Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Model Keserentakan Pemilu

Muhammad Ulil Abror1 dan Hananto Widodo2

1Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,  muhammadulil.22137@mhs.unesa.ac.id 
 2Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 altered Indonesia’s simultaneous election design, triggering intense debate due to its disparity with Decision Number 55/PUU-XVII/2019 regarding open legal policy. This study aims to analyze this judicial disparity concerning open legal policy limits, legal reasoning quality, and state-system impacts. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study reveals four key findings. First, the Court overstepped its authority by usurping the legislative domain to act as a norm-maker. Second, its reasoning relied heavily on non-legal considerations like workload efficiency and voter fatigue rather than pure unconstitutionality. Third, it generated a meaningful participation paradox by acting unilaterally behind closed doors while disregarding statements from the President and DPR. Fourth, this disregard threatens a transitional administrative crisis and a massive regional leadership vacuum during 2029–2031. Consequently, this study recommends that the Court uphold judicial restraint while urging lawmakers to formulate transitional mitigation measures through inclusive legislative revisions.
 Kata kunci: Constitutional Courty,  Simultaneous Election, Disparity

A.	PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional di mana penyelenggaraan negara termasuk pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu) harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan pasca-reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir dan memegang peran yang sangat penting sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution (Bhakti, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk semua orang (erga omnes) serta langsung final dan mengikat (final and binding) secara ideal disengaja untuk menciptakan kepastian hukum, mengakhiri perdebatan mengenai konstitusionalitas suatu norma, dan menjadi rujukan tertinggi yang stabil bagi seluruh lembaga negara dan masyarakat.
Namun, dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi seringkali menunjukkan dinamika penafsiran yang berubah-ubah, terutama ketika berhadapan dengan isu desain sistem keserentakan pemilihan umum. Isu keserentakan pemilu telah menjadi objek perdebatan konstitusional yang tiada habisnya akibat pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi yang cukup signifikan. Cikal bakal pemilu serentak bermula dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden secara terpisah adalah inkonstitusional karena dinilai tidak selaras dengan maksud asli (original intent) perumus amandemen UUD NRI 1945 dalam memperkuat sistem presidensial. Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan penyelenggaraan pemilu serentak “lima kotak”yang terdiri dari pemilihan presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pada akhirnya diimplementasikan pada Pemilu 2019 dan 2024. Sayangnya, desain keserentakan kaku tersebut justru melahirkan persoalan sosiologis dan administratif di lapangan, mulai dari kompleksitas teknis yang membingungkan pemilih hingga beban kerja tidak rasional yang memakan banyak korban jiwa dari pihak penyelenggara di tingkat bawah.
Merespons persoalan kemanusiaan dan karut-marut teknis penyelenggaraan pemilu serentak tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan evaluasi konstitusional melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. (Tanjung et al, 2022). Dalam putusan ini, Mahkamah menunjukkan sikap menahan diri (judicial restraint) yang sangat bijak. Mahkamah mengakui bahwa model keserentakan lima kotak memiliki kelemahan mendasar, dan secara tegas menyatakan bahwa penentuan desain atau model keserentakan pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Artinya, kewenangan untuk merancang model pemilu dikembalikan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) sebagai representasi kehendak politik rakyat. Mahkamah bahkan memfasilitasi kebebasan legislatif tersebut dengan menawarkan enam varian model pemilu serentak yang dinilai tetap konstitusional. Putusan ini merepresentasikan penghormatan Mahkamah terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), di mana MK memposisikan dirinya secara tepat sebagai negatif legislator yang tidak mencampuri urusan pembentukan kebijakan teknis administratif (Marali et al., 2025)
Akan tetapi, pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi yang mengejutkan kembali terjadi beberapa tahun kemudian melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara drastis mengubah pendiriannya dan mengesampingkan konsep open legal policy yang telah dibangunnya sendiri secara kokoh pada tahun 2019. Mahkamah tidak lagi memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang, melainkan mengambil alih wewenang tersebut dengan mendikte satu model spesifik secara mutlak. Mahkamah mewajibkan pemisahan antara Pemilu Nasional (memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dengan Pemilu Daerah (memilih Kepala Daerah dan DPRD) Intervensi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi bahkan sampai menyentuh hal-hal yang bersifat teknis seperti mengatur interval pelaksanaannya dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. (Utomo et al., 2026).
Intervensi Mahkamah yang sangat mendetail ini memperlihatkan pergeseran peran yang sangat agresif dari negatif legislator menjadi positif legislator. Mahkamah tidak lagi sekadar membatalkan norma yang inkonstitusional, melainkan telah masuk terlalu jauh ke ranah manajemen teknis penyelenggaraan Pemilu yang sebenarnya menjadi ranah pembuat undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah serta penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fenomena perubahan pendirian Mahkamah yang bermula dari mewajibkan keserentakan penuh pada tahun 2013 kemudian menyerahkan desain kepada pembentuk undang-undang pada tahun 2019, hingga akhirnya kembali mendikte jadwal dan model secara spesifik pada tahun 2024 menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim konstitusi.
Dalam studi ilmu hukum, pergeseran pendirian yang berulang kali terhadap objek yang sama secara langsung berbenturan dengan asas kepastian hukum. Menurut teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang ideal harus menyeimbangkan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) (Bintang Firdaus, 2025). Kepastian hukum mensyaratkan adanya prediktabilitas  di mana masyarakat, peserta pemilu, serta penyelenggara pemilu dapat memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan hukum berdasarkan aturan yang stabil. Ketika Mahkamah Konstitusi dengan mudah menabrak parameter open legal policy yang dibuatnya sendiri tanpa alasan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable injustice) menyebabkan prediktabilitas hukum menjadi runtuh.(Marali et al, 2025). Penyelenggara dan peserta pemilu kehilangan pijakan hukum yang stabil untuk merancang agenda politik jangka panjang karena desain ketatanegaraan terus-menerus diubah melalui palu hakim bukan melalui proses legislasi yang partisipatif.
Lebih jauh, pemisahan jadwal pemilu yang dipaksakan melalui Putusan 135/PUU-XXII/2024 ini berisiko menciptakan persoalan konstitusional baru khususnya terkait potensi ketidaksinkronan waktu (temporal mismatch) dengan mandat masa jabatan lima tahunan anggota legislatif daerah (DPRD) yang dijamin oleh Pasal 22E UUD NRI 1945. Keputusan Mahkamah yang mengejar kemanfaatan administratif semata demi mengurangi beban penyelenggara, namun mengorbankan stabilitas desain ketatanegaraan dan konsistensi yudisial, membuktikan bahwa sikap aktif hakim yang tidak terukur dapat melahirkan kebingungan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk menganalisis secara mendalam bagaimana anomali pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerobos wilayah open legal policy pada Putusan 135/PUU-XXII/2024, serta bagaimana implikasi logis dari disparitas tersebut terhadap asas kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B.	METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) dengan menguji implementasi norma dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, UU Pemilu, UU Pilkada, serta kedua putusan MK terkait, yang ditunjang oleh bahan hukum sekunder berupa literatur buku, jurnal ilmiah, dan karya akademis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi dan penilaian hukum mengenai rasionalitas serta kepastian hukum dari isu yang diteliti.

C.	HASIL DAN PEMBAHASAN
1.	Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Model Pemilu Serentak Pada Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Yang Sebelumnya Merupakan Ranah Open Legal Policy?

