingkungan fisik di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Studi pada Bidang Kesehatan Hewan). Dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk ruangan kantor Bidang Kesehatan Hewan berbentuk gabungan, secara terbuka untuk Kepala Seksi serta pegawai dan tertutup untuk pimpinan. 2) Tiga asas belum optimal, yaitu asas jarak terpendek karena jarak meja yang tidak ideal sehingga minimnya privasi; asas penggunaan segenap ruangan karena masih terdapat ruang kosong, dua lemari besar yang kurang termanfaatkan, serta belum tersedianya meja untuk pegawai baru; dan asas perubahan susunan tempat kerja karena keterbatasan instalasi listrik dan furnitur besar. Asas rangkaian kerja, integrasi kegiatan, serta keamanan dan kepuasan pegawai dinilai berjalan cukup baik. 3) Pada faktor lingkungan fisik, pencahayaan belum ideal, warna ruangan memberikan rasa nyaman, sirkulasi udara cukup baik meski PK AC Kepala Bidang kurang sesuai, serta tingkat kebisingan cukup tinggi karena belum adanya peredam suara. Rekomendasi meliputi pemindahan lemari besar, pengaturan ulang jarak meja, pemanfaatan ruang kosong, pemasangan peredam suara, dan penambahan lampu sesuai standar. Kata Kunci: tata ruang kantor, ruang kantor, administrasi perkantoran, bidang kesehatan hewan
Implementasi Program Inovasi Layar Ramah Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
Pelayanan administrasi publik di Kecamatan Kemlagi melalui program inovasi Layar Ramah (Layanan Antar Surat ke Rumah) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur program, keterbatasan jumlah pegawai dalam pendistribusian surat, serta minimnya sosialisasi dari pihak kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program inovasi Layar Ramah di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III yang meliputi empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Layar Ramah telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi beberapa hambatan. Pada aspek komunikasi, koordinasi antarpegawai sudah efektif, tetapi sosialisasi kepada masyarakat belum merata. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan keterlambatan dalam pengantaran surat. Aspek disposisi menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pegawai yang baik terhadap kebijakan. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), namun koordinasi antarbagian masih perlu ditingkatkan. Disarankan agar Kecamatan Kemlagi meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, menambah sumber daya manusia di bidang pelayanan, serta memperkuat pengawasan agar implementasi program Layar Ramah dapat berjalan optimal dan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pelayanan publik, Layar Ramah, Kecamatan Kemlagi
EFEKTIVITAS APLIKASI OLIGOS (ONLINE INTEGRATED GOVERNMENT SYSTEM) DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
OLIGOS (Online Integrated Government System) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Subbagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan proses pertanggungjawaban perjalanan dinas secara daring. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas penggunaan OLIGOS dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan tujuh indikator e-service quality dari Zeithaml et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OLIGOS cukup efektif dalam mempercepat proses dan menyediakan akses informasi, meskipun integrasinya dengan Si-Surat masih terbatas. Fitur SPT, SPPD, dan Kwitansi membantu memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi verifikasi akhir tetap memerlukan dokumen fisik. Sistem telah aman melalui server khusus, meski belum dilengkapi SOP hak akses. Respon aplikasi cepat dan jelas, namun belum diatur dengan standar prosedur. Kompensasi dilakukan secara informal, kontak komunikasi cukup lancar lewat WhatsApp, dan aplikasi tersedia 24 jam, meski terkadang mengalami downtime pada periode sibuk.
PARTISIPASI PEGAWAI DALAM PROSES PENGISIAN DATA PADA APLIKASI ABK2023 (STUDI PADA JABATAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA)
Analisis beban kerja merupakan proses manajemen yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan pegawai. Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja (Monev ABK) merupakan salah satu bagian dari tahapan ABK pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Terdapat permasalahan Monev ABK pada data yang tidak dapat divalidkan atau dinilai karena data pendukung tidak lengkap, tidak sesuai dengan nilai capaian, atau hanya berupa foto tanpa keterangan waktu, tempat, dan nama kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguraikan secara rinci terkait partisipasi pegawai dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja (Monev ABK) melalui aplikasi ABK2023. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini pada partisipasi kerja pegawai berdasarkan teori partisipasi oleh Mathis (2008) antara lain partisipasi kerja, tanggung jawab, disiplin kerja, komitmen kerja, berbagi pengetahuan, dan semangat kerja. Analisis data dilakukan secara deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, pagawai diketahui cukup baik pada pemenuhan tanggung jawab dan komitmen kerja pegawai namun, kurang pada disiplin kerja. Tugas pertugas jabatan merupakan metode perhitungan Bagian Organisasi dengan penggunaan jam kerja efektif sebesar 103.000 menit/tahun yang merupakan perhitungan ABK berlebih. Terjadi perbedaan jumlah kebutuhan pegawai antara hasil dari perhitungan ABK ideal yang berjumlah 3 pegawai dengan ABK berlebih 2 pegawai pada jabatan pengadministrasi kepegawaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan disiplin kerja dan penataan pegawai. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui partisipasi pegawai dalam pelaksanaan Monev ABK dan dapat berjalan optimal. Saran yang diajukan pelatihan atau sosialisasi mendalam akan pentingnya validitas data monev serta disegerakan rekrutmen atau pemerataan pegawai.