Perludem mendalilkan permohonannya di atas tiga garis argumen utama yang saling berkaitan. Argumen pertama adalah bahwa model lima kotak secara nyata tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Perludem merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi titik awal dilaksanakannya pemilu serentak, dengan menyatakan bahwa desain lima kotak justru melemahkan posisi Presiden dalam menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh ketidakserentakan antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan anggota DPRD sehingga kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat senantiasa menghadapi dinamika politik yang tidak stabil di parlemen daerah. Perludem memohon agar Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan 14/PUU-XI/2013 dengan membagi keserentakan menjadi dua gelombang yakni serentak nasional (DPR, DPD, dan Presiden) dan serentak lokal (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Mahkamah Konstitusi, 2020) 
Argumen kedua adalah bahwa model lima kotak tidak mencerminkan asas pemilu yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Perludem mengemukakan dua beberapa alasan. Pertama, pemilu lima kotak bersifat unmanageable bagi penyelenggara. Perludem mengemukakan data yang disampaikan dalam permohonannya bahwa hingga 16 Mei 2019 tercatat 527 jiwa petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 orang lainnya jatuh sakit akibat kelelahan yang dialami selama proses pemungutan dan penghitungan suara (Mahkamah Konstitusi, 2020). Kedua, pemilu lima kotak secara konsisten menghasilkan suara tidak sah dalam jumlah yang sangat besar. Dalam Pemilu Legislatif 2019, total suara tidak sah mencapai 17.503.953 dari 157.475.213 pengguna hak pilih atau bila dihitung dalam presentasi jumlahnya  sebesar 11,12%, lebih banyak dari perolehan suara tujuh partai politik yang berhasil meraih kursi DPR. Fakta ini dinilai Perludem sebagai bukti bahwa pemilih mengalami kesulitan memberikan pilihan politiknya secara rasional dan terinformasi, sehingga prinsip pemilu yang jujur dan adil tidak dapat tercapai. (Mahkamah Konstitusi, 2020) 
Argumen ketiga adalah bahwa pelaksanaan Pilkada serentak yang tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD tidak sesuai dengan tujuan penguatan pemerintahan daerah. Ketidakserentakan itu menimbulkan celah bagi praktik transaksional antara calon kepala daerah dengan DPRD yang memiliki konfigurasi politik berbeda, sehingga berpotensi merusak kualitas demokrasi lokal.  (Mahkamah Konstitusi, 2020)
Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.16], Mahkamah memberikan pernyataan yang menjadi landasan konstitusional bagi perkembangan hukum selanjutnya. Mahkamah menyatakan bahwa model keserentakan pemilu masih terbuka untuk ditata kembali, dan menawarkan enam varian desain yang dianggap konstitusional yakni: (Mahkamah Konstitusi, 2020, hlm. 323-324) 
1.	Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 
2.	Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 
3.	Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 
4.	Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,  Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5.	Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 
6.	Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; 
 Selanjutnya dalam Paragraf [3.17], Mahkamah menegaskan bahwa pemilihan di antara keenam varian tersebut merupakan wilayah open legal policy DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.  (Mahkamah Konstitusi, 2020)
Meskipun Mahkamah menyatakan keterbukaan terhadap berbagai model, Paragraf [3.15.2] menegaskan satu garis batas yang bersifat mutlak yakni model apapun yang dipilih tidak boleh mengutak-atik prinsip dasar keserentakan antara pemilihan umum anggota DPR dan DPD dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah mendasarkan ini pada doktrin coattail effect yang dikembangkan oleh Matt Golder (2006) yang menyatakan bahwa pemilihan presiden secara serentak dengan pemilihan legislatif cenderung menghasilkan efek ekor jas dimana pemilih yang memilih seorang calon presiden memiliki kecenderungan untuk memilih calon legislatif dari partai yang sama. Mahkamah berpendapat efek ekor jas ini secara tak langsung menjadi mekanisme alami untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen sehingga tercipta pemerintahan yang lebih kongruen antara eksekutif dan legislatif di tingkat nasional. 
Lebih jauh, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah sistem multipartai yang tidak terkontrol sehingga keserentakan pemilu nasional merupakan rekayasa konstitusional untuk memperketat dan menyederhanakan partai politik peserta pemilu. Hal ini menjelaskan mengapa prinsip keserentakan DPR, DPD, dan Presiden dipegang teguh sebagai syarat tidak bisa diubah karena merupakan kunci dari desain konstitusional yang memperkuat sost presidensialisme Indonesia.   (Mahkamah Konstitusi, 2020)
Walaupun memberikan keleluasaan dalam memilih opsi model keserentakan pemilu, Mahkamah pada bagian akhir Paragraf [3.16] tetap memberikan lima syarat yang harus dipenuhi pembentuk undang-undang dalam memilih model: (1) pemilihan model dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang peduli terhadap pemilu; (2) perubahan undang-undang dilakukan cukup awal agar tersedia waktu simulasi; (3) seluruh implikasi teknis diperhitungkan secara cermat; (4) kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih harus selalu diutamakan; dan (5) model tidak terlalu sering diubah agar terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilu . Kelima syarat ini merupakan pedoman konstitusional untuk menjaga kebebasan pembentuk undang-undang dalam menentukan pilihan.  (Mahkamah Konstitusi, 2020)
Kemudian di dalam Paragraf [3.17], Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa dirinya  tidak berwenang menentukan model mana di antara keenam varian yang harus dipilih. Hal ini menjadi penyebab mengapa permohonan Perludem ditolak seluruhnya walaupun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah tetap mengakui adanya kelemahan model lima kotak. Mahkamah berpendapat bahwa pemilihan model keserentakan pemilu adalah wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi ranah DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu pada Paragraf [3.18] Mahkamah menyatakan bahwa permohonan atas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 201 ayat (7) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. (Mahkamah Konstitusi, 2020)
Lima tahun kemudian, ternyata Perludem sekali lagi mengajukan Permohonan Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 dimana alasan Perludem untuk sekali lagi mengajukan Permohonan berdasarkan atas tiga fakta. Pertama, model pemilu serentak lima kotak yang terbukti banyak permasalahan pada 2019 ternyata diterapkan untuk kedua kalinya dalam Pemilu 2024 tanpa ada perubahan sedikitpun. Kedua, sejak Putusan 55/PUU-XVII/2019 diucapkan, DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang sama sekali tidak melakukan pembahasan perubahan atas UU Pemilu maupun UU Pilkada yang oleh Perludem dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap amanat Mahkamah Konstotusi. Ketiga, kerugian konstitusional Perludem masih terus terjadi dan bukan sekadar bersifat potensial.  (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Argumen Perludem dalam Perkara 135/PUU-XXII/2024 dibangun di atas empat pilar yang secara keseluruhan lebih luas dan empiris dibandingkan bila dibandingkan dengan Perkara 55/PUU-XVII/2019. Pilar pertama didasarkan pada data empiris dari dua siklus pemilu. Perludem menyajikan data tren suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR sejak 1999 hingga 2024: 3,4% (1999), 8,8% (2004), 14,4% (2009), 10,46% (2014), 11,12% (2019), dan 10,28% atau lebih dari 15,5 juta suara pada 2024. Perludem menekankan bahwa pada Pemilu 2024, persentase suara tidak sah hanya berada di bawah empat partai terbesar (PDIP, Golkar, Gerindra, PKB), yang berarti jutaan suara rakyat terbuang sia-sia tanpa dapat dikonversi menjadi keterwakilan. Kondisi ini dinilai konsisten membuktikan bahwa format lima kotak secara struktural menghasilkan kebingungan bagi pemilih. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Pilar kedua adalah melemahnya pelembagaan partai politik. Perludem berpendapat bahwa dengan pemilu legislatif tiga level (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) ditambah pemilihan presiden dalam waktu bersamaan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan rekrutmen dan kaderisasi politik secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan proses pencalonan menjadi bersifat transaksional. Partai cenderung memprioritaskan figur populer atau kandidat berbasis modal finansial untuk maju sebagai kandidat bukan kader hasil pembinaan jangka panjang. Perludem berpendapat partai politik tidak dapat  disalahkan sepenuhnya. Perludem meyakini partai politik bertindak demikian merupakan  akibat langsung dari desain penyelenggaraan pemilu dalam UU Pemilu yang memaksakan rekrutmen untuk tiga level pemilu sekaligus dalam jangka waktu yang sangat sempit. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Pilar ketiga adalah ketidakefektifan mekanisme open legal policy. Pilar ini merupakan argumen paling menonjol yang tidak terdapat dalam Perkara 55/PUU-XVII/2019. Perludem menyatakan bahwa sejak Putusan 55/PUU-XVII/2019 diucapkan pada Februari 2020, DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang tidak pernah melakukan satu pun pembahasan perubahan atas desain keserentakan pemilu. Pemilu 2024 diselenggarakan persis menggunakan model lima kotak yang sudah dikritik oleh Mahkamah sendiri. Menurut Perludem, hal ini disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan dalam proses legislasi pembentuk undang-undang yang juga merupakan peserta pemilu secara naluriah akan cenderung memilih desain yang paling menguntungkan secara elektoral bagi partainya, bukan desain yang paling ideal bagi pemilih. Oleh sebab itu, Perludem memohon agar Mahkamah tidak sekadar menawarkan opsi, melainkan menetapkan sendiri model yang konstitusional sehingga tersedia batasan konstitusional (constitutional limit) bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan UU Pemilu ke depan. (Mahkamah Konstitusi, 2025, hlm. 13-14)
Pilar keempat adalah legitimasi Mahkamah untuk melampaui peran negatif legislator dalam kondisi tertentu. Perludem mengemukakan preseden Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 sebagai yurisprudensi yang menunjukkan bahwa Mahkamah dapat membuat putusan yang bersifat self executing yang dapat dieksekusi secara langsung oleh pembuat kebijakan apabila keadaan mendesak dan kekosongan hukum akan merugikan hak konstitusional warga negara. Perludem berargumen bahwa situasi pemilu Indonesia memenuhi syarat tersebut. (Mahkamah Konstitusi, 2025).  Dalam pokok perkara, Perludem memohon agar Mahkamah menyatakan: (1) Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan umum yang terbagi atas pemilu nasional (DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden) dan pemilu daerah (DPRD dan kepala daerah); (2) Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemungutan suara serentak nasional dilaksanakan terpisah dari pemungutan suara serentak daerah; (3) Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai keserentakan dua gelombang dengan jeda dua tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah; serta (4) Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak bersama DPRD dalam rezim pemilu daerah yang terpisah dari pemilu nasional.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.⁸Diktum "untuk sebagian" mencerminkan fakta bahwa Mahkamah mengabulkan substansi pemisahan pemilu nasional dan daerah, namun dengan rumusan dan parameter waktu yang berbeda dari yang dimohonkan Perludem. Secara rinci, tiga norma dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Pertama, Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang ke depan tidak dimaknai bahwa pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan terlebih dahulu, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR dan DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden, dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Kedua, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD dilaksanakan secara serentak dalam rentang paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan nasional dimaksud. Seluruh ketentuan baru ini berlaku mulai Pemilu 2029, sedangkan pengaturan masa transisi jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu dan Pilkada 2024 diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dirumuskan. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Mahkamah membuka pertimbangan pokoknya dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 bukan dengan membatalkan, melainkan dengan mengkonfirmasi seluruh pendirian Putusan 55/PUU-XVII/2019. Dalam Paragraf [3.15] dan [3.16] pertama, Mahkamah mengutip kembali secara lengkap keenam varian model dari Putusan 55/PUU-XVII/2019 beserta prinsip dasar yang menyertainya yakni keserentakan DPR, DPD, dan Presiden harus tetap terjaga. Mahkamah juga mencatat bahwa Pemilu 2024 diselenggarakan menggunakan model nomor 1 dari daftar tersebut yaitu lima kotak untuk pemilu legislatif dan presiden pada 14 Februari 2024 ditambah Pilkada serentak nasional pada 27 November 2024, semuanya dalam tahun yang sama. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Sebelum mengambil kesimpulan hukum, Mahkamah terlebih dahulu menjabarkan empat temuan faktual dalam Paragraf [3.16.2] hingga [3.16.5] yang menjadi fondasi empiris ratio decidendi-nya. Temuan pertama, yang dijelaskan dalam Paragraf [3.16.2], adalah tumpukan beban kerja penyelenggara Pemilu akibat himpitan tahapan pemilu. Penggabungan seluruh jenis pemilu dalam satu tahun menyebabkan tahapan Pemilu Serentak pada tanggal 14 Februari 2024 bertumpang tindih dengan tahapan awal Pilkada 27 November 2024, hal tersebut mengakibatkan penyelenggara tidak pernah memiliki jeda pemulihan yang memadai. Mahkamah kemudian menambahkan landasan konstitusional pada fakta ini dengan merujuk pada Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional dan tetap dengan masa jabatan lima tahun. Dengan beban kerja yang cenderung menumpuk di sekitar dua tahun, masa jabatan lima tahun penyelenggara menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Lebih jauh lagi, Mahkamah menegaskan bahwa pengalaman Pemilu 2019 yang mengakibatkan banyak penyelenggara sakit bahkan meninggal dunia karena kelelahan merupakan contoh nyata dari risiko yang terus membayangi model Pemilu serentak dan Pilkada serentak ini. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Temuan kedua, dalam Paragraf [3.16.3], adalah lemahnya pelembagaan partai politik. Mahkamah menilai bahwa dengan pemilu legislatif tiga level (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang berlangsung dalam rentang waktu yang berdekatan dengan Pilkada, partai politik tidak memiliki kesempatan, waktu, dan energi untuk mempersiapkan kader secara maksimal. Mahkamah menyatakan bahwa kondisi ini mendorong partai untuk memprioritaskan pencalonan kader yang memiliki modal dan semata memperhitungkan popularitas calon non-kader. Hal tersebut mengakibatkan perekrutan pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. (Mahkamah Konstitusi, 2025, hlm. 139-140)
Temuan ketiga dalam Paragraf [3.16.4], adalah tenggelamnya isu pembangunan daerah. Mahkamah menyatakan bahwa dengan jadwal yang berdekatan antara pemilu nasional dan daerah serta ditambah penggabungan pemilihan DPRD dalam keserentakan pemilu nasional, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Mahkamah menegaskan bahwa masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu pembangunan tingkat nasional, mengingat kedudukan daerah sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki urusan pemerintahan tersendiri sebagaimana dijamin Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Temuan keempat dalam Paragraf [3.16.5] adalah kejenuhan pemilih dan penurunan kualitas kedaulatan rakyat. Mahkamah menyatakan bahwa pengalaman di TPS membuktikan fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak sementara waktu yang tersedia untuk mencoblos sangat terbatas. Kondisi tersebut menurut Mahkamah bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum yang otomatis menjadi pelanggaran atas prinsip yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Berdasarkan empat temuan faktual tersebut, Mahkamah dalam Paragraf [3.17] mengambil kesimpulan hukum yang menjadi inti ratio decidendi Putusan 135/PUU-XXII/2024. Mahkamah menyatakan bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan melakukan pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dari penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota. Mahkamah  secara spesifik merujuk pada model nomor 3 dan 4 dari Putusan 55/PUU-XVII/2019 sebagai rujukan model yang dipilih. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Dalam Paragraf [3.18.1], Mahkamah kemudian menetapkan parameter waktu yang menjadi pemisah antara Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal. Titik hitung dimulai sejak pelantikan anggota DPR dan DPD atau pelantikan Presiden/Wakil Presiden yang oleh Mahkamah dianggap sebagai penanda berakhirnya tahapan pemilu nasional secara keseluruhan. Dari titik itu, pemilihan DPRD dan kepala daerah harus dilaksanakan dalam rentang paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Rentang waktu, bukan titik tunggal, diberikan agar pembentuk undang-undang memiliki ruang fleksibilitas teknis dalam menata tahapan penyelenggaraan. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
2.	Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Model Keserentakan Pemilu Tersebut Bila Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum?

Terdapat empat alasan yang dikemukakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 untuk melandasi keputusannya menentukan model keserentakan pemilu yang konstitusional, alih-alih sekadar memberikan opsi sebagaimana dilakukan dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.
Alasan pertama dan paling utama yang dikemukakan Mahkamah dalam Paragraf [3.17] adalah fakta bahwa setelah melewati waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak Putusan 55/PUU-XVII/2019 dibacakan, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah belum melakukan perubahan atas UU Pemilu. Hal tersebut mengakibatkan Pemilu 2024 tetap diselenggarakan dengan model yang tidak berubah dari Pemilu 2019 bahkan ditambah beban Pilkada serentak nasional dalam tahun yang sama. Pemilu serentak lima kotak dan Pilkada serentak dalam tahun yang sama menciptakan suatu kondisi yang justru memperburuk himpitan jadwal yang telah dikritik dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019. Kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa Mahkamah tidak lagi dapat membiarkan pilihan model berada di ranah open legal policy dengan alasan amanat yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 terbukti tidak ditunaikan. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Alasan kedua yang memperkuat perubahan posisi ini adalah bahwa lima syarat yang ditetapkan Mahkamah dalam Paragraf [3.16] Putusan 55/PUU-XVII/2019 yakni syarat partisipasi publik, perubahan dilakukan lebih awal, perhitungan implikasi teknis, kemudahan bagi pemilih, dan stabilitas model ternyata sama sekali tidak dijadikan pedoman bagi DPR dan Pemerintah dalam menentukan model keserentakan Pemilu 2024. Pembentuk undang-undang tidak hanya gagal memilih di antara enam opsi yang tersedia, tetapi juga tidak memenuhi satu pun dari syarat prosedural yang ditetapkan Mahkamah sebagai panduan. Ini menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menilai bahwa mekanisme open legal policy telah gagal secara faktual dan tidak dapat dipercayakan kembali tanpa batas konstitusional yang lebih tegas.
Alasan ketiga adalah bahwa keempat temuan faktual dalam Paragraf [3.16.2] hingga [3.16.5] yang terdiri dari beban penyelenggara, melemahnya pelembagaan partai politik, tenggelamnya isu daerah, dan kejenuhan pemilih  ternyata bukan lagi sekadar potensi masalah teknis yang dapat diantisipasi pembentuk undang-undang, melainkan telah terbukti secara nyata dalam dua siklus pemilu. Mahkamah dalam Paragraf [3.19] menyimpulkan bahwa norma-norma yang diuji telah ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketika norma yang berlaku terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dalam pelaksanaan nyatanya, Mahkamah menilai tidak ada alasan konstitusional baginya untuk menahan diri dari penetapan norma yang memenuhi standar konstitusi. (Mahkamah Konstitusi, 2025)
Alasan keempat, Mahkamah dalam Paragraf [3.17] secara tegas menekankan bahwa perubahan posisi ini tidak berarti meninggalkan pendirian Putusan 55/PUU-XVII/2019. Sebaliknya, Mahkamah berpendapat bahwa pergeseran pendirian dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 justru dilakukan dalam rangka menegakkan pertimbangan hukum Putusan 55/PUU-XVII/2019 itu sendiri. Dari keenam opsi yang diberikan, Mahkamah memilih model nomor 3 dan 4 untuk dijadikan model yang konstitusional. Pergeseran terjadi bukan pada substansi pilihan model, melainkan pada siapa yang berwenang memilihnya. Jika dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 pilihan tersebut diserahkan kepada pembentuk undang-undang, maka dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 Mahkamah mengambil alih kewenangan memilih itu karena kewenangan tersebut selama lima tahun tidak digunakan. Dalam perspektif Mahkamah sendiri, hal ini sejalan dengan preseden perubahan pendirian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengubah pendirian dari Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dan karenanya dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada alasan yang substansial.
Keempat justifikasi yang dibangun Mahkamah dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 tidak serta-merta terbebas dari persoalan doktrinal yang serius. Ketika dihadapkan pada kerangka konseptual kebijakan hukum terbuka, masing-masing justifikasi tersebut mengandung celah yang perlu dicermati.
Sebelum menelaah justifikasi Putusan 135/PUU-XXII/2024 secara satu per satu, penting untuk meletakkannya dalam pola historis yang lebih luas. Isu konstitusionalitas desain keserentakan pemilu bukanlah hal baru bagi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah telah menguji persoalan ini setidaknya dalam empat babak besar yang dimulai dari Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang memisahkan pemilu legislatif dan presiden, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian mengubah pendirian tersebut dengan mewajibkan keserentakan, lalu Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang membuka enam opsi keserentakan tanpa memilih salah satunya, hingga akhirnya Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan satu model tunggal. Dalam perjalanan lebih dari satu dekade ini, Mahkamah telah berulang kali mengubah pendiriannya atas pokok persoalan yang sama. Pengujian yang berulang-ulang ini, alih-alih mencerminkan perkembangan penafsiran yang matang, justru memperkuat kesan bahwa desain keserentakan pemilu adalah persoalan yang sesungguhnya tidak memiliki jawaban tunggal yang konstitusional secara stabil. Hal tersebut merupakan masalah serius mengingat salah satu julukan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah Penafsir Tunggal Konstitusi (The Final Intrepeter of the Constitution) yang bertujuan untuk mengakhiri segala perdebatan tentang konstitusionalitas suatu norma. 
Justifikasi pertama dan kedua dimana Mahkamah menuduh DPR dan Pemerintah telah mengabaikan "amanat" Putusan 55/PUU-XVII/2019 selama lima tahun serta mengabaikan syarat-syarat dalam penentuan model keserentakan pemilu mengandung persoalan yang sangat mendasar. Hal ini dapat diamati bahwa amanat dimaksud tidak pernah ada dalam bentuk hukum yang mengikat. Amar Putusan 55/PUU-XVII/2019 hanya terdiri dari dua diktum yakni menolak permohonan provisi dan menolak permohonan dalam pokok perkara untuk seluruhnya. Tidak terdapat satu pun diktum dalam amar yang memerintahkan DPR untuk memilih model pemilu dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada pula pertimbangan hukum dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 yang menetapkan batas waktu bagi pembentuk undang-undang untuk bertindak. Hal ini jelas berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja di mana Mahkamah secara eksplisit dalam amar menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaikinya dalam jangka waktu dua tahun. Perbedaan ini bukan sekadar hal teknis. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terdapat perintah yang jelas, ada batas waktu yang tertuang dalam amar, serta terdapat akibat hukum jika tidak dipenuhi (Nur, 2022). Ketiga hal tersebut tidak kita jumpai pada Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pada Putusan tersebut yang ada hanyalah pertimbangan obiter yang menawarkan enam opsi dan mempersilakan pembuat Undang-Undang untuk menentukannya sendiri. Menjadikan ketiadaan tindakan DPR dan Pemerintah atas obiter dictum sebagai dasar untuk mengesampingkan konsep Open Legal Policy adalah suatu gebrakan yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat sebagamana Putusan 91/PUU-XVIII/2020. 