Evaluasi Dampak Kebijakan Pengadaan Tanah Di Kota Surabaya (Studi Kasus : Desa Tambak Langon)
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Desa Tambak Langon, Kecamatan Asemrowo. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembangunan rumah pompa dan normalisasi sungai sebagai solusi penanggulangan banjir. Namun dalam pelaksanaannya, muncul beragam dampak sosial yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga terdampak, tokoh masyarakat, serta pihak dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari Samodra Wibawa yang mencakup empat dimensi utama: dampak terhadap individu, dampak terhadap organisasi, dampak terhadap masyarakat, serta dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, warga mengalami tekanan psikis, kehilangan pekerjaan, serta ketidakpastian masa depan. Pada aspek organisasi, terjadi pelemahan fungsi RT/RW, disintegrasi organisasi sosial, dan hilangnya koordinasi antar lembaga lokal. Dampak terhadap masyarakat mencakup menurunnya kohesi sosial, ketimpangan informasi, ketidakadilan kompensasi, serta turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pada tataran lembaga dan sistem sosial, terjadi penurunan legitimasi pemerintah lokal, disfungsi sistem sosial warga, serta ketiadaan skema pemulihan sosial pasca relokasi. Dengan demikian peneliti memberikan rekomendasi dan saran pada dampak untuk individu, perlu disediakan layanan psikososial seperti konseling dan program trauma healing guna mengatasi tekanan psikis dan ketidakpastian masa depan, program pelatihan keterampilan dan bantuan pencarian kerja juga penting untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan. Pada tingkat organisasi, penguatan fungi RT/RW harus menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan dan dukungan agar mereka dapat kembali menjalankan peran koordinasi dan memfasilitasi komunikasi antarwarga serta antar lembaga lokal. Untuk masyarakat, perlu dibangun kembali kohesi sosial melalui kegiatan bersama dan transparansi informasi, serta memastikan kompensasi yang adil dan tepat waktu agar menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan warga. Pada lembaga dan sistem sosial, pemerintah lokal harus meningkatkan legitimasi dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses pengmbin keputusan dan perencanaanpasca relokasi. Selain itu, peru dirancang skema pemulihan sosial yang menyeluruh agar sistem sosial warga dapat berfungsi kembali dengan baik. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkeadilan dalam kebijakan pengadaan tanah agar dampak negatif dapat diminimalisir. Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, pengadaan tanah, dampak sosial
Efektivitas Penggunaan Aplikasi (SiapNgajar) Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMPN 2 Kebonsari Madiun
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah paradigma sistem birokrasi di seluruh dunia, termasuk dalam sektor pemerintahan melalui konsep e-government. Di Indonesia, konsep ini mulai diadopsi secara masif di berbagai instansi di setiap daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Pemanfaatan TIK menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan, terutama terkait pengawasan kinerja guru, dengan meluncurkan inovasi berupa Sistem Aplikasi Tenaga Pengajar (SiapNgajar). Meskipun aplikasi SiapNgajar menawarkan berbagai manfaat, dalam penerapannya tidak serta merta lancer begitu saja. Beberapa masalah dihadapi dalam penerapannya antara lain terbatasnya dukungan aplikasi pada sistem operasi Android, adanya bug sistem, serta menu aplikasi yang terbatas, yang dapat menghambat efektivitas kinerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan e-government melalui aplikasi SiapNgajar di SMPN 2 Kebonsari Madiun dalam meningkatkan kinerja guru. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui Teknik wawancara dengan tim IT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengembang aplikasi, serta guru di SMPN 2 Kebonsari sebagai pengguna aplikasi. Berdasarkan teori efektivitas program menurut Budiani (2007), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SiapNgajar dapat dikatakan efektif, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, disarankan agar pengembang segera memperbaiki bug yang dialami pengguna melalui pemeliharaan rutin dan evaluasi terjadwal. Selain itu, fokus pada penyediaan konten panduan interaktif, seperti video tutorial animasi, akan lebih efektif dibandingkan sosialisasi berlebihan. Tujuan program ini telah tercapai, namun perluasan fitur seperti Mutasi dan Gaji/Honor sangat dianjurkan untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Dinas Pendidikan juga disarankan untuk mengembangkan pendekatan pemantauan yang lebih holistik, yang tidak hanya menilai keaktifan penggunaan aplikasi SiapNgajar, tetapi juga kualitas dan dampak aktivitas tenaga pendidik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA TASIKMADU KABUPATEN TUBAN)
Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaannya, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, baik regulasi, sumber daya, maupun komitmen dari aparatur pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik yang wajib disediakan di Desa Tasikmadu, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi publik telah dijalankan oleh pemerintah Desa Tasikmadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif, lalu ditarik kesimpulan berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dinilai berdasarkan enam indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tasikmadu guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di desa belum berjalan secara maksimal. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di tingkat desa, kurangnya kegiatan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penyusunan SOP yang terstruktur mengenai keterbukaan informasi publik, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta penerapan strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong terciptanya keterbukaan informasi yang lebih optimal di lingkungan desa. Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan, Informasi Publik, Desa Tasikmadu
ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEPENDUDUKAN STUDI PELAYANAN IKD (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL) PADA KANTOR KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan standar pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. Pelaksanaan standar pelayanan IKD di Kantor Kelurahan Medokan Ayu masih menghadapi sejumlah tantangan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari keberadaan IKD dan kurang memahami cara aktivasi serta pemanfaatannya. Analisis data dilakukan berdasarkan enam indikator Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 yatiu indikator kesederhanaan, partisipasi, akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan lurah, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, pegawai, dan warga Kelurahan Medokan Ayu, serta didukung oleh dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kesederhanaan dan partisipasi dalam sosialisasi IKD sudah cukup baik, meskipun masih ada tantangan dalam pemahaman dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital. Namun, indikator akuntabilitas dan transparansi masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama terkait kejelasan informasi persyaratan dan SOP. Meskipun terdapat upaya berkelanjutan dalam inovasi pelayanan seperti aktivasi IKD di balai RW, serta pelayanan yang adil dan non-diskriminatif, masih ada masukan terkait keramahan petugas dan fasilitas pendukung untuk pemohon berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, pelayanan IKD di Kelurahan Medokan Ayu telah memenuhi sebagian besar standar, tetapi akuntabilitas dan transparansi memerlukan perhatian khusus untuk peningkatan kualitas layanan yang komprehensif. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Identitas Kependudukan Digital (IKD)
INCOMING AND OUTGOING MAIL ARCHIVE MANAGEMENT SYSTEM AT THE EAST JAVA PROVINCIAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY OFFICE
Abstract This study aims to describe the governance system of incoming and outgoing mail archives at the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) Office of East Java Province. Mail archives play a crucial role in the smooth operation of administration, and thus their management must be carried out systematically from creation to disposition. According to the theory by Mulhidin and Winata in Faulziyah (2019), ideal archive management includes four elements: creation, use, maintenance, and disposition. At BRIDA East Java, the archiving system is still conducted manually without standard operating procedures (SOP), yet it still follows administrative procedures such as mail registration, classification, and document security.This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Informants consist of 1 head of sub-division, 3 archive management staff, and 2 archive users. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing.The research results show that the archive creation process has been well implemented and organized. However, the usage stage of the archives is still suboptimal due to the absence of clear borrowing procedures. Archive maintenance is carried out, but not optimally, due to unidentified documents and poorly organized storage spaces. Archive disposition is only partially done, limited to archive relocation, without a thorough disposition process. Keywords: Archive governance, incoming mail, outgoing mail, BRIDA East Java.
Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan Analisis Beban Kerja Melalui E-ABK Pada Jabatan Pengolah Data dan Informasi RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2024
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja merupakan kewajiban dari setiap instansi atau pemerintah daaerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja dari organisasi yang berdasarkan dengan volume kerja. Kota Surabaya dalam melaksanakan Analisis Beban Kerja menggunakan media digital yaitu Electronic Beban Kerja atau E-ABK. Pada tahun 2024 pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkup pemerintah Kota Surabaya berfokus pada mengoptimalkan tingkat validitas isian perencanaan ABK di Perangkat Daerah. RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Surabaya juga melaksanakan sebuah Perencanaan ABK 2024. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai efektivitas dari Perencanaan Analisis Beban Kerja pada Jabatan Pengolah Data dan Informasi di Bidang Umum dan Keuangan RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian diianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada empat indicator pengukuran efektivitas menurut Subagyo yaitu ketepatan sasaran, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program serta Pemantauan Program. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perencanaan ABK melalui E-ABK 2024 pada Jabatan Pengolah Data dan Informasi secara keseluruhan cukup efektif. Pada indicator Ketepatan Sasaran telah dilaksanakan sesuai regulasi sudah tepat, namun implementasi teknisnya masih menghadapi tantangan pada kapasitas SDM. Pada indicator Sosialisasi Program sudah efektif karena proses penyampaian informasi cukup jelas dan mudah dipahami oleh RSUD Bhakti Dharma Husada dan Mahasiswa sebagai pendamping Perencanaan ABK 2024. Pada indicator Pencapaian Tujuan Program dilaksanakan dengan efektif ditunjukan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada indicator Pemantauan Program dikatakan efektif, karena Bagian Organisasi melakukan pemantauan saat pelaksanaan Perencanaan ABK hingga setelah Perencanaan ABK. Terdapat juga evaluasi atau eksekusi yang dilakukukan setelah program selesai. Serta adanya tindak lanjut dari hasil Perencanaan ABK yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Kata Kunci: Efektivitas, Analisis Beban Kerja, E- ABK, Perencanaan ABK
Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Perak Barat Kota Surabaya
Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan kemudahan akses administrasi kependudukan melalui transformasi digital. Inovasi ini program Identitas Kependudukan Digital (IKD) memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara online. Kelurahan Perak Barat adalah salah satu daerah yang melaksanakan program ini sesuai dengan kebijakan nasional yang diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Perak Barat serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari Lurah, Kasi Pemerintahan, staf SIAK, staf pelaksana, dan masyarakat penerima layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen penelitian berupa lembar observasi dan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Perak Barat cukup berjalan baik ditinjau dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi didasarkan pada teori George C. Edward III. Namun, ditemukan kendala seperti: kurangnya literasi digital (komunikasi); keterbatasan akses perangkat teknologi (sumber daya); tidak ada insentif khusus (disposisi); kekhawatiran terhadap keamanan data (struktur birokrasi). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya optimalisasi sumber daya serta penguatan koordinasi antar berbagai pihak agar Program Identitas Kependudukan Digital dapat berjalan dengan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Peneliti merekomendasikan perlunya peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, penguatan sistem keamanan data untuk membangun kepercayaan publik. Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan Digital
Implementasi Aplikasi SP4N LAPOR! Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tuban
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi SP4N-LAPOR! telah berjalan cukup baik dan menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan pengaduan publik. Namun demikian, implementasi SP4N-LAPOR! masih menghadapi sejumlah kendala pada tiap indikator. Pada aspek komunikasi, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam memperluas sosialisasi kepada masyarakat, sehingga penyebaran informasi belum merata. Pada indikator sumber daya, belum adanya kriteria formal dalam pemilihan admin/operator serta terbatasnya jumlah tenaga kerja dan anggaran menjadi tantangan dalam operasional harian. Dari segi disposisi, meskipun pelaksana menunjukkan komitmen positif, ketiadaan insentif formal yang memadai berpotensi memengaruhi motivasi dan keberlanjutan kinerja. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi, masih ditemukan keterlambatan dalam penanganan laporan karena prosedur kerja yang bersifat berjenjang dan belum cukup efisien. Dengan demikian, meskipun SP4N-LAPOR! menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan pengaduan publik, perbaikan masih diperlukan pada aspek komunikasi yang merata, penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, sistem insentif bagi pelaksana, serta efektivitas alur birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal dan responsif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SURABAYA (STUDI PADA PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN PAKIS)
Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi isu strategis dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui berbagai kebijakan berupaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh agar masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Pakis, Kota Surabaya, dengan menggunakan enam indikator implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci dari instansi terkait serta masyarakat setempat, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diimplementasikan dengan cukup baik melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan sumber daya teknis serta penguatan kolaborasi antarorganisasi pelaksana agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL
Pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital menjadi kebutuhan penting dalam era transformasi pelayanan publik. Di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas layanan. Penelitian ini mendeskripsikan kualitas pelayanan IKD dengan pendekatan kualitatif dan teori E-Service Quality dari Zeithaml, Parasuraman, dan Malhotra (2005) , yang meliputi: efisiensi, ketersediaan sistem, pemenuhan, privasi, responsivitas, kompensasi, dan kontak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek efisiensi, proses layanan seperti pengajuan perubahan data dan pembuatan dokumen masih mengharuskan kehadiran langsung ke kantor pelayanan, sehingga belum mencerminkan optimalisasi digital. Dalam indikator ketersediaan sistem, ditemukan seringnya gangguan teknis seperti gagal login dan verifikasi yang tidak konsisten, yang menghambat aksesibilitas layanan. Dalam indikator Pemenuhan fitur aplikasi juga belum maksimal, terlihat dari belum tersedianya fitur pengajuan dokumen secara mandiri. Dari indikator privasi dan keamanan, walaupun aplikasi telah dilengkapi sistem keamanan, kekhawatiran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih cukup tinggi. Pada indikator responsivitas, tanggapan terhadap keluhan pengguna tergolong lambat dan tidak semua permasalahan bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Dalam aspek kompensasi, tidak terdapat mekanisme yang jelas untuk memberikan ganti rugi atau solusi atas kendala layanan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Sementara itu, pada indikator kontak, tidak adanya sitem pengaduan resmi sehingga masyarakat harus datang langsung jika terjadi kendala. Saran penelitian ini antara lain: (1) Pada indikator efisiensi: Layanan IKD perlu diintegrasikan penuh secara digital dan disosialisasikan secara luas agar masyarakat tak perlu hadir langsung. (2) Pada indikator ketersediaan Sistem: Stabilitas aplikasi harus ditingkatkan dengan fitur pemulihan akun mandiri dan dukungan teknis di kecamatan. (3) Pada indikator pemenuhan: aplikasi perlu menyediakan fitur pengajuan dokumen dan panduan digital agar layanan lebih lengkap dan mudah diakses. (4) Pada indikator privasi dan keamanan: perlu edukasi perlindungan data, sistem keamanan yang kuat, dan pemulihan akun yang praktis. (5) Pada indikator responsivitas: fitur bantuan digital dan penambahan petugas kecamatan diperlukan agar keluhan cepat ditangani. (6) Pada indikator kompensasi: harus ada kompensasi jelas dan alur penanganan keluhan agar hak pengguna terlindungi. (7) Pada indikator kontak: jalur komunikasi resmi dan fitur pengaduan aplikasi harus diperkuat untuk respon cepat dan terdokumentasi. Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Publik, E-Service Quality, Kecamatan Kesamben, Optimalisasi Layanan.
Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Desa Kediren Kabupaten Lamongan)
Peran perempuan memiliki pengaruh penting dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah rumah tangga. Bank Sampah Bumi Asri merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berada di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta menganalisis secara kritis peran perempuan dan berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas pengelolaan sampah di Bank Sampah Bumi Asri. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui rancangan studi kasus. Prosedur pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara selektif menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah partisipan sebanyak sepuluh orang yang dianggap memiliki relevansi dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian, terdiri dari lima orang pengurus pengelola Bank Sampah, empat orang nasabah aktif, dan satu orang Kepala Desa Kediren. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Soekanto sebagai kerangka berfikir yang mengklasifikasikan peran ke dalam tiga kategori utama yaitu: peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Bumi Asri mencakup: Peran Aktif yang dijalankan oleh pengurus inti dalam menggerakkan, mengelola, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah; Peran Partisipatif yang terlihat dari keterlibatan perempuan dalam kegiatan rutin seperti pemilahan dan penyetoran sampah; sementara Peran Pasif hampir tidak ditemukan karena mayoritas perempuan menunjukkan keterlibatan langsung. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi peran perempuan antara lain adalah faktor kesadaran, kebiasaan, dan manfaat ekonomi yang dirasakan dari hasil pengelolaan sampah.
Evaluasi Kebijakan Stiker Keluarga Miskin Di Kota Surabaya (Studi Pada Kelurahan Gunung Sari)
Abstrak Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu penting yang dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kota Surabaya. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ini adalah melalui program penempelan stiker keluarga miskin sebagai bentuk identifikasi penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Stiker Keluarga Miskin di Kota Surabaya (Studi Pada Kelurahan Gunung Sari). Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan stiker keluarga miskin dengan menggunakan kriteria evaluasi oleh Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi efektivitas, kebijakan belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya sistem pelaporan pelepasan stiker yang tertib. Dari aspek efisiensi, pelaksanaan dinilai hemat sumber daya karena menggunakan tenaga dan waktu dari struktur masyarakat yang sudah ada. Kecukupan kebijakan masih dipertanyakan karena belum seluruh penerima stiker memperoleh bantuan, serta menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Dalam hal pemerataan, masih terdapat ketimpangan, khususnya bagi warga yang tinggal di kos atau kontrakan yang sulit dijangkau kebijakan. Dari segi responsivitas, muncul penolakan masyarakat terhadap stiker karena alasan stigma dan kurangnya partisipasi. Sementara pada kriteria ketepatan, pemasangan dinilai cukup tepat sasaran, tetapi pelepasan stiker tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi warga secara nyata. Secara keseluruhan, kebijakan ini masih memerlukan perbaikan agar lebih adil, tepat sasaran, dan diterima masyarakat. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Stiker Keluarga Miskin Abstract Poverty remains a significant issue faced by various regions, including Surabaya City. One of the government's efforts to address this issue is the implementation of the poor family sticker program as a form of identification for aid recipients. This study aims to analyze the evaluation of the Poor Family Sticker Policy in Surabaya City, with a case study conducted in Gunung Sari Subdistrict. The research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The focus of this study is the policy evaluation using William N. Dunn’s criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results show that in terms of effectiveness, the policy has not been optimal due to limited public understanding and the absence of a structured reporting system for sticker removal. In terms of efficiency, implementation is considered cost-effective by utilizing existing community resources. The adequacy of the policy is still in question, as not all sticker recipients receive aid, and the sticker can create social discomfort. Regarding equity, disparities remain, especially for residents living in rented or boarding houses who are harder to reach. In terms of responsiveness, public rejection of the sticker is evident due to stigma and lack of participation. For appropriateness, the placement of stickers is generally on target, but sticker removal does not always reflect actual economic conditions. Overall, this policy still requires improvements to be more equitable, targeted, and accepted by the community
Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Pengelolaan arsip dinamis aktif merupakan bagian penting dalam sistem kearsipan, khususnya dalam mengatur keluar masuk arsip untuk kegiatan administrasi sehari-hari di suatu instansi. Arsip yang tidak dikelola dengan baik bisa menghambat pelayanan dan proses pengambilan keputusan. Bappeda Gresik adalah salah satu instansi yang menghasilkan dan memanfaatkan banyak dokumen penting dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip dinamis aktif di Bappeda Gresik dilakukan, yang mencakup proses penciptaan arsip, penggunaan arsip dalam kegiatan, pemeliharaan agar arsip tetap teratur, serta penyusutan arsip melalui pemindahan, pemusnahan, atau penyerahan. Penelitian ini diterapkan dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penciptaan arsip di Bappeda Gresik telah berjalan sesuai alur administrasi umum, namun masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital. 2) Pada Tahap Penggunaan arsip belum didukung oleh sistem peminjaman dan pengembalian arsip yang tertib, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kehilangan dan kesulitan dalam pencarian dokumen arsip. 3) Tahap pemeliharaan arsip dilakukan oleh masing-masing bidang dengan cara manual dan menyimpannya dalam filling kabinet, namun belum disertai klasifikasi dan pengkodean yang baku. 4) Sementara itu, pada tahap penyusutan arsip belum dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku karena belum adanya kebijakan internal maupun prosedur terkait Jadwal Retensi Arsip (JRA). Dan dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan arsip dinamis aktif di Bappeda Kabupaten Gresik belum terlaksana secara optimal dan masih memerlukan perbaikan pada setiap tahapan. Dibutuhkan sistem pengelolaan arsip yang lebih terstruktur, fasilitas pendukung yang memadai, serta peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang kearsipan untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien
Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sampah Desa (Studi Kasus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Jatidukuh Kabupaten Mojokerto)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah desa, khususnya yang tergabung dalam organisasi PKK di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Permasalahan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal menjadi latar belakang penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari kepala desa, ketua PKK, anggota PKK, pengurus bank sampah, dan nasabah bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan cukup aktif dalam tahap pengambilan keputusan dan sosialisasi, tetapi masih rendah pada tahap pelaksanaan teknis bank sampah, seperti pemilahan, penimbangan, dan pengelolaan hasil. Manfaat ekonomi dari kegiatan bank sampah bagi perempuan belum optimal, meskipun manfaat sosial berupa peningkatan kesadaran lingkungan sudah dirasakan. Hambatan utama partisipasi perempuan adalah keterbatasan waktu, kurangnya koordinasi, dan rendahnya rasa memiliki terhadap program. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan teknis, penguatan koordinasi antara PKK dan pengurus bank sampah, serta penciptaan forum evaluasi yang lebih inklusif.