Justifikasi ketiga adalah Mahkamah menetapkan model pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dengan alasan model Pemilu Serentak 5 (lima) kotak yang berdekatan dengan Pilkada Serentak telah menimbulkan banyak persoalan. Namun, apabila dicermati lagi model keserentakan Pemilu yang ditetapkan Mahkamah alih-alih mengatasi masalah justru menimbulkan masalah baru. Persoalan paling mendasar adalah konflik antara jeda dua hingga dua setengah tahun yang ditetapkan Mahkamah dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Penetapan model pemisahan ini berimplikasi langsung pada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 yang seharusnya berakhir pada 2029 menjadi sekitar 2031, serta kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang seharusnya berakhir 2030 menjadi 2031. Konstitusi secara tegas menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, namun konsekuensi dari pilihan model Mahkamah adalah para pejabat terpilih memegang jabatan selama tujuh tahun. Ini adalah ironi karena persoalan masa jabatan anggota DPRD yang merupakan persoalan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 justru oleh Mahkamah diserahkan pengaturannya kepada DPR, sedangkan persoalan jeda waktu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal yang merupakan persoalan teknis yang menjadi ranah pembuat Undang-Undang justru ditetapkan sendiri oleh Mahkamah.
Persoalan berikutnya yang tidak kalah serius menyangkut kekosongan kepemimpinan daerah yang diakibatkan oleh model ini. Pengalaman Pemilu 2024 telah membuktikan bahwa mekanisme Penjabat (PJ) kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan selama masa transisi menimbulkan permasalahan tersendiri. PJ dianggap tidak memiliki mandat demokratis dikarenakan tidak lahir dari pilihan rakyat daerah serta rentan terhadap kepentingan pemerintah pusat yang mengangkatnya. (Rahmazani, 2024) Dengan model pemisahan yang ditetapkan Putusan 135/PUU-XXII/2024 di mana kepala daerah dan DPRD hasil Pilkada dan Pileg 2024 akan diperpanjang hingga 2031, dan sesudah itu setiap siklus pemilu daerah akan selalu berjarak dua hingga dua setengah tahun dari pemilu nasional, maka secara struktural akan ada periode dimana seluruh daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota  secara bersamaan dipimpin oleh PJ. Kondisi ini menghadirkan risiko sistematik yang berbeda jenisnya dari masalah yang hendak diselesaikan oleh Putusan 135/PUU-XXII/2024.
Justifikasi keempat bahwa Putusan 135/PUU-XXII/2024 dilakukan dalam rangka melaksanakan Putusan 55/PUU-XVII/2019 mengandung kontradiksi internal yang tidak dapat diabaikan. Dalam Paragraf [3.17] Putusan 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan secara eksplisit: "Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional". Pernyataan ini adalah inti dari ratio decidendi Putusan 55/PUU-XVII/2019 yang menjelaskan mengapa permohonan Perludem ditolak seluruhnya: karena Mahkamah sendiri mengakui tidak berwenang memilih model. Lalu dalam Paragraf [3.17] Putusan 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa dirinya tetap berpegang pada pertimbangan hukum Putusan 55/PUU-XVII/2019. Akan tetapi dalam kalimat yang segera menyusul, Mahkamah menetapkan bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan pemilu nasional dari pemilu daerah, lalu bahkan menentukan rentang waktu jeda secara konkret. Pernyataan "tetap berpegang" dan tindakan "menetapkan model" adalah dua hal yang secara logis tidak dapat berdiri bersama apabila inti dari pendirian yang diklaim dipegang adalah bahwa Mahkamah "tidak berwenang menentukan model". Mengklaim melaksanakan suatu putusan sambil melakukan persis apa yang dilarang oleh putusan tersebut adalah kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika kelanjutan.
Argumentasi bahwa Mahkamah hanya memilih di antara enam opsi yang sudah ditawarkan sendiri juga tidak memperkuat justifikasi ini. Bahwa opsi-opsi tersebut tersedia bukan berarti Mahkamah berwenang memilihnya secara sepihak karena Mahkamah sendiri yang menegaskan dirinya tidak berwenang untuk memilih opsi model keserentakan Pemilu dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019. Jika Mahkamah berwenang memilih di antara opsi-opsi yang sudah diakuinya konstitusional, maka Putusan 55/PUU-XVII/2019 seharusnya tidak menolak permohonan Perludem karena Perludem pada dasarnya meminta agar Mahkamah menetapkan satu model dari alternatif-alternatif yang ada. Dengan kata lain, Putusan 135/PUU-XXII/2024 mengabulkan petitum yang secara eksplisit ditolak lima tahun sebelumnya dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 dan menyebutnya sebagai "pelaksanaan" putusan yang menolak petitum tersebut.
Konsistensi Mahkamah juga layak dipertanyakan dari dua sudut sekaligus. Pertama, dari sudut kategorisasi terdapat dua jenis kebijakan hukum terbuka yang perlu dibedakan, yakni kebijakan hukum terbuka mutlak yang berisi mengenai apa yang diatur dan tidak dapat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, serta kebijakan hukum terbuka relatif yang berisi mengenai bagaimana suatu objek hukum diatur dan masih dapat diuji apakah caranya melanggar UUD NRI 1945 (Wibowo, 2017). Desain keserentakan pemilu masuk kategori kedua, sehingga Mahkamah sebenarnya telah memiliki landasan untuk mengarahkan pilihan model sejak Putusan 55/PUU-XVII/2019. Namun saat itu Mahkamah memperlakukannya seolah-olah termasuk kebijakan hukum terbuka mutlak, akan tetapi pada Putusan 135/PUU-XXII/2024  tiba-tiba memperlakukannya sebagai sesuatu yang dapat ditetapkan sendiri  tanpa menjelaskan perubahan kategorisasi ini.
Dalam praktiknya, Mahkamah biasanya mengikuti kerangka penalaran yang jenjang dan transparan ketika membatalkan suatu norma yang berstatus Open Legal Policy. Langkah pertama, Mahkamah secara eksplisit mengakui bahwa norma tersebut adalah kebiakan hukum terbuka dikarenakan norma itu tidak diatur secara rigid dalam UUD NRI 1945 dan merupakan diskresi pembentuk undang-undang. Langkah kedua, Mahkamah membuktikan bahwa meskipun berstatus Open Legal Policy, norma tersebut melanggar salah satu kriteria pembatas. Baru kemudian, sebagai langkah ketiga, Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional dan membatalkan atau mengubah norma tersebut. Kerangka penalaran ini membuat proses pengambilan keputusan Mahkamah bersifat transparan dan dapat diprediksi oleh publik serta pembentuk undang-undang.
Dalam Putusan 55/PUU-XVIII/2019, Mahkamah sudah jelas mengakui norma yang mengatur model keserentakan pemilu sebagai open legal policy. Berikut adalah pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraph [3.18]: (Mahkamah Konstitusi, 2020)
“…Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden maka dalil Pemohon perihal pemaknaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta persoalan konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 menjadi kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah…”.
Akan tetapi seperti yang sudah diketahui, Mahkamah pada Putusan 135/PUU-XXII/2024 telah mengubah pendiriannya dengan menetapkanmodel pemisahan pemilu nasional dan local sebagai satu-satunya model keserentakan pemilu yang konstitusional. Meskipun Mahkamah tidak menyinggung sama sekali perihal konsep kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam pertimbangan hukunya. Mahkamah pada beberapa pertimbangan telah menjelaskan bahwa norma pemilu serentak lima kotak telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang menjadisalah satu kriteria yang tidak boleh dilanggar dalam merumuskan norma kebijakan hukum terbuka. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraph [3.18.2]: (Mahkamah Konstitusi, 2025)
"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 telah ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, pemilihan umum yang demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintah dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk Sebagian”.