Penyusunan SOP Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes Kota Surabaya
Pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah pilar good governance. Kelurahan Karangpoh, Surabaya, menghadapi kendala seperti prosedur rumit, ketidakpastian waktu, dan kurangnya transparansi akibat tidak adanya Standar Operasional Prosedur resmi untuk layanan administrasi non-kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan administrasi publik di Kelurahan Karangpoh. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE, meliputi, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Penyusunan SOP didasarkan pada Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan diskusi bersama aparatur kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap analisis kebutuhan penyusunan SOP belum berjalan optimal karena ketiadaan tim penyusun SOP formal, tahap perancangan tidak ditemukan kendala karena berhasil mengidentifikasi lima layanan prioritas, tahap pengembangan ditemukan kendala dalam aspek keterukuran dan efisiensi yang belum sepenuhnya tercapai dalam praktik, tahap implementasi terdapat ketidaksesuaian antara standar waktu dalam SOP dengan kondisi nyata di lapangan, serta tahap evaluasi dan monitoring tidak ada kendala bahkan menunjukkan adanya dampak positif SOP terhadap peningkatan kinerja pelayanan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur di Kelurahan Karangpoh dan instansi lainnya.
Kualitas Pelayanan Publik di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidaorjo : Studi Kasus Pada Aplikasi Plavon
Plavon (Pelayanan Via Online) merupakan suatu layanan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mempermudah permohonan administrasi kependudukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo : Studi Kasus Pada Aplikasi Plavon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan berdasarkan Zeithml et al. (1990) dengan lima (5) Indikator yaitu (1) Tangibles (Berwujud) (2) Reliability (Kehandalan) (3) Responsiveness (Ketanggapan) (4) Assurance (Jaminan) (5) Empathy (Empati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik melalui Aplikasi Plavon di Desa Sidorejo. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik melalui Aplikasi Plavon di Desa Sidorejo tergolong cukup baik. Indikator berwujud seperti penampilan pegawai dan fasilitas fisik dinilai positif, meskipun kenyamanan tempat dan kemudahan proses layanan masih perlu ditingkatkan. Keandalan petugas cukup baik, namun standar pelayanan dan pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat belum optimal karena keterbatasan digital. Ketanggapan terhadap keluhan baik, tetapi kecepatan layanan belum konsisten akibat kurangnya koordinasi dan berkas tidak lengkap. Jaminan biaya dinilai sangat baik karena seluruh layanan gratis, namun penyelesaian sering terlambat karena kendala teknis. Pegawai menunjukkan empati tinggi dengan penerapan prinsip 5S. Saran perbaikan mencakup peningkatan kenyamanan ruang, sosialisasi aplikasi, penguatan literasi digital, perbaikan jaringan, dan koordinasi antar instansi.
Pengelolaan Sistem Kearsipan Elektronik “Sinora” Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surabaya
Pengelolaan arsip secara elektronik merupakan bagian dari transformasi digital dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam upaya mendukung hal tersebut, BKPSDM Kota Surabaya mengembangkan sistem kearsipan elektronik bernama SINORA untuk mencatat dan mengelola arsip secara digital. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan sistem kearsipan elektronik “SINORA” di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi petugas pencatat surat, pengelola teknis sistem, dan staf sekretariat yang bekerja di lingkungan BKPSDM Kota Surabaya. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil temuan di lapangan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada fase penciptaan dan penyimpanan, sistem hanya digunakan untuk mencatat informasi dasar surat; proses penciptaan surat masih dilakukan melalui aplikasi lain. Pada fase distribusi dan penggunaan, SINORA belum menyediakan fitur pengiriman atau tindak lanjut surat, dan pengguna hanya memanfaatkan sistem untuk pelacakan arsip. Dalam fase pemeliharaan, tidak ditemukan mekanisme retensi atau pemutakhiran konten arsip. Pada fase disposisi, sistem belum mendukung proses penentuan status akhir arsip, sehingga proses disposisi masih dilakukan di luar sistem. Dapat disimpulkan bahwa sistem SINORA baru berperan dalam tahapan awal pengelolaan arsip elektronik, dan belum mampu mendukung seluruh siklus hidup arsip elektronik secara menyeluruh sesuai teori yang digunakan.