Dengan kutipan tersebut, Mahkamah telah mengidentifikasi bahwa format pemilu lima kotak melanggar kriteria pembatas Open Legal Policy, khususnya prinsip kedaulatan rakyat. Argumen Mahkamah adalah bahwa beban penyelenggara yang berlebihan, melemahnya pelembagaan partai, tenggelamnya isu daerah, dan kejenuhan pemilih semuanya mengakibatkan degradasi kualitas kedaulatan rakyat dalam pemilu. Dengan kata lain, Mahkamah menganggap bahwa format tersebut menghalangi rakyat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan suara secara berkualitas yang merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Dari perspektif logika konstitusional, kesimpulan Mahkamah ini adalah valid dan dapat dipertahankan.
Namun, persoalan muncul ketika solusi yang ditawarkan Mahkamah yakni pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun  juga melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang sama, bahkan dalam cara yang jauh lebih fundamental dan tidak dapat dipertahankan. Pertama, jeda 2–2,5 tahun berakibat DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu 2024 akan menjabat hingga sekitar 2031, atau kurang lebih tujuh tahun. Hal ini bertentangan langsung dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali.  (Utomo et al., 2026)
Kedua, dan lebih serius lagi, model pemisahan yang ditetapkan Mahkamah berakibat pada periode transisi kurang lebih dua tahun di mana sejumlah besar daerah akan dipimpin oleh Penjabat (PJ) kepala daerah. Seorang Penjabat adalah aparatur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan hasil pilihan rakyat daerah. Selama periode ini, rakyat daerah sama sekali tidak memiliki pemimpin yang mereka pilih sendiri. Jika Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 bersikukuh bahwa format pemilu tidak boleh menghalangi "partisipasi aktif rakyat dalam penyelenggaraan negara" dan tidak boleh mengakibatkan "degradasi kualitas kedaulatan rakyat", maka sistem kepemimpinan tanpa mandat demokratis ini melanggar kriteria "kedaulatan rakyat" secara jauh lebih langsung dan fundamental bukan hanya tentang berkurangnya kualitas pemilihan, melainkan tentang ketiadaan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka sama sekali. (Tanjumg et al, 2022)
Dengan menggunakan logika dan standar kriteria yang sama yang dikemukakan Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, maka solusi Mahkamah tidak hanya gagal mengatasi masalah kedaulatan rakyat yang seharusnya dijaga, akan tetapi justru menciptakan masalah kedaulatan rakyat yang baru dan lebih parah. Mahkamah memang membatalkan format 5 kotak dengan alasan melindungi kedaulatan rakyat, namun solusinya mengurangi kedaulatan rakyat di level yang berbeda (daerah) dengan cara yang lebih nyata (kepemimpinan tanpa mandat demokratis selama 2 tahun penuh). Ini adalah bentuk dari penggunaan kriteria "melanggar kedaulatan rakyat" yang tidak konsisten. Kriteria itu diterapkan secara selektif untuk membatalkan model yang lama Akan tetapi model baru yang ditawarkan Mahkamah juga memiliki persoalan yang mengenai prinsip kedaulatan rakyat.
Persoalan selanjutnya yang tidak kalah krusial adalah rapuhnya fondasi argumentasi yang dibangun MK dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam praktik peradilan konstitusi, hakim acapkali dihadapkan pada persinggungan nilai dasar hukum yang menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam memutus pengujian desain keserentakan pemilu ini, Mahkamah tampak secara sengaja merelakan rusaknya kepastian hukum demi mengejar aspek "kemanfaatan", yakni berupa perlindungan terhadap beban kerja penyelenggara pemilu dan upaya memperkuat pelembagaan atau kaderisasi partai politik. Persoalannya, argumen kemanfaatan yang dikejar oleh Mahkamah tersebut sebagian besar dibangun di atas argumentasi non-hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. 
Misalnya saja pada permasalahan jatuhnya korban jiwa akibat kelelahan pada Pemilu 2019 dan 2024 sejatinya merupakan problem implementasi teknis dan tata kelola manajemen di lapangan, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma yang mengharuskan Mahkamah mengubah tafsir UUD NRI 1945 secara tiba-tiba. Mahkamah juga membangun asumsi penurunan kualitas demokrasi tanpa indikator yang terukur. Dalam Paragraf [3.16.5], MK mengklaim bahwa "fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas... memicu kejenuhan...". Atas dasar itu, MK mengambil kesimpulan bahwa "Kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum". (Mahkamah Konstitusi, 2025) Argumen ini sangat problematik karena MK tidak memberikan data empiris sosiologis mengenai kausalitas antara banyaknya jumlah surat suara dengan kejenuhan pemilih yang berpengaruh pada menurunnya kualitas demokrasi. Mahkamah juga gagal merumuskan definisi pasti mengenai bagaimana pemisahan jadwal secara otomatis akan memperbaiki kualitas tersebut.
Kemudian pertimbangan Mahkamah yang problematik adalah Mahkamah menggunakan logika efisiensi kerja lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menyatakan bahwa "masa jabatan penyelenggara pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan tugas inti hanya sekitar 2 (dua) tahun". Masa kerja KPU yang singkat ini menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. (Mahkamah Konstitusi, 2025) Argumen ini dinilai sangat lemah sebab meskipun beban kerja dan durasi tugas inti KPU adalah masalah serius yang perlu dicari jalan keluarnya. Namun sejatinya permasalahan ini adalah permasalahan manajerial yang seharusnya diselesaikan oleh penyelenggara melalui evaluasi teknis, bukan permasalahan konstitusionalitas yang akhirnya mengharuskan Mahkamah untuk mengubah tafsir UUD NRI 1945. Jika argumentasi kekosongan waktu kerja atau durasi tugas inti yang singkat dijadikan standar inkonstitusionalitas, maka hal ini bertentangan dengan desain yang UUD NRI 1945 itu sendiri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, MPR bahkan hanya diwajibkan bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Kewenangan utama MPR seperti melantik Presiden dan Wakil Presiden, atau mengubah konstitusi adalah tugas inti yang sangat jarang dan hanya pada periode tertentu terjadi dalam satu siklus masa jabatan lima tahunan.
Ketika landasan pembatalan suatu produk legislasi hanya bertumpu pada asumsi yang belum diuji, intervensi Mahkamah menjadi sangat rentan kehilangan legitimasi kewenangannya. Secara teoritis, dalam pengujian konstitusionalitas, Mahkamah harusnya mengambil sikap judicial restraint yang berupaya untuk menahan diri untuk memutuskan norma yang bersifat open legal policy yang merupakan ranah pembuat undang-undang. (Galang, 2020) Namun, dengan menetapkan angka mutlak jeda waktu penyelenggaraan pemilu secara spesifik yakni dua hingga dua setengah tahun, Mahkamah telah bergeser dengan mengambil sikap judicial activism. Fenomena ini merupakan bentuk nyata dari apa yang disebut sebagai over-interpretation (penafsiran berlebihan). (Silalahi et al., 2026) Tindakan yang melampaui batas kewenangan yudisial ini memicu lahirnya supremasi yudisial yang menggerus kebebasan fungsi lembaga perwakilan serta secara fundamental mengganggu keseimbangan pemisahan kekuasaan negara (checks and balances).