Evaluasi Dampak Kebijakan Program Jombang Berkadang di Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Program Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kondisi anak lebih pendek dibandingkan usia sebayanya dan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan kecerdasan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang per Februari 2024, angka prevalensi stunting mencapai 4,46 persen, menunjukkan penurunan dari 6,29 persen pada tahun 2023. Program intervensi yang dilakukan meliputi Taman Pemulihan Gizi (TPG), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan gizi, serta sosialisasi edukasi yang melibatkan lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting. Beberapa keluarga penerima bantuan belum sepenuhnya memahami cara merawat dan memenuhi kebutuhan gizi anak secara tepat, meskipun intervensi telah didistribusikan secara cepat dan menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi, sosialisasi yang lebih intensif, dan pendekatan partisipatif agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjawab permasalahan kesehatan anak di Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing di Desa Keras Kabupaten Jombang, dengan fokus pada evaluasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022. Salah satu tujuan program yaitu Pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu peneleti meneliti terkait adanya dampak dari kebijakaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data berdasarkan model evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang meliputi enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan serupa di masa depan dan menghasilkan strategi inovativ dalam mewujudkan dalam keberhasilan kebijakan program jombang berkadang. Kata Kunci: Stunting, kebijakan publik, evaluasi kebijakan, evaluasi program
Tata Ruang Kantor Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Studi Pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah)
Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penataan ruang kantor pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang belum optimal sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk tata ruang kantor gabungan, penerapan asas-asas tata ruang, dan faktor-faktor lingkungan fisik seperti cahaya, warna, udara, bunyi, dan musik yang memengaruhi kinerja pegawai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data dan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan penataan ruang kantor gabungan memiliki keterbatasan ruang gerak karena ukuran ruangan yang kecil. Tata letak peralatan dan perlengkapan kantor sudah cukup sesuai dengan asas tata ruang, namun belum optimal pada aspek perubahan susunan dan keamanan kerja. Faktor yang mempengaruhi tata ruang belum sepenuhnya mendukung aktivitas kerja pegawai, pencahayaan alami cukup tetapi jumlah lampu kurang, warna biru muda memberi kesan cerah namun cat mulai mengelupas, dua unit AC belum cukup ideal untuk sirkulasi udara, suara dari ruangan sebelah masih mengganggu, dan musik hanya sesekali diperdengarkan namun mampu menambah semangat kerja. Penataan ruang kantor Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Jombang perlu diperbaiki dengan menerapkan konsep semi-terbuka, menata ulang posisi meja secara ergonomis, serta memisahkan ruang gudang dan tamu untuk memperluas area kerja. Renovasi fisik seperti perbaikan pintu, plafon, dan atap agar lingkungan kerja lebih aman dan nyaman. Perbaikan pencahayaan, warna ruangan, sirkulasi udara, dan pengendalian suara juga diperlukan, sementara pengelolaan musik dapat terus dimanfaatkan untuk menambah kenyamanan kerja
Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Sub Bidang Sekretariat Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung
Dalam era tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi dan efisiensi, arsip memegang peran penting sebagai sumber informasi, bukti hukum, dan dasar pengambilan keputusan. Pengelolaan arsip yang baik mencerminkan profesionalisme organisasi sekaligus menunjukkan kualitas pelayanan publik. Namun, pengelolaan arsip dinamis aktif pada Sub Bidang Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan ruang, belum adanya sistem peminjaman arsip formal, dan kurangnya pemeliharaan rutin. Hal ini menuntut penelitian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan arsip dan merumuskan solusi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta validasi dengan triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tahap pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan belum optimal. Penciptaan arsip masih dilakukan secara manual tanpa dukungan aplikasi digital seperti “Sri Kandi”. Prosedur peminjaman belum tertata sehingga berisiko menimbulkan kehilangan dokumen. Pemeliharaan arsip terkendala ruang, pengkodean, dan jadwal yang belum rutin. Evaluasi penyusutan pun belum dilakukan secara berkala. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik dengan standar pengelolaan arsip yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan kearsipan, penerapan sistem digital, aturan peminjaman yang jelas, pemeliharaan arsip dengan penataan terstruktur, serta penambahan tenaga arsiparis. Penyusunan dan penerapan SOP di setiap tahap juga direkomendasikan.
Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi Desa Karangsari, Kabupaten Banyuwangi
Implementasi kebijakan BUMDes merupakan proses penting dalam pengembangan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes Jenggirat Tangi dibentuk pada 18 Desember 2018 yang berlandaskan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang “Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi”. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Jenggirat Tangi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. BUMDes Jenggirat Tangi bergerak dalam bidang usaha jasa yaitu fotokopi dan kelengkapan ATK, usaha sewa seperti persewaan sound system, untuk saat ini juga sedang menjalankan program pengelolaan sampah, selain itu juga usaha pelayanan samsat. Namun, tantangan yang dihadapi yaitu usaha permodalan yang tidak berkelanjutan dan pendapatan asli desa dari BUMDes yang masih rendah, hanya mencapai 30% dari total usaha. Hasil penelitian ini menggunkan teori Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan belum sepenuhnya tercapai karena masih ada tujuan yang belum tercapai, karena belum ada program yang terencana dan juga karena dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana. Sumber daya pada kebijakan ini juga belum maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun finansial, Karakteristik organisasi pelaksana dinilai belum efektif, masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksana kebijakan. Komunikasi antar organisasi sudah baik, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, masih terjadi miskomunikasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait BUMDes. Sikap para pelaksana menunjukan sikap positif namun keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi membuat pelaksana kebijakan tidak maksimal. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi sangat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Rendahnya partisipasi masyarakat, politisasi pengelolaan BUMDes, serta keterbatasan ekonomi lokal menjadi hambatan utama dalam keberhasilan kebijakan ini.