Indikasi over-interpretation ini semakin terlihat sangat mencolok dari pertimbangan hukum Mahkamah yang sama sekali tidak menyinggung keterangan resmi dari pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden di persidangan. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, keterangan dari pembentuk undang-undang sejatinya bertujuan untuk menggali maksud asli (original intent) dari perumus undang-undang dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengapa suatu norma dilahirkan. Oleh karena itu, apabila Mahkamah bermaksud untuk membatalkan suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dipertahankan oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah sepatutnya mendebat, mengurai, atau minimal membantah secara argumentatif keterangan DPR dan Presiden apabila memang dipandang tidak sejalan dengan UUD NRI 1945. Namun, dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah justru mendiamkan keterangan pembentuk undang-undang dan tampak hanya mengakomodasi secara sepihak argumentasi Perludem sebagai pemohon.
Sikap Mahkamah yang tidak menyinggung sama sekali keterangan DPR dan Presiden pada pertimbangan hukumnya tersebut justru melanggar konsep partisipasi yang bermakna (meaningfull participation) yang digagas Mahkamah sendiri. Konsep meaningful participation sejatinya adalah konsep yang ditetapkan oleh MK sendiri terutama melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji Undang-Undang Cipta Kerja. Konsep ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan publik tidak sekadar formalitas belaka. Mahkamah menetapkan tiga pilar utama yang wajib dipatuhi pembentuk undang-undang: (1) Right to be Heard (Hak untuk didengarkan masukannya); (2) Right to be Considered (Hak untuk dipertimbangkan masukannya secara serius); dan (3) Right to be Explained (Hak untuk mendapatkan penjelasan dan alasan yang jelas apabila masukan tersebut tidak diadopsi). (Irawan et al2022) Menjadi sebuah paradoks yang amat fatal manakala Mahkamah mewajibkan Presiden dan DPR menerapkan tiga pilar tersebut, akan tetapi di saat yang bersamaan, Mahkamah sendiri hanya sekadar menggugurkan kewajiban pilar pertama (Right to be Heard) dengan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden di sidang. Namun, Mahkamah secara tidak menerapkan pilar kedua (Right to be Considered) dan pilar ketiga (Right to be Explained). Segala bantahan logis dari DPR dan Presiden sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak diberikan penjelasan hukum apapun mengenai mengapa Mahkamah menolak pandangan pembentuk undang-undang tersebut.
Pengabaian ini menjadi sangat problematik karena argumentasi yang disampaikan oleh pembentuk undang-undang sesungguhnya sangat pentimg untuk didiskusikan secara akademik. Terutama terkait dengan klaim Pemohon yang mendalilkan bahwa pemilu 5 kotak secara serentak telah mengganggu rekrutmen dan kaderisasi partai politik karena partai dipaksa mencari ribuan kader untuk tiga level legislatif sekaligus. Di dalam persidangan, DPR RI yang berisi partai politik secara tegas telah menolak dan membantah argumentasi tersebut. DPR memaparkan bahwa kaderisasi dan rekrutmen partai politik adalah proses yang berkesinambungan dan tidak boleh dikambinghitamkan pada siklus pemilu semata. (Utomo et al, 2026) Menurut DPR, partai politik memiliki tanggung jawab internal untuk menciptakan kader yang berkompeten secara berkelanjutan, terlepas dari apakah mekanisme pemilu itu serentak atau tidak. DPR justru menegaskan bahwa pemilu serentak seharusnya menjadi momentum penting untuk menguji kualitas dan kapasitas kader partai dalam skala nasional maupun lokal secara bersamaan. Bantahan DPR yang sangat logis mengenai sistem kepartaian ini sama sekali tidak dielaborasi maupun dibantah balik oleh Mahkamah di dalam pertimbangan hukumnya, yang membuktikan bahwa MK hanya berpegang pada asumsi sepihak.
Lebih jauh, sikap Mahkamah yang mengambil alih penetapan model keserentakan pemilu ini telah mengkhianati prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Perubahan fundamental terhadap desain, model, dan jadwal pemilu tidaklah sesederhana memutus perkara di ruang sidang pengadilan konstitusi. Perubahan sistem pemilu memerlukan riset yang sangat mendalam, simulasi transisi yang matang, hingga keharusan untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan seperti penyelenggara pemilu, partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil. Ruang diskursus seluas itu mustahil dapat diakomodasi dan dibahas tuntas di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Evaluasi dan perubahan desain pemilu secara ideal hanya bisa dilakukan di DPR melalui instrumen penyusunan Naskah Akademik yang komprehensif serta proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Urgensi tersebut tidak lain bertujuan untuk menerapkan konsep partisipasi yang bermakna (meaningfull participation) yang digagas Mahkamah sendiri pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 
Faktanya, DPR di persidangan telah menyatakan bahwa mereka sedang dalam proses menyerap aspirasi tersebut dan bahkan telah menerima Pemohon (Perludem) dalam RDPU di Badan Legislasi pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk membahas perbaikan sistem pemilu secara ketatanegaraan. (Mahkamah Konstitusi, 2025) Kesadaran bahwa perubahan ini mutlak membutuhkan proses legislasi di DPR sesungguhnya juga telah diamini oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sendiri dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Saat itu, Hakim Enny Nurbaningsih secara terang benderang menyatakan bahwa intervensi rentang waktu pemilu dan perpanjangan masa jabatan adalah murni wilayah open legal policy pembentuk undang-undang, mengingat pembentuk undang-undanglah yang memiliki infrastruktur untuk melakukan kajian detail dan simulasi dampaknya. (Mahkamah Konstitusi, 2025) Namun, secara ironis, peringatan keras dari DPR yang menggunakan ucapan Hakim Konstitusi itu sendiri pun tidak digubris oleh mayoritas majelis hakim dalam putusan akhir.
Ketiadaan Naskah Akademik dan RDP dalam merumuskan putusan ini pada akhirnya bermuara pada lahirnya paradoks besar dan kekacauan masa transisi tata negara, suatu hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Presiden di persidangan. Presiden telah mengingatkan Mahkamah bahwa pemisahan jadwal pemilu dengan jeda waktu tertentu akan berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan daerah.  (Mahkamah Konstitusi, 2025) Peringatan Presiden tersebut terbukti benar. Model pemisahan yang dipaksakan oleh Mahkamah ini memaksa adanya jeda waktu yang berimplikasi langsung pada benturan dengan siklus lima tahunan Pasal 22E UUD NRI 1945. Untuk menyesuaikan jadwal baru, masa jabatan anggota DPRD dan Kepala Daerah hasil Pemilu/Pilkada 2024 terancam harus diperpanjang masa jabatannya menjadi tujuh tahun, yakni hingga tahun 2031. 
Jika perpanjangan mandat ini tidak dilakukan, maka secara struktural negara akan dihadapkan pada kekosongan jabatan secara serentak dimana ratusan daerah akan dikendalikan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam waktu yang amat panjang . Padahal, mekanisme kepemimpinan Pj Kepala Daerah sangatlah problematik karena mereka tidak memiliki legitimasi dan mandat demokratis secara langsung dari rakyat, serta sangat rentan disusupi oleh kepentingan mobilisasi elektoral. Ironi terbesar dari seluruh putusan ini terlihat jelas pada Paragraf [3.18.2] Putusan 135/PUU-XXII/2024. Mahkamah secara sepihak mengambil alih kewenangan teknis dalam menentukan besaran jeda waktu pemilu (dua tahun), namun di saat yang sama justru "lepas tangan" dengan menyerahkan persoalan krusial mengenai penentuan masa transisi dan perpanjangan masa jabatan tersebut kembali kepada pembentuk undang-undang. (Mahkamah Konstitusi, 2025) MK membiarkan persoalan perpanjangan masa jabatan yang bernilai pelanggaran konstitusional terhadap mandat lima tahunan diselesaikan oleh DPR, tetapi justru merampas persoalan jeda waktu yang sesungguhnya merupakan masalah teknis perundang-undangan.