Analisis Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan
Program Pemberdayaan Desa Wisata merupakan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang ada pada suatu daerah pedesaan. Desa Tlemang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi alam maupun kebudayaan yang melimpah, sehingga berpeluang untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Observasi awal ditemukan bahwa potensi wisata yang ada di Desa Tlemang belum dapat dimaksimalkan, dikarenakan kurang optimalnya keberadaan pokdarwis serta kurangnya antusias dari masyarakat setempat sehingga tidak ada pergerakan yang dapat memaksimalkan potensi tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi serta analisis tentang pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata di Desa Tlemang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi). Fokus teori penelitian ini mengacu pada teori pemberdayaan ACTORS yang memiliki 6 indikator, yaitu Authority (Wewenang), Confidence and Competence (Rasa Percaya Diri dan Kemampuan), Trust (Kepercayaan), Opportunities (Peluang), Responsibilities (Tanggung jawab), Support (Dukungan). Hasil penelitian menunjukan bahwa wewenang sudah diberikan sepenuhnya kepada Pokdarwis Bukit Inggil, namun rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan tersebut hanya bisa dimaksimalkan ketika ada inisiator program saja, sedang dalam internal mereka belum ada yang berperan sebagai inisiator. Rasa percaya diri terhadap kemampuan serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengembangan Desa Wisata akan muncul dan menghasilkan antusias masyarakat jika ada program pemicu dan pendampingan saja. Antusias dari masyarakat yang belum stabil menyebabkan peluang dari pengembangan Desa Wisata kurang maksimal. Ditambah lagi dengan terbatasnya akses kerjasama dengan pihak luar, sehingga kesulitan dalam mencari dukungan untuk pengembangan Desa Wisata. Kata kunci: Analisis, Desa Tlemang, Pokdarwis Bukit Inggil.
Strategi Puskesmas Tambak Wedi Kota Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan adalah aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan unit pelaksana teknis dinas kabupaten/atau kota yang mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Tambak Wedi Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori David Osborne dan Peter Plastrik berdasarkan 5 indikator yaitu strategi inti (Core Strategy), strategi konsekuensi (Consequences Strategy), strategi pelanggan (Customer Strategy), strategi pengawasan (Controlling Strategy), dan strategi budaya (Culture Strategy). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi inti telah berhasil dalam memperjelas tujuan dan arah organisasi. Kemudian, visi dan misi Puskesmas Tambak Wedi telah diterapkan oleh seluruh pegawai sebagai pedoman atas segala kegiatan kesehatan yang ada di puskesmas. (2) Strategi konsekuensi telah berjalan dengan baik dalam memberikan reward dan punishment secara adil dan transparan. (3) Strategi pelanggan menunjukkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan telah berjalan dengan baik. (4) Strategi pengawasan menunjukkan belum maksimal terhadap pengawasan pasien yang mematuhi prosedur pelayanan. Hal ini terlihat masih seringnya pasien yang terlambat datang ke puskesmas dari estimasi waktu yang sudah ditentukan. Sehingga Puskesmas Tambak Wedi perlu untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pasien agar meminimalisir keterlambatan dan gangguan pada sistem antrean. (5) Strategi budaya secara umum telah berjalan dengan baik, akan tetapi pasien masih mengeluhkan perihal pegawai yang kurang ramah pada saat memberikan pelayanan dan membeda-bedakan pasien yang berobat. Sehingga Puskesmas Tambak Wedi perlu melakukan penguatan konsistensi budaya 3S.
Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Pada Jabatan Pelaksana Analisis Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya
Analisis beban kerja merupakan sebuah kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sebuah informasi yang berhubungan dengan tingkat efisiensi suatu organisasi berdasarkan volume kerja. Program monitoring dan evaluasi analisis beban kerja adalah pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Surabaya melalui website ABK2023. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa kendala saat pengisian dan kebutuhan pegawai yang masih kurang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan fokus dari penelitian ini efektivitas monitoring dan evaluasi analisis beban kerja pada jabatan Analisis Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan dikaitkan dengan teori efektivitas (Sutrisno). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan Analisis Lalu Lintas mampu memahami program Monev ABK sehingga pegawai sudah fokus terhadap urain tugas dan fungsi yang diemban. Pelaksanaan urain tugas dan fungsi yang diemban sudah tepat sasaran melalui perhitungan ABK berlebih yang ada pada website sehingga ketepatan sasaran pegawai sudah sesuai dengan perhitungan jumlah pegawai. Ketepatan waktu telah terlaksana sesuai dengan tempo waktu yang di tetapkan pada website ABK2023, meskipun ada beberapa pengisian yang perlu dikoreksi lagi. Tercapainya tujuan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pada jabatan Analisis Lalu Lintas terdapat beberapa uraian tugas dan fungsi yang tidak ada pemangku jabatannyaa, sehingga pada capaian program belum terlaksana secara efektif. Pada jabatan Analisis Lalu Lintas, telah dilakukan perubahan nyata berupa pengisian data pendukung, sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Bagian Organisasi. Sehingga, pengisian data pendukung sudah tervalidasi secara baik pada bulan berikutnya.