D.	PENUTUP

(KESIMPULAN)

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, disimpulkan bahwa MK terbukti tidak konsisten dan telah melampaui batas kewenangannya dengan mengambil alih ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) untuk menetapkan model pemisahan pemilu nasional dan lokal. Pengambilalihan kewenangan ini memicu problem konstitusionalitas baru karena berbenturan langsung dengan mandat siklus lima tahunan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, argumentasi MK dinilai rapuh dan menunjukkan adanya penafsiran berlebihan (over-interpretation) yang mengubah peran MK dari pembatal norma menjadi pembuat norma (positive legislator). Hal ini terjadi karena putusan tersebut bersandar pada persoalan manajerial dan asumsi sosiologis, seperti beban kerja KPU dan kejenuhan pemilih, alih-alih berpijak pada persoalan murni inkonstitusionalitas norma. Putusan ini juga melahirkan paradoks partisipasi bermakna (meaningful participation). MK mencabut kewenangan pembuat undang-undang yang dianggap lambat membuka partisipasi publik, namun MK sendiri merumuskan desain pemilu secara tertutup serta melanggar hak untuk didengar dengan mengabaikan keterangan Presiden dan DPR di persidangan. Pada akhirnya, sikap MK yang memisahkan jadwal pemilu namun lepas tangan terhadap penyelesaian teknis masa transisinya berpotensi memicu kekosongan jabatan (vacuum of power) secara masif. Ratusan wilayah di daerah berisiko dipimpin oleh Penjabat (Pj) tanpa mandat legitimasi rakyat yang rentan dipolitisasi selama masa transisi 2029 hingga 2031.
(SARAN)
Untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan ke depan, Mahkamah Konstitusi disarankan agar mengembalikan kewibawaannya dengan memegang teguh prinsip sikap menahan diri (judicial restraint) dan memosisikan lembaganya murni sebagai negative legislator. MK juga dituntut untuk menghormati asas partisipasi bermakna secara berimbang dengan selalu mempertimbangkan dan memberikan penjelasan hukum terhadap keterangan resmi dari DPR dan Presiden. Sementara itu, bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), disarankan untuk segera menyusun rekayasa mitigasi melalui revisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang dilandasi oleh kajian Naskah Akademik yang matang serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang inklusif. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan agar pengisian jabatan Pj Kepala Daerah tidak berlangsung terlalu lama pada periode jeda 2029–2031. Terakhir, bagi akademisi dan masyarakat sipil, diperlukan upaya pengawalan kritis yang berkelanjutan terhadap setiap putusan MK agar tidak terjerumus dalam keaktifan hakim (judicial activism) yang melampaui batas konstitusi, serta harus terus berperan aktif mengawal proses legislasi di DPR guna menyelamatkan kedaulatan rakyat dan keberlangsungan demokrasi lokal.

REFERENSI

Buku
Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Cv. Penerbit Qiara Media
Soimin, & Mashuriyanto. (2013). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Uii Press.
Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniwati, Faried, F. S., Widodo, I. S., & Abqa, M. A. R. (2023). Hukum Pemilu Di Indonesia (M. . Anik Iftitah, S.H. (Ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
Feri Amsari, & Illahi, B. K. (2023). Bunga Rampai Penegakan Dan Integritas Peradilan. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jurnal
Aditya, Z. F. (2020). Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama Judicial Consistency In The Judicial Review Of Blasphemy Law. Jurnal Konstitusi, 17.
Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy ) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitu. 13, 111–120.
Dramanda, W. (2016). Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 11(4), 617. Https://Doi.Org/10.31078/Jk1141
Emy Hajar Abra. (2019). Pemilu Serentak Di Indonesia ( Antara Original Intent Dan Implementasi ). Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1, 34–49.
Gunawan, G., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / Puu-Xxii / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah. 6(1), 629–638.
Hidayat, H. F. (2025). Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Memumutus Perkara Yang Bersifat Open Legal Policy Inconsistency. Jurnal Diskresi, 4(2), 253–266.
Mahakam, A., & Sujatnika, G. (2025). Menakar Batas Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Judicial Restraint. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik, 5(6), 5140–5152.
Marali, S. A. A., Rahim, E. I., & Ahmad. (2025). Penerapan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Norma Yang Bersifat Opened Legal Policy. Legal Advice Journal Of Law, 59–72
Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 6(1), 113–150. Https://Doi.Org/10.22437/Ujh.6.1.113-150
Saputra, G. R. D. (2025). Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / Puu-Xxii / 2024 Dalam Rekontruksi Desain. Jurnal Media Akademik, 3(12).
Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. M. (2024). Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Review Dan Urgensi Judicial Activism. 53(November), 326–335.
Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator. Souvereignty, 1(4), 681–691. Https://Journal.Uns.Ac.Id/Souvereignty/Article/View/112
Savitri, W., & Andiani, A. D. (2024). Pemaknaan Rezim Pemilu Pasca Putusan Mk Nomor 55/Puu- Xvii/2019. 11(97), 44–57.
Safa’at Et Al. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1st Ed.). Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Marali, S. A. A., Rahim, E. I., & Ahmad. (2025). Penerapan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Norma Yang Bersifat Opened Legal Policy. Legal Advice Journal Of Law, 59–72.
Silalahi, W., Maharwani, G. S., & Tarumanagara, U. (2026). Living Constitution Dan Batasan Penafsiran Konstitusi : Analisis Over- Interpretation Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10, 7839–7845.
Bhakti, T. S. (2025). Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan , Batas Waktu Pengujian , Dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang. Jurnal Ilmiah Global Education, 6(4), 2859–2870.
Sy, Helmi Chandra., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 19
Hidayatullah, F., Widodo, H., & Tinambunan, H. S. R. (2019). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019. Jurnal Novum, 5(2), 2442–4641.
Nur, A. P. (2022). Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des. Jurnal Crepido, 04(November), 137–147.
Riqiey, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022. Jurnal Aphtn-Han, 85.
Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi Dalam Penafsiran Perkara-Perkara Pada Wilayah Open Legal Policy Idul Rishan * Departemen Hukum Tata Negara , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indonesia , Idul.Rishan@Uii.Ac.Id , Orcid Id 0000-0002-189. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(September), 585–609.
Supriyadi, & Kasim, A. (2020). Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Election Specific Jurisdiction Agency. Jurnal Konstitusi, 17(September).
Tanjung, M. A., & Tami, P. A. (2022). Model Pemilihan Serentak Di Indonesia An Analysis Of Constitutional Court Decisions Number 55 / Puu-Xvii / 2019. Jurnal Yudisial, 14(3), 313–330. Https://Doi.Org/10.29123/Jy.V14i3.431
Utomo, D. S., Sulaksomo, & Widodo, H. (2026). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024). Jurnal Rechtens, 15(1), 145–174. Https://Doi.Org/10.56013/Rechtens.V15i1.5447

Skripsi
Dananjaya, I. P. G. A. (2024). Analisis Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada [Universitas Negeri Surabaya]. Https://Digilib.Unesa.Ac.Id/Detail/Nzawnwmyntatngq1zs0xmwvmltkwogetmgq2ztk5zwq1ywr

Tesis
Galang, G. (2020). Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. (Studi Terhadap Putusan Mk Bidang Politik Tahun 2015-2017). Universitas Islam Indonesia.

Disertasi
Wibowo, M. (2017). Makna “Kebijakan Hukum Terbuka” Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. [Universitas Brawijaya]. Https://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/189563/1/Mardian%20wibowo.Pdf.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 174. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134tambahan Lembaran Negara Nomor 6527. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109. Sekretariat Negara. Jakarta
Mahkamah Konstitusi. 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Jakarta
Mahkamah Konstitusi. 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
.Jakarta